Sumber : Harian Jawa Pos(Kamis, 01 November 2007)

SIDOARJO - Warga korban lumpur Lapindo memblokade jalan lagi. Kali ini, ribuan warga dari empat desa di Gempol, Pasuruan, yang dilintasi atau berada dekat dengan Sungai Porong memblokade Jembatan Kali Porong. Penutupan jalan juga dilakukan warga di Japanan dan Gunung Prawu. Akibatnya, jalan raya Surabaya-Malang dan Surabaya-Pasuruan terputus sekitar empat jam.

Sumber : Harian Jawa Pos(Rabu, 31 Oktober 2007)

JAKARTA - Belum kunjung munculnya tanda-tanda semburan lumpur Lapindo berhenti mendorong pemerintah menyiapkan skenario terburuk. Saat ini, sudah ada tiga pilihan skenario. Pertama, memagari area lumpur untuk memaksa alirannya ke laut. Kedua, memasukkan lumpur ke Kali Porong untuk di buang ke laut. Ketiga, membuat sistem perpipaan untuk membuang lumpur ke laut.

Sumber : Harian Kompas(Selasa, 30 Oktober 20007)

Lahan untuk Relokasi Infrastruktur Belum Dibebaskan

Sidoarjo, Kompas - Lebih dari setahun Jalan Tol Porong-Gempol, Jalan Raya Porong, dan jalur rel kereta api yang menghubungkan Surabaya ke daerah timur/selatan Jawa Timur, serta jaringan pipa gas dan pipa air bersih terendam lumpur, tetapi sampai sekarang relokasi infrastruktur itu masih jauh dari selesai.

Sumber : Harian Jawa Pos(Kamis, 25 Oktober 20007)

SIDOARJO - Upaya menyelamatkan infrastruktur dari luberan lumpur Lapindo tak menunjukkan kemajuan berarti. Jebolnya tanggul berkali-kali di berbagai tempat mulai mengancam jalur transportasi yang tersisa, rel kereta api dan Jalan Raya Porong, kemarin (24/10).

Sumber : Harian Jawa Pos (Senin,30 Juli 2007)

SIDOARJO - Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) belum menemukan solusi permanen dan efektif untuk memecahkan sedimentasi lumpur di badan Kali Porong. Hingga kemarin, ekskaponton masih diandalkan untuk mengeruk lumpur yang mulai mengering. BPLS menyatakan masih menggodok metode yang lebih tepat.

Humas BPLS Ahmad Zulkarnaen menjelaskan, tim ahli dan deputi operasional BPLS terus menggodok metode agar lumpur yang mengendap di Kali Porong bisa mengalir. "Kami berusaha secepatnya. Tapi, sambil menunggu, kami efektifkan dulu ekskaponton," ujarnya.

Sumber : Harian Jawa Pos (Rabu,25 Juli 2007)

Jika Sedimen Lumpur Menumpuk di Satu Titik
SIDOARJO - Perum Jasa Tirta mengkhawatirkan sedimentasi lumpur di Kali Porong. Jika lumpur menumpuk di satu titik, Kabupaten Sidoarjo, Pasuruan, dan Kota Surabaya bakal menghadapi ancaman banjir pada musim hujan mendatang. Badan sungai hanya tersisa satu meter untuk aliran air.

Direktur Teknis Perum Jasa Tirta I Sukistiono mengatakan sudah lama mengkhawatirkan kondisi Kali Porong itu. "Berkali-kali sudah kami sampaikan, jangan sampai lumpur mengumpul di satu titik," ujarnya.

Sumber : Harian Jawa Pos(Jumat, 06 Juli 2007)

SURABAYA - Konflik horizontal antarwarga korban lumpur Lapindo kini semakin menganga. Perbedaan pendapat tentang skema penyelesaian ganti rugi antara kubu yang menginginkan dibayar lunas dan kubu yang setuju uang muka 20 persen kemarin berubah menjadi aksi anarkis.

Kejadian tragis itu terjadi saat rapat tripartit yang melibatkan BTN (Bank Tabungan Nasional), PT Minarak Lapindo Jaya, dan wakil warga korban lumpur Lapindo. Rapat tersebut berlangsung di Kantor BPLS (Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo) Jl Gayungsari, Surabaya.

Sumber : Harian Jawa Pos(Rabu, 20 Juni 2007)

JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos) Bachtiar Chamsyah setuju jika pemerintah mengumumkan status banjir lumpur Lapindo di Sidoarjo sebagai bencana nasional. Namun, penetapan status tersebut harus didukung DPR dengan menyetujui alokasi anggaran dari APBN.

Dalam sebuah diskusi tentang lumpur Lapindo di Kantor Depsos kawasan Salemba, Jakarta, kemarin, Mensos mengatakan, banyak yang mengusulkan agar banjir lumpur menjadi bencana nasional. Itu disebabkan pembayaran ganti rugi yang lambat untuk warga korban lumpur. Dengan status sebagai bencana nasional, pemerintah bisa memberikan dana talangan.

Sumber : Harian Jawa Pos (Rabu,20 Juni 2007)

SIDOARJO - Memasuki hari keempat, semburan baru di Kelurahan Jatirejo masih belum bisa ditangani. Upaya percobaan penyumbatan oleh tim yang dipimpin Djaja Laksana, alumnus ITS yang mengenalkan penerapan metode Bernoulli dalam penanganan luapan lumpur, juga gagal.

Sumber : Harian Seputar Indonesia(Selasa, 19 Juni 2007)

SIDOARJO (SINDO) – Akibat kritisnya saluran pembuang lumpur (spillway) Lapindo, warga desa mengungsikan barang-barangnya. Warga Desa Pejarakan, Kec Jabon, yang lokasinya hanya puluhan meter dari lokasi spillway, melakukan langkah antisipatif ini menyusul ketakutan mereka melihat kondisi tanggul yang hampir overtopping.

Luapan lumpur hingga kemarin sudah mendekati bibir tanggul. Bahkan,lumpur yang masih mengepulkan asap putih itu telah menyentuh landasan pipa jembatan bailey (jembatan penyeberangan di atas spillway). Sedangkan di sisi kanan dan kiri spillway, ketinggian lumpur sudah hampir menyamai tanggul.

Sumber : Harian Republika(Rabu, 30 Mei 2007)

Lumpur Lapindo membuat kehidupan Hanafi kian berjarak dengan dunia pendidikan. Bocah 15 tahun itu, sekarang hanya bisa bermain layang-layang di tempat penampungan Pasar Baru Porong (PBP), Sidoarjo, Jatim. Bangku sekolah dia tinggalkan karena orangtuanya tak bisa bekerja lagi sebagai petani.

Siswa sekolah swasta di Permisan, Kec Jabon itu tak bergairah lagi bersekolah. Dulunya, ia bersemangat mengayuh sepeda dari rumahnya di Desa Renokenongo RT I RW I Porong ke sekolah yang berjarak 2 km. Namun, sejak lumpur panas Lapindo meluberi kampung halamannnya, ia harus mengungsi ke tempat penampungan.

Sumber : Harian Jawa Pos(Selasa, 29 Mei 007)

Tak Kuat Menahan Beban, Kepala Sekolah Meninggal

Sudah hampir setahun ini, puluhan murid SDN Renokenongo II, Kecamatan Porong, Sidoarjo, tak punya tempat belajar yang layak. Di dalam kelas, mereka harus lesehan. Cermin bahwa penanganan musibah lumpur Lapindo kurang menyentuh aspek pendidikan?

Lokasi SDN Renokenongo II hanya sekitar 1,2 kilometer dari pusat semburan lumpur. Sekolah yang punya enam kelas itu sempat tenggelam akibat genangan lumpur. Itu terjadi pada Agustus 2006.

Sumber : Harian Jawa Pos(Selasa, 22 Mei 2007)

JAKARTA - Tawaran pinjaman Jepang untuk membiayai pembuatan cerobong baja ditolak Wakil Presiden Jusuf Kalla. Dia menegaskan, penanggulangan semburan lumpur merupakan tanggung jawab Lapindo, bukan pemerintah.

"Nggak! Kami tidak butuh bantuan dari luar negeri," tegasnya dalam keterangan pers di Kantor Wakil Presiden kemarin.

Sumber : Harian Republika(Selasa, 15 Mei 2007)

Mengemis bersama akan warnai aksi mogok makan korban lumpur.

SURABAYA -- Hampir setahun malapetaka luapan lumpur panas PT Lapindo Brantas Inc (LBI) dengan segala dampaknya tak ada tanda-tanda akan berakhir. Pakar hukum lingkungan hidup (LH) Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Dr Suparto Widjojo, pun mendesak legislatif menggunakan hak meminta penjelasan dan bertanya (interpelasi) kepada eksekutif dalam penanganan lumpur panas Lapindo.

Sumber : Harian Kompas (Jumat,27 April 2007)

Wapres Tak Mau Berandai-andai Lapindo Brantas Inc Bangkrut

Jakarta, Kompas - Ribuan warga korban lumpur panas dari empat desa, Kamis (26/4), berunjuk rasa mendesak PT Minarak Lapindo Jaya segera mengganti tanah dan bangunannya. Warga yang kecewa tidak bisa bertemu pimpinan perusahaan itu sempat memblokade Jalan Raya Waru, penghubung Surabaya dan Sidoarjo.

Warga berasal dari Desa Siring, Jatirejo, Renokenongo, dan Kedungbendo. Mereka datang dari kawasan Porong, Sidoarjo, ke Gedung DPRD Kabupaten Sidoarjo sejak pukul 08.00.

Sumber : Harian Jawa Pos (Jumat,27 April 2007)

SEMPAT RICUH: Aksi warga korban lumpur memblokade ruas jalan di Bundaran Aloha, Gedangan, Sidoarjo, kemarin. Mereka kecewa dengan Lapindo yang dinilai ingkar janji.

Pemerintah Tetap Tolak Talangi Uang Ganti Rugi
JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla kembali meminta warga Sidoarjo korban lumpur Lapindo untuk tenang. Segala bentuk ganti rugi akan dibayarkan sesuai klausul yang telah disepakati.

Ketakutan warga bahwa PT Lapindo Brantas Inc akan ingkar janji dinilai Wapres tidak beralasan. Dasarnya, sudah ada instruksi presiden yang khusus mengatur Badan Penanggulangan Semburan Lumpur dan ganti rugi sosial.

Sumber : Harian Detik (Selasa,24 April 2007)

Jakarta - Sidang gugatan perdata Walhi kepada 12 pihak yang dianggap bertanggung jawab terhadap bencana lumpur di Sidoarjo, Jawa Timur, berlanjut. Upaya perdamaian diupayakan melalui tahap mediasi.

"Majelis hakim menunjuk I Ketut Manika sebagai mediator. Dan hasil mediasi selambat-lambatnya ada dalam satu bulan ke depan," ujar hakim ketua Soedarmadji dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jl Ampera Raya, Jakarta, Selasa (24/4/2007).

Sumber : Harian Republika (Selasa,24 April 2007)

Pemerintah memastikan tak mengabulkan ganti rugi tunai.

JAKARTA -- Ratusan korban luapan lumpur Lapindo dari Perum Tanggul Angin Sejahtera (TAS) I, kembali menggelar demonstrasi setelah lebih seminggu jerit tangisnya tak kunjung mendapat perhatian langsung dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Senin (23/4) pagi sekitar pukul 09.00 WIB, mereka mulai melakukan long march dari Tugu Proklamasi untuk ''menggedor'' Istana Merdeka.

Setelah berorasi, sekitar pukul 14.15 WIB aksi damai yang dijaga aparat kepolisian itu, membubarkan diri. Sempat sebagian dari mereka nekad bertahan di depan Istana Merdeka untuk terus mengetuk nurani Presiden namun akhirnya undur diri dengan ikut long march ke Tugu Proklamasi meski diguyur hujan lebat.

Sumber : Harian Detik (Selasa,24 April 2007)

Jakarta - Penolakan pemerintah mengucurkan ganti rugi secara cash and carry tidak mematahkan semangat warga Perum TAS I Sidoarjo. Mereka akan tetap bertahan di Jakarta sampai tuntutan dikabulkan.

"Kita akan tetap bertahan. Kita anggap itu kekeliruan omongan Pak Menteri (Menteri PU Djoko Kirmanto)," tegas salah satu anggota tim juru runding warga Perum TAS I Soemitro kepada detikcom, Selasa (24/4/2007).

Sumber : Harian Jawa Pos (Selasa,24 April 2007)

SIDOARJO - Tanggul di pusat semburan makin kritis. Kemarin tanggul di sana lagi-lagi jebol. Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) pun dibuat kebingungan mengatasinya.

Tanggul yang jebol saat itu berada di tanggul cincin sebelah barat pusat semburan. Tanggul yang terus mengalami overtopping sejak Minggu malam itu, memanjang hingga sekitar 10 meter.

Sumber : Harian Jawa Pos (Selasa,24 April 2007)

Akibat BPLS Belum Bentuk Tim Verifikasi Baru
SIDOARJO - Berakhirnya masa tugas Tim Nasional (Timnas) Penanggulangan Lumpur Lapindo membuat pembayaran ganti rugi korban lumpur semakin tidak jelas. Badan baru pengganti timnas, Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS), sampai kemarin masih kewalahan mengatasi tanggul jebol.

Menurut Ketua Pelaksana Tim Verifikasi Yusuf Purnama, pembayaran uang muka ganti rugi untuk warga korban lumpur Lapindo terhenti sejak sepuluh hari lalu. "Secara yuridis, kami sebenarnya sudah berhenti sejak 8 April, bersamaan dengan selesainya masa tugas timnas. Jadi, sekarang tidak ada lagi proses verifikasi," jelasnya kemarin.

Sumber : Harian Jawa Pos (Selasa,24 April 2007)

Tantangan Paling Berat Pisah dengan Anak Balita
Sudah delapan hari sekitar 200 warga Perumahan Tanggul Angin Anggun Sejahtera (Perum TAS) memperjuangkan nasib di Jakarta. Bagaimana warga korban lumpur PT Lapindo bisa bertahan di ibu kota?

Minggu (15/4) sore, kawasan di sekitar Tugu Proklamasi di Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, tampak ramai. Mendung yang menggelayut di langit serta tetesan rintik hujan tidak membuat mereka bubar. Beberapa orang malah tampak sibuk mempersiapkan seperangkat alat musik.

Sumber : Harian Bisnis Indonesia(Jumat, 20 April 2007)
Penulis: Erna S. U. Girsang & Gajah Kusumo

JAKARTA: Pemerintah tetap akan menanggung biaya perbaikan sejumlah infrastruktur yang rusak akibat semburan lumpur panas Lapindo, di Sidoarjo, Jawa Timur, meski tanpa persetujuan DPR.

Kebijakan ini dilakukan untuk mencegah timbulnya kerugian ekonomi yang lebih besar di Jatim khususnya, maupun pertumbuhan ekonomi nasional.

"Jika pemerintah tidak segera memperbaiki infrastruktur itu, kerugian yang harus ditanggung masyarakat akan lebih parah," ujar Menneg PPN/ Kepala Bappenas Paskah Suzetta seusai mengikuti Rapat Kabinet tentang RUU Politik di Kantor Kepresidenan, kemarin.

Sumber : Harian Rakyat Merdeka (Kamis,19 April 2007)

AKIBAT semburan lumpur panas Lapindo, sejumlah BUMN seperti PT Kereta Api (PTKA) mengalami kerugian. Meneg BUMN Su­giharto mendorong PTKA dan BUMN untuk menagih ganti rugi ke Lapindo.

“Saya kira seluruh BUMN yang dirugikan atau terkena dampak atau opportunity loss, termasuk juga kerugian infrastruktur pada gilirannya akan meminta tanggungan kepada pihak yang bertanggung jawab dalam hal ini Lapindo karena kalau tidak itu kerugian negera,” kata Sugiharto.

Sumber : Harian Republika (Kamis,19 April 2007)

Nasib korban terombang-ambing oleh sikap pemerintah yang tidak jelas.

JAKARTA --- Usul penggunaan hak bertanya (interpelasi) untuk kasus luapan lumpur PT Lapindo Brantas Inc terus bergulir di DPR. Bahkan, kini anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) juga ikut memberikan dukungannya.

''Saya mendukung hak interpelasi untuk kasus luapan lumpur Lapindo,'' kata Wakil Ketua DPR, Zainal Maarif, saat menerima kunjungan korban lumpur Lapindo, di Gedung DPR/MPR, Rabu (18/4). Senada dengan itu, anggota DPD dari Jawa Timur, Mardjito, juga menyambut baik langkah DPR menggulirkan hak tersebut. ''Kasus lumpur ini sudah sangat mendesak untuk diselesaikan. Namun korban justru dipermainkan.''

Sumber : Harian Detik (Rabu,18 April 2007)

Jakarta - Memasuki hari ketiga aksi di Istana Merdeka, warga Perum Tanggulangin Anggun Sejahtera (TAS) I yang menjadi korban lumpur Lapindo tak juga ditemui Presiden SBY. Hal itu mengundang keprihatinan Wakil Ketua DPR Zaenal Ma'arif.

Tak hanya ikut demo dan berorasi bersama para korban lumpur di depan Istana, Zaenal pun mengirimkan surat untuk Pak Presiden.

Sumber : Harian Jawa Pos (Rabu,18 April 2007)

SIDOARJO - Sekitar 400 warga, 32 di antaranya balita, Desa Ketapang, Kecamatan Tanggulangin, berhamburan menyelamatkan diri ke balai desa Senin malam. Lumpur panas menyerbu desa itu ketika warga mulai terlelap tidur.

Sekitar pukul 22.00, ratusan warga di RT 07 RW 02 memutuskan mengungsi di Balai Desa Ketapang karena rumah mereka diterjang lumpur. Aliran deras lumpur panas dari pusat semburan terus mengepung permukiman warga. "Saat masuk rumah, lumpurnya masih panas," ungkap Nur Anisah, 32, seorang warga. Asap masih mengepul dari aliran lumpur yang terus mengalir.

Sumber : Harian Suara Merdeka (Rabu,18 April 2007)

JAKARTA- Persoalan lumpur panas PT Lapindo Brantas dinilai tidak akan selesai bila tetap mengandalkan pemerintah. Sebab, yang bermasalah Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Aburizal Bakrie (Ical) yang masih menjabat. Itu memunculkan konflik kepentingan yang menyebabkan kasus itu berlarut-larut.

Hal itu dikatakan oleh pengamat politik Fajrul Rahman di Ruang Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) DPR RI Senayan Jakarta, Selasa (17/4). Dia datang ke DPR bersama sejumlah elemen yang tergabung dalam Kaukus Pembela Hak-hak Sipil dan Ekonomi Korban Lumpur Lapindo.

Sumber : Harian Jawa Pos (Rabu,18 April 2007)

Pertumbuhan Turun 1,03 Persen
JAKARTA - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah merampungkan penilaian awal terhadap kerugian akibat semburan lumpur panas di Sidoarjo. Sekretaris Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas Syahrial Loetan mengatakan, kerusakan tersebut memang mengakibatkan gangguan ekonomi, terutama di Jawa Timur.

"Transportasi ada hambatan sehingga aktivitas ekonomi juga terganggu. Naik kereta api saja harus muter-muter," kata Syahrial kepada Jawa Pos kemarin. Dia mengatakan, kerugian langsung akibat semburan lumpur yang hampir genap setahun itu diperkirakan mencapai Rp 7,3 triliun. Sedangkan potensi ekonomi yang tergerus akibat terhambatnya aktivitas ekonomi bisa mencapai Rp 16,4 triliun.

Sumber : Harian Detik (Selasa,17 April 2007)

Sidoardjo - Warga Perum Tanggulangin Anggun Sejahtera (TAS) I Sidoarjo yang masih berada di penampungan Pasar Baru Porong mengancam akan berangkat ke Jakarta apabila tuntutan cash and carry 100% mereka tidak segera dipenuhi pemerintah.

Sumber : Harian Detik (Selasa,17 April 2007)

Surabaya - Setelah sempat melumpuhkan perlintasan rel di Desa Siring, kini giliran perlintasan kereta api (KA) di Desa Ketapang Keres KM 32.800 Tanggulangin Sidoarjo, Jawa Timur ditenggelamkan air lumpur panas, Selasa (17/4/2007).

Jika tidak segera ditangani, hal ini menyebabkan lalu lintas KA jurusan Surabaya-Banyuwangi-Malang kembali terancam lumpuh.

Sumber : Harian Republika (Selasa,17 April 2007)

JAKARTA -- Sekitar 300 warga Perum Tanggulangin Anggun Sejahtera (TAS) I, Porong, Kab Sidoarjo, Jatim, menggelar unjuk rasa ke Istana Merdeka, Jakarta. Mereka tetap menuntut pembayaran ganti rugi secara tunai atas rumah dan tanah yang terendam lumpur Lapindo.

''Kami mendatangi Istana Merdeka untuk menuntut pemerintah agar segera membayar ganti untung 100 persen secara langsung, tanpa dicicil,'' kata Ketua Aliansi Warga Jakarta asal Jatim, Sony Puji Sasono, Senin (16/4). Untuk merealisasikan tuntutan itu, mereka minta pemerintah mengubah Perpres 14/2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS). Perpres itu menyatakan ganti rugi dilakukan sebesar 20 persen dulu. Sisanya, akan dibayarkan dua tahun mendatang.

Sumber : Harian Kompas (Selasa,17 April 2007)

Korban Lumpur Panas Mencoba Bertahan sampai Diterima Presiden

Jakarta, Kompas - Komnas HAM menyarankan agar pengungsi korban lumpur Lapindo diperlakukan sebaik-baiknya dan ganti rugi dibayar secepat mungkin. Sementara itu, Juru Bicara Kepresidenan Andi Mallarangeng menyatakan, unjuk rasa warga Perumtas 1 Sidoarjo ke Istana hari Senin (16/4) itu tidak tepat.

Menurut Ketua Komnas HAM Abdul Hakim Garuda Nusantara, pemerintah wajib menjamin terpenuhinya hak asasi masyarakat setempat, baik hak ekonomi, sosial, maupun budaya.

Sumber : Harian Jawa Pos (Selasa,17 April 2007)

TAGIH HAK GANTI RUGI: Polisi mengamankan aksi unjuk rasa ratusan warga Perum TAS Sidoarjo di Istana Merdeka kemarin.

Warga TAS Gagal Bertemu SBY
JAKARTA - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai pemerintah selama ini gamang dan ragu-ragu dalam mengambil langkah-langkah untuk mengatasi bencana lumpur Lapindo. Sikap tersebut muncul akibat adanya Bakrie di pemerintahan.

Ketua Komnas HAM Abdul Hakim Garuda Nusantara menyatakan, pemerintah seharusnya bertindak lebih sigap untuk mengurangi dampak bencana lumpur yang sudah berlangsung hampir satu tahun itu. "Tak bisa dibantah bahwa adanya Bakrie di pemerintahan berpengaruh terhadap keputusan pemerintah. Sebab, Bakrie pasti mempunyai kepentingan di Lapindo," ujar Hakim usai bertemu Gubernur Jatim Imam Utomo dan Bupati Sidoarjo Win Hendrarso di Kantor Komnas HAM kemarin.

Sumber : Harian Detik (Senin,16 April 2007)

Jakarta - Ancaman korban lumpur Lapindo, warga Perum TAS Sidoarjo, untuk minta suaka ke Amerika Serikat dan Australia jika tak mendapat ganti rugi, disayangkan Ketua DPR Agung Laksono. Menurut Agung, ancaman itu sudah keluar dari jalur aspirasi sebenarnya.

"Suaka itu terlalu politis, tidak sesuai dengan aspirasi pokok," komentar Agung di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (16/4/2007).

Sumber : Harian Detik (Senin,16 April 2007)

Jakarta - Meski basah kuyup diguyur hujan, sekitar 135 warga Perum TAS I Sidoarjo memilih bertahan di depan Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara. Mereka menolak digiring ke Kantor Menko Kesra di Jalan Medan Merdeka Barat.

Di kantor Ical, warga rencananya akan ditemui perwakilan Istana yang menangani kasus lumpur Lapindo.

Sumber : Harian Detik (Senin,16 April 2007)

Jakarta - Warga Perum TAS I Sidoarjo berharap demo yang mereka gelar di Istana Merdeka dapat mempertemukan mereka dengan Presiden SBY. Sayang, Presiden SBY sibuk memimpin rapat.

"Kita masih sibuk ada rapat macam-macam lagi," ungkap Jubir Presiden Andi Mallarangeng di Kantor Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Senin (16/4/2007).

Sumber : Harian Detik (Senin,16 April 2007)

Jakarta - Pemda dan Polda Jawa Timur tidak memfasilitasi kedatangan warga Porong, Sidoarjo, Jawa Timur ke Jakarta. Padahal kedatangan mereka untuk menuntut hak sebagai korban lumpur Lapindo.

"Padahal secara teori, Pemda Jatim mengalami kerugian akibat kasus Lapindo. Ini berarti ada konspirasi jahat dari pemilik modal dan politik," ujar Ketua Pedoman Indonesia M Fadjroel Rachman.

Sumber : Harian Detik (Senin,16 April 2007)

Jakarta - Jagad Akbar, provokator yang menyusup dalam demo warga Perum TAS I Sidoarjo, mengaku ikut demo dengan warga korban lumpur Lapindo karena simpati pada korban Lapindo dan benci pada Presiden SBY.

Perpres 14/2007 yang dikeluarkan Presiden SBY pada 8 April 2007 lalu dianggap kebijakan kejam.Jagad yang semula ditaksir berusia 30 tahunan ternyata kelahiran April 1988 atau baru berumur 19 tahun. Dia adalah warga Tambak II, Blok C 4 RT 7 RW 8, Pegangsaan, Jakarta Pusat.

Sumber : Harian Republika (Senin,16 April 2007)

SIDOARJO -- Di saat ratusan warga Perum Tanggul Angin Sejahtera (TAS) I 'menyerbu' Jakarta untuk berdemo menuntut ganti rugi tunai dari Lapindo Brantas Inc, Warga Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, kembali digegerkan oleh munculnya semburan air bercampur gas metan yang tak dapat dihentikan. Semburan itu keluar dari rumah Achmad Ducha di Jalan KH Marzuki No 34 RT 13 RW 2, Desa Mindi, Kecamatan Porong, Sidoarjo.

Lokasi semburannya, keluar dari ruang cuci dekat dapur. Kali pertama semburan itu keluar, Achmad Ducha tak menyangka bahwa itu suara air. ''Saya mendengar ada suara seperti suara truk. Kemudian lama-lama seperti terdengar suara air. Setelah itu saya lihat ternyata ada semburan air baru. Kemudian saya berteriak memberitahukan ke tetangga bahwa ada semburan baru,'' paparnya..

Sumber : Harian Jawa Pos (Senin,16 April 2007)

SIDOARJO - Semburan lumpur bercampur air dan gas kembali muncul di sekitar pusat semburan lumpur Lapindo. Semburan baru kemarin ditemukan di bagian belakang rumah Ahmad Ducha, 47, warga RT 13 RW 2, Desa Mindi. Semburan baru itu berjarak sekitar 800 meter sebelah selatan pusat semburan lumpur panas.

Ahmad Ducha, pemilik rumah, khawatir semburan air bercampur gas tersebut membahayakan keselamatan keluarganya. Namun hingga kemarin, belum ada tindakan dari BPLS untuk menyelesaikannya.

Sumber : Harian Suara Merdeka (Jumat,13 April 2007)

JAKARTA-Ribuan orang yang menjadi korban semburan lumpur panas Lapindo menurut rencana akan demo ke Istana Merdeka dan gedung DPR/MPR Jakarta untuk menuntut ganti untung berupa rumah.

Koordinator Aksi, Agus Hariyanto kemarin mengatakan, aksi akan dilakukan pada Senin (16/4) hingga tuntutan mereka dikabulkan.

Sumber : Harian Detik (Jumat,13 April 2007)

Jakarta - DPR memberi persetujuan agar dana pembangunan infrastruktur yang rusak akibat lumpur Lapindo di Porong, Sidoarjo, tidak diklaim ke Lapindo. Dana itu akan sepenuhnya ditanggung APBN.

Hal tersebut disampaikan Ketua DPR Agung Laksono usai rapat konsultasi dengan Presiden SBY di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (13/4/2007).

Sumber : Harian Detik (Jumat,13 April 2007)

Sidoarjo - Untuk pertama kalinya, Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) akhirnya menjenguk pusat semburan lumpur di Porong Kabupaten Sidoarjo, Jumat (13/4/2007). Di pusat semburan lumpur itu, Tim BPLS yang diketuai Mayjen (Purn) Sunarso sempat bertemu dengan Yohanes Imam Suwandi perwakilan warga korban lumpur dari Perumahan Tanggulangin Anggun Sejahtera (TAS) I.

Yohanes kepada BPLS mendesak agar segera dibangun tanggul lumpur secara permanen. "Tanggul harus diperkuat kalau perlu pembuatan tanggul dibuat dengan radius 2,5 Km dari puat semburan," pinta Yohanes.

Sumber : Harian Republika (Jumat,13 April 2007)

Pengucuran dana Lapindo tergantung pada sikap DPR

SIDOARJO -- Luapan lumpur panas Lapindo terus menebar ancaman. Bahkan saat ini kondisi tanggul lumpur di sisi utara rawan untuk jebol. Apalagi, memang kultur tanah di sana sangat labil, terutama akibat guyuran hujan yang terjadi sepanjang Rabu kemarin, (11/4).

Sumber : Harian Rakyat Merdeka (Jumat,13 April 2007)

Sidoarjo, Rakyat Merdeka. Pepatah nenek moyang bilang, sabar itu ada batasnya. Begitu juga dengan warga Perumahan Tanggulangin Sejahtera (Perum TAS) yang ngotot untuk ke Jakarta menemui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Warga ingin mengadu kepada SBY atas nasibnya yang terkatung-katung akibat digelontor lumpur Lapindo.

Beberapa hari yang lalu, warga Perum TAS marah dan menolak rencana Timnas Lumpur untuk kembali membuat tanggul. Warga menganggap, pembangunan itu tidak ada ada hasilnya dan hanya mempermainkan korban lumpur.

Sumber : Harian Jawa Pos (Jumat,13 April 2007)

SIDOARJO - Pembayaran ganti rugi akibat lumpur mulai terkatung-katung. Tim verifikasi bingung harus melaporkan hasilnya kepada siapa. Timnas sudah bubar, Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) belum tuntas terbentuk.

Kondisi itu menyebabkan proses verifikasi aset-aset warga korban lumpur tersendat. Tim verifikasi sulit melaporkan hasil kerja. Padahal, salah satu syarat pencairan uang muka ganti rugi adalah lolos verifikasi ulang.

Sumber : Harian Jawa Pos (Kamis,12 April 2007)

Wilayah Tanggung Jawab Dibatasi
JAKARTA - Keluarnya Peraturan Presiden (Perpres) Susilo Bambang Yudhoyo (SBY) tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) memberikan banyak keuntungan kepada Lapindo Brantas Inc. Dalam Perpres No 14 Tahun 2007 yang diteken SBY pada 8 April 2007 dan dirilis kemarin itu, tanggung jawab perusahaan yang memicu bencana lumpur tersebut banyak dikurangi.

Salah satu ketentuan perpres yang menguntungkan Lapindo adalah adanya pembatasan wilayah yang menjadi tanggung jawab perusahaan milik keluarga Bakrie itu. Dalam pasal 15 perpres disebutkan, ganti rugi yang ditanggung Lapindo hanya wilayah yang termasuk peta yang disetujui pada 22 Maret 2007. Selain ganti rugi, Lapindo diwajibkan menanggung biaya penanggulangan semburan lumpur mulai tanggul utama sampai Kali Porong.

Sumber : Harian Kompas (Kamis,12 April 2007)

Jakarta, Kompas - Pemerintah Kabupaten Sidoarjo diminta membantu pembebasan lahan untuk relokasi infrastruktur yang terkena dampak semburan lumpur Lapindo.

Tim Pengarah Badan Pelaksana Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPPLS) menargetkan tahun ini sekitar setengah dari keseluruhan lahan yang dibutuhkan untuk membangun infrastruktur baru sudah tersedia.

Sumber : Harian Republika (Rabu,11 April 2007)

Industri kecil di Sidoarjo merugi dan mati suri.

JAKARTA -- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan akan menindak tegas PT Lapindo Brantas jika tidak memenuhi proses ganti rugi bagi korban semburan lumpur di Sidoarjo sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Selain itu Presiden juga meminta agar pihak Lapindo harus berupaya menutup semburan lumpur.

Janji itu diungkapkan Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Dedy Rachmadi usai bertemu dengan Presiden Yudhoyono di Kantor Presiden Jakarta, Selasa (10/4). Presiden berjanji akan menindak tegas Lapindo jika tidak memenuhi proses ganti rugi,'' katanya.

Sumber : Harian Jawa Pos (Rabu,11 April 2007)

SURABAYA - Desakan mengaudit timnas didukung Kapolda Irjen Pol Herman Suryadi Sumawiredja. Bahkan, Kapolda mengaku siap turun tangan jika hasil audit itu membuktikan adanya penyelewengan anggaran.

"Sebelum yang lain meminta diaudit, saya yang paling duluan proaktif meminta, sekitar dua bulan lalu," ujar Kapolda. Pernyataan itu dilontarkan saat menghadiri pencanangan pelayanan publik di Gedung Negara Grahadi, kemarin.

Sumber : Harian Jawa Pos (Rabu,11 April 2007)

SIDOARJO - Gelombang lumpur panas berbalik arah. Ini terjadi setelah tiga titik tanggul jebol beruntun, kemarin. Lumpur menyerbu Kelurahan Renokenongo, Kecamatan Porong, dan Desa Kedungbendo, Kecamatan Tanggulangin. Namun, perubahan aliran lumpur ini justru dinilai bisa menyelamatkan rel KA dan Jalan Raya Porong.

Menurut petugas dari Yon Zipur Bripda Sukamto, tanggul jebol itu terjadi sejak Senin malam akibat hujan deras. Kondisinya makin parah kemarin. Lebar jebolan tanggul mencapai 4 meter dan dalam 2 meter. Lokasinya di timur tanggul pusat semburan. "Jika tak segera ditangani, badan tanggul akan terus tergerus dan jebolnya membesar," ujar Sukamto.

Sumber : Harian Detik (Selasa,10 April 2007)

Jakarta - Sidang gugatan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) terhadap Lapindo Brantas Inc dan 11 tergugat lainnya atas perusakan lingkungan akibat semburan lumpur panas di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, kembali tertunda. Majelis hakim memberi peringatan terakhir kepada para tergugat.

Peringatan itu disampaikan Ketua Majelis Hakim Sudarmadji di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan Jalan Ampera Raya, Selasa (10/4/2007).

Sumber : Harian Detik (Selasa,10 April 2007)

Surabaya - Badan Penanggulangan Semburan Lumpur Sidoarjo (BPLS) telah dibentuk 8 April 2007. Tapi kapan mereka bertugas di Porong, Sidoarjo masih tanda tanya. Gubernur Jatim Imam Utomo pun tidak tahu.

"Secepatnya mereka akan kerja. Tapi kita tidak tahu kapan. Tapi jangan diperpanjang lagi masa kerja timnas," tegas Imam Utomo usai Pencanangan Tahun Penerapan Standar Pelayanan Publik dan Aksi Gelar Pelayanan Publik di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa (10/4/2007).

Sumber : Harian Jawa Pos (Selasa,10 April 2007)

SIDOARJO - Kasatlantas Polres Sidoarjo AKP Andi Yudianto, kemarin menegaskan, petugas akan terus menutup jalur Surabaya-Malang di Jl Raya Porong, jika jalur tersebut belum terbebas dari luberan lumpur.

Pertimbangannya, ujar Andi, adalah keselamatan pengguna jalan. "Di sepanjang jalur itu, ada tiga lubang besar, yang tertutup lumpur. Kalau lumpur tidak dibersihkan, bisa-bisa banyak pengguna jalan, terutama pengendara motor, yang celaka karena terperosok lubang," terang dia.

Sumber : Harian Jawa Pos (Selasa,10 April 2007)

Enam Bulan Habiskan Rp 718,3 Miliar
SURABAYA - DPRD Jatim mendesak pemerintah mengaudit pemakaian anggaran Tim Nasional (Timnas) Penanggulangan Dampak Semburan Lumpur Lapindo. Sebab, hingga kini belum ada pertanggungjawaban yang jelas terhadap dana yang habis di era Timnas.

Desakan itu diungkapkan Ketua DPRD Jatim Fathorrasjid didampingi tim ahli dewan Suparto Wijoyo. "Timnas sudah menghabiskan anggaran demikian besar. Sekalipun uangnya dari Lapindo, tetap harus ada audit demi akuntabilitas publik," ujar Fathor.

Sumber : Harian Jawa Pos (Selasa,10 April 2007)

Diaudit BPK, Mengaku Dikembalikan
SIDOARJO - Institusi legislatif Sidoarjo terancam tenggelam dalam kasus bancakan dana lumpur Lapindo. Temuan BPK RI menunjukkan, ada kucuran dana sejak Januari-Oktober 2006 kepada pimpinan DPRD Sidoarjo yang mengakibatkan kerugian negara.

Nilainya mencapai Rp 229.500.000. Rinciannya, untuk ketua DPRD Rp 85 juta dan dua wakil ketua DPRD Rp 144,5 juta, masing-masing menerima Rp 72,25 juta. Dana tersebut dikucurkan sebagai biaya bantuan keamanan bagi pimpinan DPRD dalam rangka penanggulangan musibah semburan lumpur Lapindo.

Sumber : Harian Kompas (Senin,9 April 2007)

Korban Lapindo sesalkan seminar lumpur yang memakai dana APBD.

SIDOARJO --- Juru Bicara Timnas Penanggulangan Semburan Lumpur Sidoarjo Rudi Novrianto menyatakan, empat desa yakni Desa Mindi Kecamatan Porong, Desa Pejarakan, Desa Kedungcangkring, dan Desa Besuki Kecamatan Jabon akan sulit mendapatkan ganti rugi cash and carry. Alasannya mereka selama ini tidak terkena dampak luberan lumpur secara langsung.

''Sehingga sangat sulit apabila empat desa itu dimasukkan ke dalam peta baru kawasan pemukiman yang terkena dampak langsung untuk mendapatkan ganti rugi cash and carry,'' kata Rudi Novrianto, di Porong, Sabtu (7/4).

Sumber : Harian Kompas (Senin,9 April 2007)

Tanggul Utama yang Jebol Belum Dapat Ditutup

Sidoarjo, Kompas - Pipa gas Pertamina di Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, terendam lumpur panas sejak Minggu (8/4). Padahal, pipa itu baru dioperasikan dua minggu dengan biaya pembangun- an Rp 50 miliar. Pipa terendam sepanjang 100 meter dari keseluruhan panjang dua kilometer.

Pipa berdiameter 42 sentimeter itu adalah pipa pengganti yang baru dipasang setelah pipa lama meledak 22 November 2006 dan menewaskan 12 orang. Semula pipa itu dipasang dengan ketinggian enam meter dari permukaan lumpur dengan penopang besi baja tiap empat meter.

Sumber : Harian Jawa Pos (Senin,9 April 2007)

SIDOARJO - Tim Nasional (Timnas) Penanggulangan Semburan Lumpur menutup hari terakhir masa tugasnya dengan kegagalan. Salah satu jalur Jalan Raya Porong, Sidoarjo, yang ditutup akibat tergenang lumpur, hingga tadi malam belum bisa dibuka. Karena itu, akses Surabaya ke Malang/Pasuruan masih putus dan harus melalui jalur alternatif.

"Belum bisa kami pastikan," ungkap Juru Bicara Timnas Rudi Novrianto. Dia menyebut normalisasi jalan raya belum bisa dilaksanakan karena masih banyak alat berat dan truk pengangkut sirtu yang hilir mudik di kawasan tersebut.

Sumber : Harian Republika (Rabu,4 April 2007)

SURABAYA -- Masih terendamnya rel kereta api (KA) di Desa Siring, Kecamatan Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, oleh air bercampur lumpur, membuat peta perjalanan KA berubah total. Sementara, sistem buka tutup diberlakukan bagi kendaraan yang melintasi Jalan Raya Porong.

Setiap hari, rel KA Porong dilewati 40 KA penumpang dan BBM jurusan Surabaya-Malang-Blitar dan Surabaya-Pasuruan-Probolinggo-Jember-Banyuwangi. Daops 8 PT KA telah membekukan sementara seluruh perjalanan KA untuk jurusan Surabaya-Malang dan sebaliknya.

Sumber : Harian Jawa Pos (Rabu,4 April 2007)

Yang Nomboki Pesangon Rp 4,5 M, Ada Yang Sakit
Di tengah maraknya desakan permintaan ganti rugi warga korban lumpur, yang selama ini banyak diam adalah pemilik pabrik dan karyawan. Bagaimana nasib mereka? Inilah laporannya.

SATRIYO EKO PUTRO, Sidoarjo

Sumber : Harian Jawa Pos (Rabu,4 April 2007)

KETIDAKJELASAN ganti rugi aset warga Siring dari PT Lapindo Brantas bisa memicu konflik horizontal. Warga Siring (timur) menolak penanggulan, sedangkan warga Siring (barat) dan beberapa desa lain mendesak penanggulan.

Kerawanan konflik horizontal antarwarga itu tampak dari sikap masyarakat yang berbeda terhadap luapan lumpur di Jalan Raya Porong. Warga Siring (timur) ngotot minta ganti rugi rumah dan tanah mereka dibayar dulu, baru boleh ditanggul.

Sumber : Harian Jawa Pos (Rabu,4 April 2007)

SIDOARJO - Terputusnya Jalan Raya Porong karena luberan lumpur Lapindo membuat Komisi V DPR bersuara lantang. Wakil rakyat mendesak pemerintah agar segera mengambil langkah darurat untuk mengatasinya.

Kemarin Wakil Ketua Komisi V Yoseph Umar Hadi dan salah seorang anggotanya, Adjie Massaid, menyuarakan hal itu dari lokasi eks fly over tol Porong-Gempol. Mereka minta Jl Raya Porong, tol, dan jalan kereta api segera direlokasi.

Sumber : Harian Detik (Rabu,4 April 2007)

Sidoarjo - Untuk memulihkan jalur kereta api Surabaya - Malang dan Banyuwangi, PT KA Daops 8 Surabaya berusaha meninggikan posisi rel di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, yang ditenggelamkan lumpur.

Rel kereta yang posisinya 55 cm di bawah permukaan lumpur ini akan ditinggikan 20 cm sepanjang 800 meter.

Sumber : Harian Jawa Pos (Rabu,4 April 2007)

Selain mengakibatkan ribuan warga kehilangan tempat tinggal, bencana banjir lumpur Lapindo menyebabkan ribuan buruh pabrik terancam PHK tanpa pesangon. Penyebabnya, hingga kemarin Lapindo belum memberikan kepastian tentang ganti rugi berupa relokasi permanen kepada pabrik-pabrik yang sudah terbenam lumpur panas.

Ketua Gabungan Pengusaha Korban Lumpur Lapindo (GPKLL) Djoko Abandi Sapto menegaskan hal itu usai menggelar pertemuan dengan Wabup Saiful Ilah di Universal Fun Centre Sidoarjo kemarin.

Sumber : Harian Kompas (Rabu,4 April 2007)

Jakarta, Kompas - Badan Penanggulangan Luapan Lumpur PT Lapindo Brantas di Porong, Sidoardjo, Jawa Timur, yang akan dibentuk untuk menggantikan Tim Nasional Penanggulangan Lumpur, akan mengusulkan kepada Panitia Anggaran DPR untuk menggunakan dana di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan atau APBN-P 2007.

Dana tersebut akan digunakan untuk pembiayaan relokasi sejumlah infrastruktur, di antaranya Jalan Raya Porong, rel kereta api, dan pipa gas. Pengajuan dana itu akan dilakukan Juli.

Sumber : Harian Kompas(Rabu,4 April 2007)

Jalur KA Putus Total
JAKARTA - Pemerintah akan membentuk badan baru yang menggantikan Timnas Penanggulangan Semburan Lumpur di Sidoarjo. Sesuai Perpres 13/2006, masa tugas Timnas berakhir pada 8 April mendatang.

Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto menyatakan, badan baru tersebut bertugas melanjutkan upaya-upaya yang telah dilakukan Timnas untuk menangani masalah teknis, sosial, dan infrastruktur akibat semburan lumpur.

Sumber : Harian Jawa Pos (Selasa,3 April 2007)

Dalam kasus lumpur Lapindo, langkah politis telah dilakukan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Lewat panitia khusus yang dibentuk, lembaga perwakilan daerah itu akan mengawal dan mengawasi pelaksanaan proses ganti rugi.

Keputusan itu tertuang dalam kesepakatan bersama yang diteken DPD dengan pihak yang terlibat. "Kita akan mengawal hak-hak rakyat yang menjadi korban lumpur Lapindo hingga terpenuhinya hak-hak rakyat tersebut sesegara mungkin," ujar anggota Pansus Lumpur Lapindo DPD Jum Prakarsa di Jakarta kemarin.

Sumber : Harian Jawa Pos (Selasa,3 April 2007)

SIDOARJO - Masa kerja Timnas Penanggulangan Lumpur Lapindo akan berakhir pada 8 April 2007. Masa kerja itu diperpanjang satu bulan dari ketetapan sebelumnya, 8 Maret 2007. Meski mendapatkan tambahan waktu sebulan, Timnas belum menuntaskan tanggungannya.

Tugas utama Timnas yang belum selesai adalah mengalirkan lumpur ke selatan melalui kanal ke saluran pembuangan (spill way). Hingga kemarin, saluran pembuangan lumpur dari pusat semburan hingga ke Kali Porong itu masih jauh dari kenyataan. Bahkan, kini aliran lumpur terus mengalir ke barat dan menggenangi rel kereta api serta Jalan Raya Porong.

Sumber : Harian Kompas (Selasa,3 April 2007)

Hujan Deras Sebabkan Lumpur Panas Meluap

SIDOARJO, KOMPAS - Hujan deras yang mengguyur kawasan Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, selama dua jam, Senin (2/4) siang, menyebabkan lumpur panas di kolam penampungan meluap. PT Kereta Api terpaksa menghentikan semua perjalanan kereta api di jalur tersebut karena genangan lumpur di rel semakin tinggi.

Genangan lumpur juga makin tinggi di Jalan Raya Porong. Akibatnya, lalu lintas di jalur utama yang merupakan urat nadi Jawa Timur itu nyaris lumpuh.

Sumber : Harian Jawa Pos (Selasa,3 April 2007)

MAKIN PARAH: Hujan deras membuat air bersama lumpur panas menutup Jalan Raya Porong dan jalur rel KA di sampingnya kemarin. Banyak kendaraan bermotor terjebak luapan lumpur yang tinggi genangannya sampai 60 sentimeter.

Dua Jalur Jalan Kritis, KA Berhenti Operasi
SIDOARJO - Upaya Tim Nasional (Timnas) membendung luapan lumpur ke Jalan Raya Porong, Sidoarjo, gagal. Dua jalur jalan yang menghubungkan Surabaya-Malang/Pasuruan tersebut terendam lumpur. Kemarin jalan raya itu pun ditutup total, meski akhirnya pukul 22.30 tadi malam dipaksakan dibuka satu jalur.

Sumber : Harian Kompas (Senin,2 April 2007)

BPK Minta Unibraw Audit Kerugian akibat Lumpur Panas

Sidoarjo, Kompas - Genangan lumpur panas di Jalan Raya Porong dan rel kereta api di Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, semakin tinggi. Padahal, Jalan Raya Porong merupakan jalur transportasi utama dari arah Surabaya menuju Kota Malang serta Kabupaten Pasuruan dan Banyuwangi setelah jalan tol tertutup lumpur.

Berdasarkan pemantauan, Minggu (1/4), genangan lumpur di badan rel sekitar 15-20 sentimeter, sedangkan di Jalan Raya Porong sekitar 10-15 sentimeter.

Sumber : Harian Jawa Pos (Senin,2 April 2007)

Sebulan Operasi Militan, 1.872 Warga Sipil Jadi Korban
BAGHDAD - Harga yang harus dibayar pasukan Amerika Serikat (AS) dalam Perang Iraq makin lama semakin mahal saja, lebih-lebih sejak pemberlakuan operasi pemberantasan militan Iraq bulan lalu. Selama Maret 2007, bulan pertama operasi militan, jumlah serdadu AS yang tewas di Iraq dilaporkan hampir dua kali jumlah personel militer Iraq.

Menurut catatan The Associated Press (AP), jumlah serdadu AS yang jadi korban di Iraq mencapai 81 orang bulan lalu. Itu termasuk serdadu AS yang tewas karena penyebab lain (bukan pertempuran). Pada bulan yang sama, militer Iraq kehilangan 44 personel. Data tersebut diperoleh AP dari Kementerian Pertahanan, Kesehatan, dan Dalam Negeri Iraq.

Sumber : Harian Jawa Pos (Senin,2 April 2007)

Raya Porong Makin Kritis, Warga Hambat Penanggulan
SIDOARJO - Jalan Raya Porong, Sidoarjo, semakin kritis. Luberan lumpur masih menggenangi salah satu lajur di jalan yang menghubungkan Surabaya-Malang/Pasuruan itu. Upaya Tim Nasional (Timnas) Penanggulangan Lumpur membersihkan genangan dan membuat tanggul untuk membendung luberan terhambat oleh protes warga.

Kepala Unit Desain dan Supervisi Timnas Ari Setiadi menyatakan, satu-satunya cara yang bisa mereka lakukan untuk membendung luberan lumpur adalah membuat tanggul di sisi timur Jalan Raya Porong.

Sumber : Harian Jawa Pos (Jumat,30 Maret 2007)

SIDOARJO - Tim insersi bola beton dari ITB Bandung menyatakan frekuensi dan tinggi semburan lumpur telah turun. Tanda positif itu dinilai merupakan indikasi penurunan volume semburan. Tapi, lumpur justru meluberi (overtopping) tanggul cincin pusat semburan.

Menurut anggota Tim Supervisi Bola Beton Satria Bijaksana, frekuensi semburan lumpur rata-rata tinggal 12 kali dalam waktu 5 menit. Padahal, pada awal insersi, frekuensi semburan bisa sampai 20 kali dalam 5 menit. "Penurunan intensitas semburan itu menjadi indikasi telah terjadi penurunan volume semburan lumpur," kata Satria.

Sumber : Harian Jawa Pos (Jumat,30 Maret 2007)

SIDOARJO - Warga Perum TAS memburu pernyataan tertulis pemerintah tentang ganti rugi cash and carry. Mereka berencana berangkat ke Jakarta hari ini setelah sempat membatalkan rencana tersebut Senin lalu.

"Besok (hari ini, red), kami akan Jakarta, mendesak pemerintah agar mempercepat perwujudan surat pernyataan resmi untuk cash and carry itu," ungkap Humas RW 5 Perum TAS Slamet Joko, kemarin.

Sumber : Harian Jawa Pos (Kamis,29 Maret 2007)

INSTRUKSI presiden agar Lapindo segera mendepositokan dana senilai Rp 500 miliar ke bank di Jatim, ternyata belum dipenuhi. Dana tersebut adalah uang muka 20 persen dari plafon Rp 2,5 triliun, untuk pembayaran ganti rugi bagi warga korban lumpur Lapindo.

Hingga kemarin, dana yang sudah didepositokan Lapindo baru Rp 10 miliar. Hal itu diungkapkan Wabup Sidoarjo Saiful Ilah, setelah menerima kunjungan Dewan Perwakilan Daerah (DPD, dulu fraksi utusan daerah di MPR, Red) Jatim di Pendapa Kabupaten Sidoarjo kemarin.

Sumber : Harian Jawa Pos (Kamis,29 Maret 2007)

Total Cash and Carry Capai Rp 3,8 Triliun
Kepastian siapa penanggung jawab cash and carry untuk korban lumpur dari Perum TAS 1 menunggu kepulangan Nirwan Bakrie, bos PT Lapindo Brantas Inc. Nirwan dikabarkan masih berada di Amerika Serikat.

"Harus menunggu Nirwan pulang dari Amerika dulu. Mungkin, dua atau tiga hari ini dia pulang," kata Gubernur Jawa Timur Imam Utomo kepada wartawan usai menemui Pansus Lumpur DPD (Dewan Perwakilan Daerah) RI kemarin. Gubernur mengaku tidak tahu persis tujuan Nirwan ke Amerika. "Kemungkinan mengurus bisnisnya di sana," tuturnya.

Sumber : Harian Detik (Rabu,28 Maret 2007)

Surabaya - RM Yehezkiel Marcelino Wiseso Tito boleh saja mengaku menemukan solusi bola beton (bolton). Tapi, tiga pakar ITB juga mengaku telah merancang teknologi bolton sejak Juli 2006. Jadi, tim pakar ITB sama sekali tidak pernah menjiplak ide Tito.

"Kita sudah sejak Juli melakukan penelitian. Kita yang semuanya dari Fisika sudah melakukan hitung-hitungan mengenai itu. Lalu ketemulah bola beton. Bola beton ini konsekwensi dari hasil pemikiran kita," kata DR Satria Bijaksana saat dihubungi detikcom, Rabu (28/3/2007).

Sumber : Harian Jawa Pos (Rabu,28 Maret 2007)

SIDOARJO - Pernyataan Bupati Sidoarjo Win Hendrarso yang mengatakan bahwa warga Perumahan Tanggulangin Anggun Sejahtera (Perum TAS) bakal mendapatkan ganti rugi secara cash and carry bisa jadi tidak akan mulus. Sebab, tidak begitu jelas siapa yang akan membayar ganti rugi cash and carry itu.

Kemarin PT Minarak Lapindo Jaya, korporasi yang ditunjuk Lapindo untuk membayar ganti rugi kepada warga korban lumpur, menyebutkan bahwa pernyataan Bupati Win Hendrarso yang mewakili pemerintah itu dikeluarkan secara sepihak. "(Cash and carry) itu adalah statemen pemerintah. Ya, Anda tanyakan ke pemerintah, siapa yang bertanggung jawab. Lapindo tidak pernah diajak koordinasi," tegas Wakil Dirut Minarak Andi Darussalam Tabusalla kemarin.

Sumber : Harian Kompas (Rabu,28 Maret 2007)

Pemasukan Bola Beton Tahap II Dimulai

SIDOARJO, KOMPAS - PT Energi Mega Persada, induk perusahaan Lapindo Brantas Inc, dan Lapindo Brantas Inc serta PT Minarak Lapindo Jaya, yang dibentuk untuk membayar ganti rugi korban lumpur panas di Sidoarjo, belum mengetahui konsep ganti rugi tunai yang ditawarkan pemerintah kepada korban di Perumahan Tanggulangin Anggun Sejahtera 1.

Hal itu dikatakan Vice President PT Energi Mega Persada Yusuf M Martak, Human Resources Development Lapindo Brantas Inc Sebastian Ja’afar, dan Vice President PT Minarak Lapindo Jaya Andi Darussalam Tabusalla secara terpisah, Selasa (27/3).

Sumber : Harian Jawa Pos (Selasa,13 Maret 2007)

TAK KUNJUNG SURUT: Foto udara yang diambil Minggu 11 Maret menunjukkan kondisi pusat semburan lumpur Lapindo yang sudah menyemburkan lumpur selama 288 hari.

SIDOARJO - Ribuan warga Perumahan Tanggulangin Anggun Sejahtera (TAS) I kembali memblokade Jalan Raya Porong. Aksi warga tersebut merupakan reaksi hasil rapat kabinet pada Kamis (8/3). Sejumlah warga itu tetap bersikeras meminta agar pembayaran ganti rugi dilakukan secara cash and carry.

Ribuan warga korban lumpur itu tetap menolak tawaran relokasi plus yang diputuskan pemerintah pusat. Menurut warga, keputusan tersebut tidak adil karena berbeda dari empat desa sebelumnya yang juga terkena dampak luapan lumpur Lapindo.

Sumber : Harian Jawa Pos (Kamis,08 Maret 2007)

SIDOARJO - Setelah dua hari bertahan di paseban dan sekeliling alun-alun Sidoarjo, warga Perum TAS korban lumpur Lapindo akhirnya berhasil menduduki Pendapa Kabupaten Sidoarjo.

Sekitar pukul 10.42, kemarin, ratusan warga Perum TAS merangsek masuk ke dalam pendapa setelah bersitegang dengan beberapa aparat Polisi Pamong Praja (Pol PP) yang berjaga-jaga di balik pintu gerbang.

Sumber : Harian Detik (Kamis,08 Maret 2007)

Jakarta - Komisi VII DPR RI mendesak pemerintah untuk membentuk suatu badan dengan kewenangan yang lebih luas untuk menggantikan TimNas Penanggulangan Semburan Lumpur Sidoarjo.

Badan baru ini nantinya harus mencari penyelesaian masalah baik teknis maupun sosial akibat semburan lumpur secara komprehensif dan terintegrasi. Penyelesaian yang dimaksud berupa solusi jangka pendek, menengah dan panjang dengan melibatkan pemda Sidoarjo, pemprov Jatim dan pemerintah pusat.

Sumber : Harian Media Indonesia (Kamis,08 Maret 2007)

JAKARTA--MIOL: Penyidik kepolisian berpendapat penyebab luapan lumpur Lapindo Brantas Inc dikarenakan aktivitas pengeboran yang dilakukan perusahaan migas tersebut.

Kapolda Jatim Irjen Pol Herman Suryadi Sumawiredja saat rapat Komisi VII DPR dengan Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur di Sidoarjo di Jakarta, Kamis dini hari (8/3), mengatakan bukti tersebut didapat dari sebagian besar saksi ahli yang telah dimintai keterangannya.

Sumber : Harian Detik (Kamis,08 Maret 2007)

Jakarta - Masa kerja Timnas Penanggulangan Lumpur Lapindo berakhir 8 Maret ini. Namun masih banyak pekerjaan rumah yang tidak terselesaikan.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro mengatakan ada tiga masalah besar yang harus diselesaikan.

Sumber : Harian Kompas (Kamis,08 Maret 2007)  

Sidoarjo, Kompas - Menjelang berakhirnya masa tugas Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur di Sidoarjo, Kamis (8/3) ini, pemerintah belum juga memutuskan apakah tim itu akan diperpanjang atau tidak. Timnas sendiri hingga kemarin juga belum memperoleh informasi tentang nasibnya.

"Meskipun belum tahu, bukan berarti kerja timnas berhenti. Timnas akan tetap bekerja menanggulangi semburan lumpur. Jangan sampai ada kevakuman," kata Juru Bicara Timnas Rudy Novrianto di sekitar pusat semburan lumpur panas di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, kemarin.

Sumber : Harian Kompas(Selasa,06 Maret 2007)

SURABAYA, KOMPAS - Warga Perumahan Tanggulangin Sejahtera atau Perumtas 1, Sidoarjo, yang terendam lumpur panas, melakukan aksi simpatik dengan membagi-bagikan bunga kepada pengendara sepeda motor, Senin (5/3). Aksi ini sebagai bentuk permintaan maaf mereka atas unjuk rasa memblokir jalan pada Kamis dan Jumat (23/2) lalu. Aksi itu menyebabkan terhentinya arus lalu lintas dan terguncangnya aktivitas ekonomi di Jawa Timur.

Aksi simpatik itu dilakukan di Alun-alun Sidoarjo. Sejumlah pengendara mobil dan sepeda motor yang melintas mendapat setangkai mawar sebagai tanda permintaan maaf warga Perumtas 1.

Sumber : Harian Media Indonesia (Selasa,06 Maret 2007)

JAKARTA--MIOL: Warga Perumahan Tanggulangin Sejahtera (Perum TAS) dan Desa Kedung Bendo, Jawa Timur yang menjadi korban lumpur Lapindo mengancam akan mendatangi Istana Negara bulan depan bila tuntutan ganti rugi berupa uang tunai tidak dikabulkan.

Hal ini mengemuka dalam rapat pengaduan warga Perum TAS dan Kedung Bendo dengan Komisi VII DPR, di Jakarta, Selasa (6/3). Perwakilan warga yang berjumlah sekitar 20 orang itu didampingi pimpinan Komisi D dan E DPRD Jatim.

Sumber : Harian Media Indonesia (Selasa,06 Maret 2007)

JAKARTA--MIOL: Fraksi Kebangkitan Bangsa Dewan Perwakilan Rakyat (F-KB DPR) mendesak pemerintah segera menetapkan bencana lumpur panas di Porong Sidoarjo sebagai bencana alam nasional.

Dengan penetapan sebagai bencana nasional maka ada payung politik bagi pemerintah untuk mengambil alih secara penuh penanganan bencana itu.

Sumber : Harian Republika (Selasa,06 Maret 2007)

SURABAYA -- Sebanyak 21 perwakilan korban lumpur Lapindo yang juga warga Perum Tanggulangin Anggun Sejahtera (TAS) I, Sidoarjo, akan bertemu dengan Menko Kesra, Aburizal Bakrie, dan Komisi VII DPR, hari ini (6/3). Menurut Ketua Komisi E, DPRD Jatim, Saleh Ismail Mukadar, kedatangan mereka untuk mengingatkan kembali ganti rugi yang dijanjikan bakal diberikan kepada warga korban lumpur Lapindo.

''Masalah ini harus diperjelas, dan harus diberikan ganti rugi,'' kata Ismail di Surabaya, kemarin. Sementara itu, kemarin, ratusan warga Perum TAS I, yang menjadi korban semburan lumpur Lapindo kembali menggelar aksi demonstrasi. Di tengah bekas lahan perumahan itu, warga melakukan orasi. ''Kami minta ganti rugi cash and carry,'' kata Agustinus, salah satu korban Lapindo.

Sumber : Harian (Selasa,06 Maret 2007)

Saat pemerintah dan DPR rapat bersama mencari solusi penanggulangan lumpur di gedung DPR, warga korban lumpur dari Perum TAS I kembali berunjuk rasa. Seperti aksi sebelumnya, warga TAS tetap menuntut kompensasi ganti rugi berupa pembayaran kontan (cash and carry) serta menolak ganti rugi pemindahan ke lokasi baru (resettlement).

Namun, aksi warga Perum TAS itu jauh lebih simpatik dibandingkan dengan aksi mereka pada 22-23 Februari yang sempat membuat lumpuh perekonomian Jatim. Warga Perum TAS yang berada di bawah koordinasi Tim 16 hanya menduduki paseban Kabupaten Sidoarjo, yang berada di seberang pendapa. Sebelumnya mereka akan menduduki Pendapa Kabupaten. Namun, menjelang malam mereka membatalkan rencana itu.

Sumber : Harian Jawa Pos (Selasa,06 Maret 2007)

Paparan Pemerintah di DPR
JAKARTA - Pemerintah akhirnya mengungkapkan kebutuhan dana untuk menanggulangi semburan lumpur Lapindo. Dalam rapat kerja dan rapat konsultasi pemerintah dengan Komisi V DPR di Jakarta kemarin, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto menyebutkan, biaya untuk relokasi infrastruktur dan upaya permanen untuk mengatasi semburan lumpur mencapai Rp 7,6 triliun.

Dana sebesar itu, menurut Djoko, tidak termasuk angka ganti rugi dampak sosial yang ditanggung PT Lapindo Brantas, perusahaan Grup Bakrie pemicu bencana, sebesar Rp 3,8 triliun.

Sumber : Harian Jawa Pos (Senin,05 Maret 2007)

Antisipasi Aksi Warga TAS, Polisi Siapkan 500 Personel
Polisi sudah menyiapkan antisipasi penuh terkait rencana demo warga Perum Tanggulangin Anggun Sejahtera (TAS) ke Surabaya, selama tiga hari berturut-turut. Mereka antara lain berencana mendatangi kantor gubernur Jatim di Jalan Pahlawan dan di gedung Grahadi.

Menurut Kapolwiltabes Surabaya Kombes Pol Anang Iskandar, pilisi sudah mengetahui rencana aksi demo warga Perum TAS itu. "Kami justru akan memfasilitasi aksi tersebut," ujar Anang saat dikonfirmasi Jawa Pos tadi malam.

Sumber : Harian Jawa Pos (Senin, 05 Maret 2007)

Warga Perum TAS Kembali Turun ke Jalan
SIDOARJO - Warga Perumahan Tanggulangin Anggun Sejahtera (Perum TAS) hari ini kembali akan turun ke jalan. Bukan hanya sehari, aksi tersebut rencananya dilakukan tiga hari berturut-turut hingga Rabu.

Berbagai bentuk aksi telah mereka siapkan. Mulai membagikan bunga, konvoi keliling kota, menduduki Pendapa Kabupaten Sidoarjo, hingga memblokade jalan.

Sumber : Harian Republika (Senin,05 Maret 2007)

Sidoarjo-RoL -- Seratusan warga Perumahan Tanggulangin Anggun Sejahtera (TAS), korban semburan lumpur Lapindo, Senin (5/3), di tanggul sekitar peralatan "relief well" (pengeboran miring) I dekat pusat semburan, Desa Siring, Kecamatan Porong, "mensandera" dua anggota Timnas Penanggulangan Semburan Lumpur di Sidoarjo (PSLS), Rudi Novrianto dan Arief Setiadi.

Aksi korban lumpur tersebut, terkait belum adanya kejelasan mengenai ganti rugi terhadap rumahnya yang telah ditenggelamkan lumpur Lapindo, pascaledakan pipa gas milik Pertamina.

Sumber : Harian Jawa Pos (Senin,05 Maret 2007)

Komnas HAM Bentuk Tim Pemantau
JAKARTA - Pembentukan Tim Pemantau Penanganan Lumpur Lapindo oleh Komnas HAM memunculkan harapan penanganan yang adil atas bencana lumpur Lapindo. Tim bentukan Komnas HAM itu diharapkan berani mengungkap terjadinya pelanggaran HAM dalam bencana banjir lumpur yang sudah terjadi 10 bulan itu.

Wakil Ketua Dewan Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Syafruddin Ngulma Simeulue menyatakan, tim Komnas HAM sebaiknya mencermati penunjukan lokasi sumur eksplorasi yang berdekatan dengan permukiman penduduk dan proses perizinan eksplorasi yang diberikan pemerintah.

Sumber : Harian Jawa Pos (Senin, 05 Maret 2007)

Lumpur Luberi Tanggul Penopang Pipa Pertamina
SIDOARJO - Gerusan lumpur panas masih mengkhawatirkan. Kemarin, lumpur menggerus tanggul hingga jebol dan mengancam pipa yang baru dipasang Pertamina. Warga khawatir peristiwa ledakan pipa gas terulang.

Tanggul yang jebol kemarin berada di sekitar Km 38 bekas jalan tol yang sudah tenggelam sekitar pukul 07.00. Lumpur panas mengalir deras ke utara arah Desa Kedungbendo dan Renokenongo. Tanggul landasan pipa gas yang baru dipasang memanjang dari Km 39 hingga Km 37 pun diluberi lumpur panas.

Sumber : Harian Detik (Senin,05 Maret 2007)

Jakarta - Pemulihan berbagai masalah akibat semburan lumpur Lapindo mencapai Rp 7,6 triliun. Dana itu terbagi untuk penanganan masalah teknis Rp 3,4 triliun, dan pemulihan masalah sosial Rp 4,2 triliun.

Dana ini akan ditanggung secara bersama-sama antara pemerintah dan Lapindo. Pemerintah akan menanggung dana untuk masalah teknis Rp 3,4 triliun. Sementara untuk pemulihan masalah sosial hanya akan ditanggung Lapindo sebesar Rp 3,5 triliun.

Sumber : Harian Jawa Pos (Rabu,28 Februari 2007 )

SIDOARJO - Metode bola beton justru potensial menjadi bahaya jika menyumbat semburan lumpur. Lumpur panas dikhawatirkan malah sulit dikontrol. Tapi, jika hanya mengurangi semburan, metode bola beton bukan masalah.

"Jika tersumbat, semburan akan menyebar ke mana-mana. Ini bahaya karena akan makin sulit mengontrolnya," papar mantan Ketua Ikatan Ahli Geologi Indonesia Andang Bachtiar.

Sumber : Harian Republika (Senin,26 Februari 2007 )

Hujan lebat menghambat upaya mengurangi semburan lumpur Lapindo.

SIDOARJO -- Untuk kesekian kalinya, uji coba menaklukkan semburan lumpur panas dari sumur pengeboran milik PT Lapindo Brantas Inc dengan teknik bola beton (bolton), batal. Hujan deras yang mengguyur kawasan Sidoarjo, Jawa Timur, dan sekitarnya, menyebabkan peluncuran lima rangkaian bolton pada Ahad (25/2) siang, tertunda.

Pelaksanaan teknik bolton, menurut juru bicara Tim Nasional (Timnas) Rudi Novrianto, memerlukan cuaca yang kondusif. Sedangkan kondisi hujan dapat membuat tanggul semakin rawan ambles sehingga bolton tak akan efektif. Maka Timnas terus menunggu cuaca yang lebih baik. Angin yang bertiup ke barat, juga membuat penjatuhan bolton belum bisa dilakukan sampai arah angin menuju timur.

Sumber : Harian Kompas (Senin,26 Februari 2007 )

Detektor Tekanan Lumpur Belum Muncul ke Permukaan

Sidoarjo, Kompas - Hujan deras sejak Minggu (25/2) siang hingga sore di lokasi semburan lumpur Sidoarjo, Jawa Timur, menggagalkan rencana Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur Sidoarjo memasukkan untaian bola beton kedua ke dalam sumber semburan. Soal lain, pemasangan pengait kawat baja untuk mengerek bola beton yang putus Sabtu lalu belum juga selesai.

Atas ketertundaan tersebut, hingga Minggu, baru dapat dimasukkan satu untaian bola beton berisi empat bola, bersama detektor tekanan lumpur. "Memang bergantung cuaca dan juga angin," kata Juru Bicara Timnas Penanggulangan Semburan Lumpur Sidoarjo Rudi Novrianto di sekitar kawah semburan lumpur di Sidoarjo.

Sumber : Harian Jawa Pos (Senin,26 Februari 2007 )

"Kami tahu, kalian adalah korban (lumpur Lapindo). Tapi, kalau begini kelakuan kalian, kalian sudah menjadi penjahat."

Kapolres Sidoarjo AKBP Utomo Heru Cahyono kepada warga Perumahan Tanggulangin Anggun Sejahtera (TAS) 1 yang melakukan aksi blokade di beberapa jalan Sidoarjo.Kalimat di atas tertulis di halaman depan Jawa Pos edisi Sabtu 24 Februari lalu. Seraya tidak yakin, saya mengulang-ulang membaca kalimat tersebut. Perlu waktu yang cukup lama untuk mencernanya.

Sumber : Harian Kompas (Senin,26 Februari 2007 )

Rumah, bagi kebanyakan orang, tidaklah mudah untuk memilikinya. Ketika kemudian harta berharga itu tenggelam direndam lumpur tanpa kepastian mendapat ganti, seperti warga Perumtas 1 Sidoarjo, Jawa Timur, bisakah dimaklumi kalau mereka lantas marah?

Tatapan Sukardi (48) kosong. Matanya menerawang ke arah rumahnya di Perumahan Tanggulangin Angun Sejahtera (Perumtas) 1, Sidoarjo Jawa Timur, yang telah terendam lumpur panas setinggi tiga meter lebih. Tinggal bagian atapnya saja yang terlihat.

Sumber : Harian Jawa Pos (Jumat,24 Februari 2007 )

Bola Beton Terkendala Lagi
SIDOARJO - Kendala terus menghadang upaya memasukkan rangkaian bola-bola beton untuk mengurangi semburan lumpur. Setelah hanya berhasil memasukkan satu rangkaian pada Sabtu lalu, Timnas Penanggulangan Semburan Lumpur gagal memasukkan bola beton kemarin.

Padahal, sesuai rencana, minimal dalam sehari lima rangkaian bola beton dimasukkan. Namun, sejumlah kendala menyebabkan metode itu tak kunjung terlihat hasilnya.

Sumber : Harian Jawa Pos (Jumat,24 Februari 2007 )

Aksi Warga TAS Tuntut Ganti Rugi
SIDOARJO - Warga Perum Tanggulangin Anggun Sejahtera (TAS) I, kemarin, kembali memblokade jalan di tiga titik lokasi. Sambil menunggu keputusan di Pendapa Kabupaten Sidoarjo, mereka tetap menuntut kejelasan ganti rugi tanah dan rumah mereka yang sudah tenggelam oleh lumpur.

Berangkat dari tempat pengungsian Pasar Porong Baru (PPB) sekitar pukul 10 pagi, ribuan warga itu lantas menutup exit tol Siring dua arah. Akibatnya, arus lalu lintas di jalan provinsi tersebut jadi terganggu. Ribuan pengendara sempat terjebak, karena jalan diblokade tiba-tiba. Mereka kesulitan untuk berbalik arah atau pun putar balik.

Sumber : Harian Jawa Pos (Senin,19 Februari 2007 )

Pusat Semburan Masih Rawan Ambles
SIDOARJO - Berkali-kali tertunda, Timnas Penanggulangan Semburan Lumpur menyatakan segera memulai uji coba penggunaan bola-bola beton untuk mengurangi semburan lumpur panas. Namun, metode tersebut diakui timnas masih terhambat kondisi tanah di pusat semburan yang rawan ambles. "Insya Allah, kami mulai pada Selasa," ujar Juru Bicara Timnas Rudi Novrianto.

Dia menyatakan mobilisasi alat-alat untuk menunjang metode tersebut mulai dilakukan kemarin. "Besok (hari ini, Red) menara mulai dipasang," ungkapnya.

Sumber : Harian Kompas(Jumat,16 Februari 2007 )

Soal Ganti Rugi Perum TAS 1 di Tingkat Menteri

Sidoarjo, Kompas - Kepastian ganti rugi tanah dan 5.631 bangunan warga Perumahan Tanggulangin Anggun Sejahtera 1 yang terendam lumpur panas akan dibicarakan di tingkat menteri selaku tim pengarah dan pimpinan Lapindo Brantas Inc. Hingga saat ini Lapindo tetap tidak mau membayar ganti rugi rumah warga Perum TAS 1 yang terendam lumpur.

Kamis (15/2) kemarin sekitar 100 warga Perum TAS 1 kembali memblokade jalan utama di Kabupaten Sidoarjo selama 1 jam 16 menit. Sehari sebelumnya, warga juga memblokade jalan utama lainnya di Kabupaten Sidoarjo selama sekitar tiga jam.

Sumber : Harian Republika (Jumat,16 Februari 2007 )

Akibat adanya semburan lumpur, produksi gas Lapindo saat ini hanya 25 juta kaki kubik, dari semula 80 juta kaki kubik.

SIDOARJO -- Nasib warga perumahan Tanggulangin Anggun Sejahtera I (TAS) untuk mendapatkan ganti rugi masih menunggu sepekan lagi. Kepastian itu berdasar keputusan rapat di Pendopo Delta Wibawa, Sidoarjo, Kamis (15/2), yang dihadiri pimpinan Lapindo Brantas Inc (LBI), Bupati Sidoarjo, Ketua Timnas Penanggulangan Semburan Lumpur Sidoarjo (PSLS) dan Ketua DPRD Sidoarjo.

Sumber : Harian Jawa Pos (Jumat,16 Februari 2007 )

RUGIKAN PEMAKAI JALAN: Barisan Warga TAS dalam perjalanan pulang dari pertemuan di Pendopo Kabupaten Sidoarjo saat melintas di pusat kota kemarin. Aksi ini menimbulkan kemacetan panjang.

Hari Ini Bola Beton Mulai Sumbat Lumpur
SIDOARJO - Tuntutan warga Perum TAS I sebagai korban lumpur tidak ditanggapi Lapindo. Sampai kemarin, belum kunjung ada kepastian apakah warga perumahan itu mendapatkan kompensasi kerugian atau tidak.

Sumber : Harian Media Indonesia (Kamis,15 Februari 2007 )

SIDOARJO-MIOL: Setelah warga Perum Tanggulangin Anggun Sejahtera (TAS) I berunjuk rasa selama setengah hari menunggu kepastian ganti rugi, Lapindo, Rabu, memberikan jawaban dan kepastian bahwa warga Perum TAS I korban luapan lumpur tidak akan menerima ganti rugi.

Kepastian itu diberikan, setelah Lapindo mengeluarkan surat tertanggal 14 Pebruari 2007 pukul 15.00 WIB dan ditujukan kepada warga Perum TAS I yang disampaikan Exsternal Relations Lapindo, Budi Susanto.

Sumber : Harian Jawa Pos (Kamis,15 Februari 2007 )

SIDOARJO - Demonstrasi ratusan warga Perum TAS 1 mendapat dukungan dari pengungsi lain. Korban lumpur yang kini tinggal di pengungsian juga menuntut kejelasan ganti rugi dari Lapindo. Mereka berharap segera ada kepastian.

"Saya percayakan semuanya pada mereka," kata Sudarmadji, 59, pengungsi asal Perum TAS yang tinggal di blok D9. Dia mengaku tidak ikut berdemonstrasi karena saat rombongan berangkat dirinya masih harus menjemput anaknya sekolah.

Sumber : Harian Kompas (Kamis,15 Februari 2007 )

Sidoarjo, Kompas - Sekitar 200 warga Perumahan Tanggulangin Anggun Sejahtera 1 Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu (14/2), gagal mendatangi Kantor Lapindo Brantas Inc di Kecamatan Gedangan, Sidoarjo, karena dihadang polisi. Mereka akhirnya memblokade jalan arteri nasional yang menghubungkan Surabaya-Sidoarjo.

Aksi tersebut dimaksudkan untuk meminta jawaban pihak Lapindo atas tuntutan ganti rugi lahan dan rumah mereka yang telah terendam lumpur sejak November lalu.

Sumber : Harian Jawa Pos (Kamis,15 Februari 2007 )

Blokade Jalan Provinsi Tiga Jam
SIDOARJO - Selama tiga jam, lalu lintas jalan utama Surabaya-Sidoarjo lumpuh total. Kemarin siang ratusan warga Perum Tanggulangin Anggun Sejahtera (TAS) yang sedang melakukan aksi di Kantor Lapindo Gedangan memblokade ruas Jalan Raya Buduran, sekaligus dua jalur. Dalam aksi sekitar tiga jam itu, mereka menuntut kejelasan ganti rugi tanah dan rumah yang sudah tenggelam oleh lumpur.

Akibat penutupan jalan mulai pukul 12.00 itu, ribuan pengendara di jalan provinsi tersebut terjebak. Mereka sulit untuk berbalik arah atau putar balik.

Sumber : Harian Republika (Rabu,14 Februari 2007 )

SIDOARJO -- Lumpur panas Lapindo yang keluar dari sumur Banjar Panji (BP) I hingga Selasa (13/2) terus meluap. Pusat semburan lumpur itu tiap hari diperkirakan mengeluarkan lumpur dengan volume 120 ribu meter kubik. Luapan lumpur itu menyebabkan tanggul cincin yang mengelilingi sumur BP I jebol sejak Ahad (11/2) dini pukul 04.00 WIB.

Jebolnya tanggul cincin di pusat semburan lumpur juga disebabkan pergerakan tanah di bawah (subsidence) atau tanah ambles. Perkiraan amblesnya tanah mencapai 8 hingga 10 meter dan menyebabkan lumpur bergerak menuju Desa Siring dan Kedungbendo.

Sumber : Harian Jawa Pos (Rabu,14 Februari 2007 )

JAKARTA - Rel kereta api (KA) di ruas Porong yang terendam lumpur Lapindo dalam jangka panjang bisa membahayakan keselamatan KA. Karena itu, Departemen Perhubungan (Dephub) mengusulkan untuk memindahkan jalur ke posisi yang lebih aman.

Menteri Perhubungan Hatta Rajasa berharap biaya pengalihan rel KA yang diperkirakan mencapai Rp 300 miliar itu bisa dibebankan ke APBN. "Pembangunan rel KA tersebut (rel Porong) harus kita kaitkan dengan dana APBN," ujarnya usai acara sosialisasi UUD 1945 di Gedung Dephub, kemarin.

Sumber : Harian Media Indonesia (Selasa,13 Februari 2007 )

TIDAK ADIL: Serangkaian kereta api menuju Surabaya melintas di rel KA sepanjang 500 meter yang sedang dalam proses pengurukan dengan batu untuk ditinggikan karena rel ambles sekitar 12 cm di kawasan Siring, Sidoarjo, Jawa Timur, Senin (12/2).

SURABAYA--MIOL: Pemerintah pusat dinilai tidak adil dalam menyikapi luapan lumpur Lapindo di Porong, Sidoarjo, dan bencana banjir yang terjadi di Jakarta.

Sumber : Harian Jawa Pos (Senin,12 Februari 2007 )

SIDOARJO - Korban lumpur dari Desa Renokenongo tidak mau terus terombangambing. Kades Renokenongo Machmudatul Faqiah menyatakan segera mengirim surat ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Sebab, hingga kini warganya belum mendapat kejelasan ganti rugi.

Menurut Machmudah, sejak ledakan pipa gas Pertamina 22 November 2006, wilayah Desa Renokenongo yang terendam lumpur terus meluas. Keresahan warga hampir sama dengan tenggelamnya Perum TAS 1. "Mereka juga meminta kepastian nasib," jelasnya.

Sumber : Harian Kompas(Senin,12 Februari 2007 )

Bola-bola Beton Akan Dimasukkan ke Pusat Semburan

Sidoarjo, Kompas - Tanggul penahan lumpur panas di ring satu titik utama semburan lumpur panas di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, jebol lagi sepanjang lebih dari 10 meter, Minggu (11/2). Namun, lumpur tak menggenangi ruas Jalan Raya Porong karena ada tanggul lapis kedua dan ketiga yang menahan luberan lumpur.

Hanya saja, genangan lumpur di tanggul lapis kedua dan ketiga, yang merupakan kolam penampungan lumpur, tinggal sekitar 20 sentimeter dari puncak tanggul. Hal ini sangat kritis karena jika sampai meluap, lumpur akan menggenangi ruas Jalan Raya Porong yang merupakan akses jalan utama dari Surabaya menuju Malang, Pasuruan, dan kota-kota lainnya di Jawa Timur.

Sumber : Harian Jawa Pos (Senin,12 Februari 2007 )

SIDOARJO - Tanggul penahan luberan lumpur Lapindo lagi-lagi jebol. Kemarin sekitar pukul 04.00, lumpur membelah tanggul cincin yang mengitari pusat semburan.

Desakan lumpur yang melewati tanggul itu membuat arus lumpur menuju Siring dan Kedungbendo. Selain itu, air bercampur lumpur telah merambah rel kereta api (KA) dan mulai menggenang di pinggir Jalan Raya Porong.

Sumber : Harian Jawa Pos (Jumat,09 Februari 2007 )

SIDOARJO - Uji coba upaya mengurangi volume semburan lumpur panas Lapindo dengan bola-bola beton tak jadi dilaksanakan kemarin. Menurut Juru Bicara Tim Nasional (Timnas) Penanggulangan Semburan Lumpur Rudi Novrianto, kemungkinan uji coba baru bisa dilaksanakan pekan depan.

"Saat ini sedang disiapkan fondasi untuk tiang pancang crane-nya," jelasnya saat di lokasi. Menurut dia, timnas tak mau berspekulasi dengan memaksa uji coba harus dilakukan dalam hari-hari ini.

Sumber : Harian Jawa Pos (Kamis,08 Februari 2007 )

Warga Reno Panik setelah Tanggul TAS Jebol
SIDOARJO - Warga korban lumpur pesimistis. Kinerja timnas dan Lapindo Brantas Inc menangani lumpur diyakini tidak akan mampu menyelamatkan mereka dari amukan lumpur panas. Warga memilih mengevakuasi sisa harta yang tertinggal.

Ratusan warga Dusun Wangkal dan Dusun Sengon, Desa Renokenongo, Kecamatan Porong, mulai membongkari kusen rumah. Pintu dan jendela dipereteli. "Kami yakin tak lama lagi lumpur pasti melahap habis desa ini," kata Purwito, warga RT 12 Dusun Sengon.

Sumber : Harian Media Indonesia (Kamis,08 Februari 2007 )

SURABAYA--MIOL: Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Sidoarjo mengingatkan PT Lapindo Brantas untuk memenuhi janjinya membayar uang muka 20 ganti rugi bagi rumah warga yang tergenang lumpur, Maret nanti.

Hal itu dikatakan Gubernur Jawa Timur Imam Utomo di Surabaya, Kamis (8/2). Sesuai perjanjian yang ditandantangani warga, PT Lapindo Brantas Inc awal Maret 2007 ini harus membayar 20 sebagai ganti rugi tanah dan bangunan kepada warga.

Sumber : Harian Jawa Pos (Kamis,08 Februari 2007 )

SIDOARJO - Hujan yang semakin sering mengguyur kawasan Porong dan sekitarnya benar-benar membuat Timnas Penanggulangan Lumpur Lapindo kewalahan. Akibat guyuran hujan itu, kondisi beberapa tanggul makin kritis. Selain volume di kolam penampungan terus meningkat, air hujan memicu terjadinya erosi lapisan tanggul.

"Hujan memang menjadi salah satu kendala kami selama ini," ujar Juru Bicara Timnas Rudi Novrianto. Menurut dia, karena hujan pula, aktivitas pengurukan tanggul yang jebol menjadi terhambat. Lapisan tanggul yang licin menyebabkan truk-truk pengangkut sirtu kesulitan mendapat akses ke lokasi tanggul jebol.

Sumber : Harian Jawa Pos (Rabu,06 Februari 2007)

SIDOARJO - Jembatan tol Porong-Gempol yang selama ini dianggap rawan ambrol dan membahayakan keselamatan jiwa manusia, telah dibongkar. Namun, pembongkaran jembatan itu, malah menimbulkan masalah baru.

Beberapa hari terakhir ini, setiap kali hujan deras, exit (pintu keluar) tol Siring, yang menuju Jl Raya Porong tersebut selalu digenangi air hampir setinggi lutut orang dewasa.

Sumber : Harian Jawa Pos (Rabu,06 Februari 2007)

SIDOARJO - Upaya Timnas Penanggulangan Lumpur Lapindo menahan aliran lumpur ke saluran pembuangan (spillway) di selatan pusat semburan berdampak fatal. Tanggul di Perum TAS I kembali jebol Senin (5/2) malam.

Tanggul tersebut berada sekitar 100 meter di sebelah utara pusat semburan. Akibatnya, beberapa desa di kawasan Tanggulangin pun akhirnya kembali terancam luberan lumpur yang terus mengarah ke utara tersebut.

Sumber : Harian Suara Surabaya (Jumat, 02 Februari 2007)

Board Of Surabaya Academy (BSA) mendesak IMAM UTOMO Gubernur Jatim segera mengambil alih penanganan lumpur Sidoarjo. Desakan ini disampaikan BSA yang bertemu Gubernur, Timnas Penanggulangan Semburan Lumpur, dan Bupati Sidoarjo, Kamis (01/02).

Ini sekaligus menyikapi hampir berakhirnya masa tugas Timnas pada 8 Maret mendatang.

Dilaporkan MARTHA reporter Suara Surabaya, Kamis (01/02), HOTMAN SIAHAAN anggota Board of Surabaya Academy (BSA) mengatakan, sejak awal BSA mengusulkan pembentukan tim yang mempunyai kewenangan dan dana menanggulangi semburan lumpur.

Sumber : Harian Jawa Pos (Jumat, 02 Februari 2007)

JAKARTA - Pemerintah tak ada dana, Lapindo juga menolak membiayai. Karena itu, rencana relokasi wilayah Porong yang menjadi korban semburan lumpur panas Lapindo sulit terealisasi. Lapindo dan pemerintah terkesan saling lempar tanggung jawab.

Lapindo menegaskan, pemerintah pusat sudah sepakat membagi beban penanggulangan semburan lumpur di Sidoarjo. Bila Lapindo bertugas mendanai penanggulangan semburan lumpur dan dampak sosialnya, pemerintah bertanggung jawab merelokasi infrastruktur yang terendam lumpur.

Sumber : Harian Jawa Pos (Kamis,01 Februari 2007 )

Kerahkan 50 Tetangga, Masak Nonstop 18 Jam
Korban lumpur mungkin tinggal menikmati jatah nasi bungkus di pengungsian. Protes langsung melayang begitu ada masakan tidak enak. Lebih-lebih berbelatung seperti yang baru-baru ini terjadi di Pasar Porong Baru. Bagaimana suka duka mereka yang memasak agar para pengungsi bisa makan tepat waktu?

Rumah Siyono, 40, setiap hari benar-benar hiruk pikuk. Sekilas rumah di RT 04 RW 04 Dusun Ginonjo, Desa Besuki, Kecamatan Jabon, itu seperti sedang punya hajat besar. Kompor, tungku, dan wajan berjajar hingga nyaris di jalan kampung.

Sumber : Harian Jawa Pos (Kamis,01 Februari 2007 )

SIDOARJO - Upaya penanganan timnas, terutama di pusat semburan masih belum maksimal. Rencana pembangunan relief well 3 masih belum pasti, sedangkan pengaliran lumpur ke laut melalui kanal pun hingga kini masih dalam tahap desain.

Juru bicara Timnas Penanggulangan lumpur Lapindo Rudi Novrianto mengatakan, kepastian pelaksanaan pengeboran miring tersebut menunggu hasil Sub Surface (penelitian mendalam tentang keadaan di dalam tanah). "Untuk apa dibangun Relief Well, kalau dari hasil penelitian ternyata kondisinya tak memungkinkan," ungkapnya.

Sumber : Harian Jawa Pos (Kamis,01 Februari 2007 )

Timnas Belum Pikirkan Pernyataan Gubernur
SIDOARJO - Permintaan Gubernur Jatim Imam Utomo agar warga di sekitar lokasi lumpur segera pindah, ditanggapi dingin. Warga, terutama yang belum terkena dampak langsung, menganggap rencana tersebut hanya menambah keresahan dan kesengsaraan warga.

Dua hari lalu, Imam Utomo menyebut, selain semua infrastruktur, masyarakat yang masih bertahan di kawasan rawan, 1,5 kilometer dari pusat semburan, diminta segera pindah. Warga dan beberapa infrastruktur rencananya dipindah ke kawasan barat Sidoarjo. "Perintah itu bisa muncul, kalau semua sudah ada kejelasan," tegas Ahmad Rofi’i Mashudi, salah satu tokoh masyarakat Desa Mindi, Kecamatan Porong.

Sumber : Harian Suara Merdeka (Kamis,01 Februari 2007 )

SURABAYA-Bupati Sidoarjo, Wien Hendrarso menyatakan, setidaknya ada tiga penyebab ambles dan retaknya jembatan Porong. Karena itu, perbaikan jembatan Porong mutlak dilakukan dalam tempo cepat setelah ruas jalan tol Porong-Gempol PP ditutup akibat luberan lumpur panas PT Lapindo Brantas.

Di sela-sela inspeksi mendadak (Sidak) jembatan Porong, Selasa (30/1), Wien mengungkapkan, retak dan amblesnya jembatan vital ini dipastikan mengancam keselamatan masyarakat dan pengguna jalan yang melintasi jalur tersebut. "Dengan kondisi seperti ini, saya khawatir keselamatan warga," katanya.

Sumber : Harian Jawa Pos (Kamis,01 Februari 2007 )

Pusat Angkat Tangan, Dana dari Lapindo Tidak Jelas
JAKARTA - Rencana besar Gubernur Jawa Timur Imam Utomo untuk memindahkan seluruh infrastruktur vital di Kota Porong terancam sekadar gagasan. Pemerintah pusat mengaku tidak memiliki anggaran untuk mewujudkan Kota Porong Baru. Pertanggungjawaban Lapindo, perusahaan yang memicu terjadinya bencana lumpur, pun tidak jelas.

Kesulitan pemerintah pusat menyediakan dana relokasi infrastruktur di Porong itu diungkapkan Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto kemarin. "Kalau dananya dari APBN, kami belum siap. DIPA (daftar isian pelaksanaan anggaran) yang sudah disetujui untuk 2007 belum memasukkan rencana pemindahan jalan tol maupun jalan arteri," jelasnya setelah rapat dengar pendapat dengan Komisi V DPR di Jakarta.

Sumber : Harian Jawa Pos (Rabu,31 Januari 2007 )

SIDOARJO - Menghadapi ancaman hengkangnya perusahaan korban lumpur Lapindo, dari Sidoarjo, pemkab langsung bergerak cepat. Kemarin, Kepala Dinas Perizinan dan Penanaman Modal (PPM) Sidoarjo Didiek Setyono, membeberkan kiatnya agar Sidoarjo tidak kehilangan investasi. "Kami menawarkan kawasan Krian, untuk relokasi tempat usaha mereka," kata Didiek.

Kawasan Krian, lanjut Didiek, cukup strategis. Karena lokasinya dekat dengan tol Mojokerto-Surabaya. Dan lebih mudah mengakses pelabuhan dan bandara, dibanding Lamongan, Gresik, Mojokerto, dan Jombang. "Satu-satunya pelabuhan yang representatif untuk Jatim, kan baru Tanjung Perak. Dan bandaranya, baru Bandara Juanda. Krian lebih dekat," jelas Didiek.

Sumber : Harian Jawa Pos (Rabu,31 Januari 2007 )

Untuk Pengungsi Selama Tujuh Hari
SIDOARJO - Nasib pengungsi korban lumpur Lapindo di Pasar Porong Baru, tampaknya, akan suram. Sebab, dana untuk uang kontrak rumah dan biaya hidup mereka menipis. Masalahnya, saldo kas Tim Satlak Penanggulangan Bencana dan Pengungsi Sidoarjo hanya tinggal sekitar Rp 7 miliar.

Sekretaris Tim Satlak yang juga Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial (Dinkesos) Sidoarjo Hisjam Rosidi memperkirakan, dana tersebut bakal habis hanya dalam waktu tujuh hari untuk pembayaran paket uang kontrak rumah.

Sumber : Harian Suara Merdeka (Rabu,31 Januari 2007 )

SURABAYA-Bupati Sidoarjo, Wien Hendrarso menyatakan, setidaknya ada tiga penyebab ambles dan retaknya jembatan Porong. Karena itu, perbaikan jembatan Porong mutlak dilakukan dalam tempo cepat setelah ruas jalan tol Porong-Gempol PP ditutup akibat luberan lumpur panas PT Lapindo Brantas.

Di sela-sela inspeksi mendadak (Sidak) jembatan Porong, Selasa (30/1), Wien mengungkapkan, retak dan amblesnya jembatan vital ini dipastikan mengancam keselamatan masyarakat dan pengguna jalan yang melintasi jalur tersebut. "Dengan kondisi seperti ini, saya khawatir keselamatan warga," katanya.

Sumber : Harian Jawa Pos (Rabu,31 Januari 2007 )

Pemprov Jatim Siapkan Lahan 5 Km dari Pusat Semburan
SURABAYA - Riwayat kota Porong sebentar lagi berakhir. Semburan lumpur Lapindo yang terus meluas dan tidak ada tanda segera berakhir membuat kota di wilayah selatan Kabupaten Sidoarjo itu terancam tenggelam.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur sedang menyiapkan "jebol kota" dengan memindahkan semua sarana infrastruktur di Porong ke lokasi baru mendekati Kecamatan Krian.Gubernur Jawa Timur Imam Utomo menyatakan, langkah itu harus dilakukan untuk menghindari dampak meluasnya luapan lumpur Lapindo. "Kota Porong harus dipindah semua ke arah mendekati Krian," ujar gubernur di rumah dinasnya, Jl Imam Bonjol, Surabaya, kemarin.

Sumber : Harian Jawa Pos (Selasa,30 Januari 2007 )

SURABAYA - Anak-anak yatim yang terkena dampak bencana lumpur Porong, Sidoarjo, kemarin bisa melupakan sejenak derita mereka. Seharian penuh, sekitar 60 anak diajak berkeliling ke tiga tempat wisata di Surabaya. Mereka berasal tujuh SD negeri di Sidorajo, yakni SDN Jatirejo I dan II, SDN Siring I dan II, serta SDN Kedung Bendo I, II, dan III.

Dengan dikoordinasi Yayasan Himmatun Ayat, mereka berkumpul di SDN Kaliasin III Surabaya sekitar pukul 09.00. Mereka bertemu dengan 60 anak yatim lainnya dari Surabaya yang juga diundang dalam acara wisata tersebut.

Sumber : Harian Jawa Pos (Selasa,30 Januari 2007 )

RIBUAN pengungsi korban lumpur Lapindo yang menempati Pasar Porong Baru (PPB) terpaksa harus bersiap-siap hengkang dari tempat pengungsian. Gara-garanya, mereka pencairan uang kontrak rumah, uang pindah rumah, dan uang jaminan hidup (jadup) bagi pengungsi lumpur Lapindo pasca ledakan pipa gas Pertamina, telah berlangsung sejak 10 Januari lalu.

Sumber : Harian Jawa Pos (Selasa,30 Januari 2007 )

SIDOARJO - Lumpur panas Lapindo lagi-lagi mengancam rel KA dan Jl Raya Porong. Ini terjadi setelah tanggul penahan lumpur di Desa Jatirejo kemarin ambles. Lumpur panas yang semula mengalir melalui kanal menerjang tanggul dan berubah arah mendekati kawasan Siring.

Amblesnya tanggul itu terjadi sekitar pukul 15.15, Senin. Waktu itu, beberapa pekerja tengah sibuk mengaduk lumpur di kanal agar mengalir ke arah spillway.Pekerja lain meninggikan tanggul yang biasa dilewati truk menuju pusat semburan. Beberapa pengawas dan aparat keamanan dari TNI memantau kondisi sekitar lokasi. "Ayo cepat, cari tempat aman," teriak salah seorang pekerja mengingatkan rekan-rekannya.

Sumber : Harian Jawa Pos (Selasa,30 Januari 2007 )

KRITIS: Kondisi plengsengan sisi utara jembatan Sungai Porong yang retak. Foto ini diambil kemarin.

SIDOARJO - Bencana lumpur Lapindo merusak satu per satu fasilitas infrastruktur di Sidoarjo. Setelah menenggelamkan ruas tol Porong-Gempol hingga jembatannya terpaksa dibongkar, kemarin giliran Jembatan Porong yang terancam rusak. Plengsengan sisi utara di bawah jembatan yang melintas di atas Sungai Porong itu ambles.

Setelah tol terputus di exit Porong, Jembatan Porong selama ini menjadi salah satu akses utama daerah timur dan selatan Jawa Timur seperti Pasuruan dan Malang dari dan ke Surabaya. Lokasi jembatan itu sekitar 2 kilometer sebelah selatan pusat semburan lumpur.

Sumber : Harian Kompas ( Senin,29 Januari 2007 )

Sidoarjo, Kompas - Tiga hari menjelang batas akhir pembayaran kompensasi upah buruh korban lumpur panas di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Lapindo Brantas Inc tidak juga memberikan kepastian.Uang kompensasi tersebut besarnya Rp 700.000 per bulan per buruh untuk sekitar 1.000 buruh dari 19 perusahaan yang pabriknya terendam lumpur panas.

Pada 12 Januari Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Sidoarjo memfasilitasi pertemuan antara Lapindo Brantas Inc dan perwakilan perusahaan yang pabriknya terendam lumpur. Pihak Lapindo melalui kuasa hukumnya, Sudiono dan Otto Bismark, menyatakan akan membayar tunggakan pada akhir Januari.

Sumber : Harian Jawa Pos (Senin,29 Januari 2007 )

Aliran Lumpur Tak Terkendali
SIDOARJO - Upaya mengalirkan luapan lumpur ke saluran pembuangan (spillway) masih menjadi satu-satunya alternatif mengurangi volume lumpur di dalam kolam penampung (pond). Sayang, hingga kini spillway yang ada tak beroperasi optimal. Padahal, Timnas Penanggulangan Lumpur menyebutkan, pemasangan dan operasi spillway telah menelan dana Rp 23 miliar.

Menurut pengawas operasional spillway Edi Subianto, hingga kemarin dua di antara lima pompa yang berada di dalam rumah pompa spillway masih macet. "Masih terus kami perbaiki," katanya.
Sejak peristiwa luberan lumpur akibat spillway macet pada Jumat (19/1) lalu, beberapa pompa dan genset di sana sempat terganggu. Hal itu disebabkan pompa dan genset yang ditempatkan di ujung spillway dekat Kali Porong turut terendam air lumpur.

Sumber : Harian Jawa Pos (Jumat,26 Januari 2007 )

SIDOARJO - Kepastian kompensasi bagi warga Perumahan Tanggulangin Anggun Sejahtera (Perum Tas) I dari Lapindo makin tak jelas. Hal itu terlihat dari dialog antara wakil warga Perum TAS I dan wakil dari Lapindo di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten (Bappekab) Sidoarjo kemarin.

"Padahal, Lapindo berjanji akan memberikan jawaban hari ini (kemarin, Red)," kata Koordinator Tim 16 Koes Sullaksono, mewakili ratusan warga Perum TAS I yang memadati kantor Bappekab.

Sumber : Harian Jawa Pos (Jumat,26 Januari 2007 )

SIDOARJO - Warga Dusun Sengon, Desa Renokenongo, Kecamatan Porong, berhamburan mengungsi. Ini menyusul pecahnya tanggul di bekas jalan tol yang diikuti luberan lumpur panas. Meski lumpur belum masuk desa, mereka tidak mau ambil risiko.

Sejak Rabu malam, gelombang pengungsi mengalir dari Dusun Sengon ke Penampungan Pasar Porong Baru. Warga mengeluarkan barang-barang dari rumah dan minta dievakuasi. Dalam kegelapan malam, wanita dan anak-anak diangkut dengan truk.

Sumber : Harian Jawa Pos (Jumat,26 Januari 2007 )

SIDOARJO - Akibat tanggul cincin di pusat semburan yang overtopping tak kunjung bisa diperbaiki, berturut-turut tanggul yang lain ikut jebol. Hingga kemarin, setidaknya terdapat empat titik tanggul yang jebol selain di pusat semburan. Akibatnya, wilayah Perum TAS makin tenggelam. Perumahan itu kini tinggal atapnya.

Tanggul terdekat dari pusat semburan yang pertama jebol adalah tanggul yang rencananya dibuat landasan untuk pemasangan pipa gas. Tanggul yang berada sekitar 300 meter dari pusat semburan itu terdorong derasnya aliran lumpur.

Sumber : Harian Kompas(Kamis,25 Januari 2007 )

Sidoarjo, Kompas - Proyek pembangunan kanal permanen untuk membuang lumpur panas dari pusat semburan di Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, ke Selat Madura terkendala dana. Pasalnya, proyek jangka panjang itu tidak termasuk dalam anggaran dana Rp 1,3 triliun yang disanggupi Lapindo Brantas Inc.

Sejauh ini proyek pembangunan kanal permanen baru sebatas rencana dan desain. Adapun pelaksanaannya belum jelas karena belum ada sumber dana.

Sumber : Harian Jawa Pos (Kamis,25 Januari 2007 )

SIDOARJO - Meski belum mendapat kompensasi ganti rugi, namun warga TNI AL yang menjadi korban lumpur Lapindo, sudah disiapkan rumah pengganti. Pengadaan rumah pengganti itu, dikoordinasi Pangarmatim (Panglima Armada Timur) Laksamana Muda TNI Mukhlas Sidiq.

Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Penerangan (Kadispen) Armatim Letkol (P) Toni Syaiful. "Kami sedang menyiapkan lahan untuk perumahan, dengan rumah tipe 36 sebanyak 900 unit. Saat ini masih tahap pengurukan lahan. Dana pengadaannya ditalangi Armatim," ujarnya.

Sumber : Harian Jawa Pos (Kamis,25 Januari 2007 )

SIDOARJO - Warga Desa Renokenongo, Kecamatan Porong, tadi malam terpaksa mengungsi karena rumah mereka kemasukan air lumpur. Tak pelak warga masih kalang-kabut.

Jumlah warga Renokenongo yang mengungsi tadi malam diperkirakan mencapai 55 kepala keluarga (KK) atau 179 jiwa. Mereka mengungsi setelah tanggul lumpur jebol di kawasan Dusun Wangkal, Desa Renokenongo. Air bercampur lumpur kemudian menyerbu Dusun Sengon RT 05 RW 2 dan dan Dusun Wangkal RT 14 RW 03. Warga pun kocar-kacir menyelamatkan diri dan membawa barang-barang.

Sumber : Harian Jawa Pos (Kamis,25 Januari 2007 )

SIDOARJO - Warga Perumahan Tanggulangin Anggun Sejahtera (Perum TAS) I, korban semburan lumpur Lapindo, kembali beraksi menuntut kepastian soal kompensasi ganti rugi. Kemarin, sebagian dari mereka berbondong-bondong mendatangi gedung DPRD Sidoarjo. "Kami ke sini, untuk memenuhi undangan hearing dari dewan. Juga untuk menagih janji Lapindo, yang akan memberi jawaban (soal kepastian ganti rugi), hari ini (kemarin, Red)," ujar salah satu dari warga Perum TAS I, yang mendatangi gedung DPRD Sidoarjo itu.

Sumber : Harian Bisnis Indonesia (Rabu,24 Januari 2007 )

KIG: Kami siap menampung  
    
SURABAYA: PT Kawasan Industri Gresik (KIG) telah menyatakan kesiapannya untuk menampung sejumlah perusahaan yang berencana melakukan proses relokasi akibat terkena luapan lumpur Lapindo Brantas Inc.

Kesiapan itu terkait rencana Pemerintah Provinsi Jatim yang bermaksud memfasilitasi proses relokasi 29 perusahaan, meliputi PMDN dan PMA di Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo yang sudah tenggelam lumpur, akibat bencana melubernya lumpur panas Lapindo itu.

Sumber : Harian Suara Merdeka (Rabu,24 Januari 2007 )

SURABAYA-Wakil Bupati Pasuruan, Muzammil Syafi'i menyatakan, setelah munculnya semburan lumpur panas di Kecamatan Porong, Kabupaten Pasuruan, investasi di daerahnya turun hingga Rp 200 miliar.

"Hingga akhir 2006, total nilai investasi di Kabupaten Pasuruan hanya Rp 1,3 triliun," kata Muzammil saat tampil sebagai pembicara dalam seminar tentang perizinan investasi di era otonomi daerah di Hotel Sheraton Surabaya, Selasa (23/1).

Sumber : Harian Jawa Pos (Selasa,23 Januari 2007 )

Cara Lain Tangani Lumpur Lapindo
SIDOARJO - Tak kunjung berhasilnya pengendalian lumpur Lapindo di permukaan tanah mengundang keprihatinan tim independen dari Dephub Laut yang telah berpengalaman mengelola lumpur.

Kemarin tim itu menawarkan sistem pengendalian lumpur di permukaan yang disebut dredging and reclamation. "Prinsipnya, memindahkan lumpur dari suatu tempat ke tempat lain yang disebut dumping area. Jarak kedua tempat itu berjauhan," beber Pittor Pasaribu, salah seorang anggota tim tersebut.

Sumber : Harian Republika (Kamis,18 Januari 2007 )

JAKARTA -- Sejumlah tokoh masyarakat Jawa Timur yang tergabung dalam Forum Peduli Musibah Lumpur Panas Porong mendesak pemerintah untuk tidak mendiskriminasi penanganan bencana lumpur di Sidoarjo. Mereka berharap bencana yang dialami rakyat di Jawa Timur itu dapat ditangani langsung oleh pemerintah bukan diserahkan ke pihak swasta, yakni Lapindo.

Ridwan Hisyam, Wakil DPRD Jatim, mengatakan pemerintah telah bertindak diskriminatif terhadap korban lumpor di Sidoarjo. ''Pemerintah mestinya tidak lepas tangan dengan hanya memberikan penanganannya kepada pihak swasta,''katanya ketika melakukan audensi ke komisi VII DPR, di Jakarta, Rabu, (17/1).

Sumber : Harian Jawa Pos (Kamis,18 Januari 2007 )

SIDOARJO - Ribuan jatah nasi bungkus untuk korban lumpur Lapindo yang mengungsi di Pasar Porong Baru (PPB) kemarin dibuang para pengungsi tepat di depan Kantor Satlak Pengungsian PPB. Mereka kecewa karena untuk kali kesekian, jatah nasi bungkus itu dinilai tak layak makan.

Bahkan, di beberapa bungkus jatah nasi untuk makan pagi itu ditemukan belatung. "Kejadian ini sudah kali ketiga," jelas Abdul Malik, warga RT 2 RW 1 Desa Renokenongo, Kecamatan Porong. Dia yang juga menjadi salah seorang pengungsi di PPB itu mengungkapkan, pada Kamis dan Jumat lalu, beberapa warga menemukan beberapa nasi bungkus yang di dalamnya terdapat belatung. "Hari ini puncaknya. Kami sudah tak tahan," tegasnya.

Sumber : Harian Jawa Pos (Kamis,18 Januari 2007 )

SIDOARJO - Sekitar 20 orang perwakilan warga Perumahan Tanggulangin Anggun Sejahtera (TAS) I, kemarin mengadu ke DPRD Sidoarjo. Mereka protes, karena ada perbedaan besarnya jatah uang jaminan hidup (jadup) dan uang kontrak rumah untuk warga Perum TAS I yang menjadi korban semburan lumpur Lapindo.

Mereka meminta dewan untuk menekan Lapindo, agar menghapus perbedaan-perbedaan itu. "Kami hanya menuntut agar seluruh warga diberikan hak yang sama," tegas salah seorang perwakilan warga Agustinus Sixon.

Sumber : Harian Jawa Pos (Senin,15 Januari 2007 )

SIDOARJO - Setelah balok di bentang terakhir jembatan layang tol Porong diturunkan semua, tidak lama lagi jalur kendaraan di bawah jembatan tersebut dikembalikan seperti semula. Normalisasi itu menunggu proses pembersihan. "Saya belum bisa pastikan harinya," kata Kepala Cabang Jasa Marga Surabaya Subakti Syukur kemarin.

Dia hanya mengatakan, setelah semua beres, jalur lalu lintas segera dikembalikan seperti semula. "Saat ini masih dilakukan pembersihan dan pengangkutan," imbuhnya.Dua hari lalu, penurunan bentang terakhir dari empat bentang yang dibongkar telah selesai. Bentang jembatan yang terakhir dibongkar tersebut berada tepat di atas jalur rel kereta api.

Sumber : Harian Jawa Pos (Senin,15 Januari 2007 )

BELUM ADA SOLUSI: Tanggul penahan lumpur di dekat pusat semburan jebol lagi. Hampir delapan bulan banjir lumpur Lapindo belum teratasi.

SIDOARJO - Kerja Timnas Penanggulangan Semburan Lumpur mengarahkan aliran lumpur belum membuahkan hasil. Lumpur ternyata masih mengalir ke Desa Renokenongo. Itu terjadi setelah tanggul cincin di pusat semburan jebol diluberi lumpur panas.

Sumber : Harian Suara Merdeka (Jumat,12 Januari 2007 )

SURABAYA- Meski upaya menghentikan semburan lumpur panas PT Lapindo Brantas dengan teknik relief well terbukti tak berhasil, sekarang sedang direncanakan melakukan relief well 3.

Pemikiran itu mencuat ketika berlangsung rapat bersama Tim Nasional (Timnas) Penanggulangan Lumpur Panas Porong dengan Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro, pejabat pemerintah pusat, dan Pemprov Jatim. Pertemuan di Hotel Shangrila Surabaya, Kamis (11/1) siang.

Sumber : Harian Jawa Pos (Jumat,12 Januari 2007 )

Jatirejo Tamat, Mindi Terancam Lagi
SIDOARJO - Tim Nasional (Timnas) Penanggulangan Semburan Lumpur tidak bisa mengontrol luberan lumpur panas dari pusat semburan. Lumpur mengalir tidak beraturan. Tanggul Jatirejo dan Mindi pun nyaris dilewati.

Aliran lumpur panas dari pusat semburan memang melewati kanal yang dibuat timnas sepanjang 600 meter. Sebagian juga mengalir ke selatan sesuai prediksi. Namun, debit lumpur panas 100 ribu m3 per hari mengalir begitu cepat, sehingga sebagian tidak terkendali. Kemarin, lumpur panas mengalir cepat ke kawasan Jatirejo. Beberapa bangunan yang masih tampak ujungnya sudah tenggelam total.

Sumber : Harian Kompas(Kamis,11 Januari 2007 )

Sidoarjo, Kompas - Lapindo Brantas Inc belum juga membayar kompensasi upah buruh korban lumpur panas di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, yang tertunggak tiga bulan. Padahal, perusahaan itu berjanji kepada para pengusaha untuk membayarnya pekan ini.

Sesuai dengan kesepakatan, Lapindo Brantas Inc (LBI) memberikan kompensasi kepada buruh korban lumpur panas setiap awal bulan untuk periode sebelumnya, masing-masing Rp 700.000 per orang per bulan. Namun, kompensasi untuk bulan Oktober-Desember 2006 hingga Rabu (10/1) belum dibayar.

Sumber : Harian Jawa Pos (Kamis,11 Januari 2007 )

SIDOARJO - Paket uang kontrak rumah yang pengucurannya sempat tertunda beberapa kali sudah mulai cair. Kemarin pengucuran paket uang itu dimulai dengan validasi dan pengurusan administrasi perbankan bagi para korban semburan lumpur Lapindo.

Namun, di balik itu, masalah sertifikat tanah milik warga korban lumpur Lapindo masih terganjal. Lapindo mengisyaratkan, sertifikat tanah tetap menjadi syarat utama dalam pembayaran uang kompensasi ganti rugi yang akan berlangsung mulai Maret mendatang.

Sumber : Harian Kompas (Rabu,10 Januari 2007 )

Siswa Menumpang Ujian di Gedung Sekolah Lain

Sidoarjo, Kompas - Siswa sekolah menengah tingkat pertama yang gedungnya terendam lumpur panas di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, mengikuti ujian akhir semester I dengan menumpang di gedung sekolah lain. Hingga kini Lapindo Brantas Inc belum merelokasi sekitar 30 gedung sekolah yang terendam lumpur.

Ujian akhir semester untuk siswa sekolah menengah tingkat pertama (SMP) di Kabupaten Sidoarjo diselenggarakan enam hari, 8-13 Januari. Akibat belum mempunyai gedung sekolah, sejumlah SMP atau sederajat terpaksa melaksanakan ujian di gedung sekolah lain.

Sumber : Harian Suara Merdeka (Selasa,09 Januari 2007 )

SIDOARJO- Semburan baru yang diduga sebagai semburan gas di sekitar luapan lumpur panas Lapindo Brantas Inc terus bermunculan. Sejak Minggu (7/1) pagi, semburan liar kembali muncul di area persawahan Desa Pajarakan, Kecamatan Jabon.

Lokasi semburan berada di tepi jalan desa di sekitar saluran pelimpah lumpur (Spillway) dan berjarak sekitar 1,5 km arah selatan dari pusat semburan lumpur.

Sumber : Harian Jawa Pos (Selasa,09 Januari 2007 )

Nekat demi Rp 50 Ribu, Cepat Pulang kalau Selesai
Sumber semburan lumpur memberikan banyak pengalaman spiritual bagi orang-orang yang bergelut di sekitaranya. Di pusat semburan, mereka saling berpesan: jangan berbicara sembarangan, apalagi berlagak sombong atau takabur.

Fathur Rozi, Sidoarjo

KEHADIRAN ratusan paranormal belum berhasil menghentikan aktivitas semburan lumpur. Kades Kedungbendo Hasan yang mengadakan sayembara untuk menghentikan semburan lumpur belakangan justru kelabakan. Karena lumpur panas malah menyerbu ke desanya.

Sumber : Harian Jawa Pos (Selasa,09 Januari 2007 )

SIDOARJO - Lapindo Brantas Inc. tampaknya tak serius menangani uang kontrak rumah bagi warga korban semburan lumpur panas. Hingga hari ini, Lapindo belum mentransfer uang ke rekening Tim Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Pengungsi (Tim Satlak) Sidoarjo. Molornya janji Lapindo itu adalah kali kesekian.

Kasubdin Bina Sosial Dinas Kesejahteraan Sosial (Dinkesos) Sidoarjo Ilhamuddin selaku anggota Tim Pelaporan Tim Satlak Sidoarjo mengatakan, kemarin sekitar pukul 08.00, dia mengecek saldo rekening Tim Satlak di Bank Mandiri Cabang Sidoarjo.

Sumber : Harian Jawa Pos (Selasa,09 Januari 2007 )

SIDOARJO - Warga desa-desa di utara pusat semburan lumpur boleh bernapas lega sejenak. Ini setelah timnas berhasil mengubah arah aliran lumpur panas dari pusat semburan ke kanal lumpur. Lumpur tidak lagi mengalir ke utara, tetapi ke selatan, mengarah ke spillway.

Sejak Minggu malam, debit lumpur panas yang mencapai sekitar 100 m3 per hari berbalik arah lagi ke selatan. Lumpur telah mengalir ke kanal sepanjang 600 meter dari pusat semburan ke kawasan Jatirejo. "Kanal ini akan kami perpanjang ke spillway," kata Arie Setiaji, anggota timnas yang menangani desain tanggul dan kanal lumpur.

Sumber : Harian Kompas(Senin,08 Januari 2007 )

Jepang Pantau Lumpur Sidoarjo

Jakarta, Kompas - Para peneliti dari Jepang mengonfirmasikan terjadinya penurunan tanah di lokasi semburan lumpur panas di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Akibat beban semburan lumpur, tanah di sekitar lokasi semburan turun hingga 2,4 meter dari ketinggian semula.

Kepala Microwave Remote Sensing Laboratory (MRSL) Universitas Chiba, Jepang, Prof Dr Josaphat "Josh" Tetuko Sri Sumantyo, Sabtu (6/1), mengatakan kepada Kompas melalui surat elektronik bahwa tim peneliti dari Center for Environmental Remote Sensing Universitas Chiba telah berhasil menganalisa distribusi penurunan permukaan tanah wilayah bencana lumpur panas. Data penurunan tanah itu mereka peroleh dari citra satelit Advanced Land Observing Satellite (ALOS) yang diluncurkan Pemerintah Jepang, Januari 2006. "Kami di Jepang menggunakan sensor PALSAR atau phased array type L-band synthetic aperture radar yang dipasang di satelit itu. Sensor ini bisa menembus awan, kabut, dan asap sehingga tangguh untuk segala cuaca, khususnya sangat cocok untuk dioperasikan di wilayah tropis seperti Indonesia," kata peneliti asal Indonesia itu.

Sumber : Harian Kompas(Senin,08 Januari 2007 )

Sidoarjo, Kompas - Tanggul penahan lumpur panas di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, saat ini banyak diwarnai retakan. Hal ini tentunya mengancam warga dan tempat tinggal mereka di sekitar itu.

Berdasarkan pantauan hari Minggu (7/1), tanggul penahan lumpur yang dibangun secara berulang-ulang tersebut tidak hanya retak, tetapi pada beberapa bagian pun ada yang longsor. Hingga kemarin belum tampak ada upaya penguatan di sekitar tanggul yang retak itu. Penguatan tanggul yang dilakukan secara besar-besaran sekarang ini adalah di sekitar semburan lumpur panas atau di ring 1.

Sumber : Harian Media Indonesia (Jum'at,05 Januari 2007)

SIDOARJO--MIOL: Luberan lumpur Lapindo semakin meluas dan menggenangi lagi satu desa di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur (Jatim), Jumat (5/1).Kawasan yang terkena luberan yakni, RT10/15 Dusun Sengon, Desa Renokenongo, Kecamatan Porong, yang dihuni sekitar 120 keluarga.

''Para penghuninya sudah mengungsi ke Pasar Baru Porong. Perabotan rumah sebelumnya juga sudah diamankan ke tempat lain,'' kata Samsul Hadi, 45, warga Dusun Sengon.Kejadian itu bermula dari jebolnya tanggul penahan lumpur di Desa Renokenongo, dini hari kemarin. Akibatnya Dusun Balongnongo dan Wangkal yang sebelumnya sudah terendam menjadi semakin parah. Lumpur kemudian meluas ke Dusun Sengon setinggi sekitar 30 sentimeter.

Sumber : Harian Media Indonesia (Sabtu,30 Desember 2006)

JAKARTA--MIOL: Tanggungjawab PT Lapindo Brantas untuk mengganti seluruh biaya memindahkan infrastruktur dari daerah bahaya semburan lumpur belu jelas sampai saat ini.

"Belum ada keputusan jadi tanggungjawab siapa tetapi saya telah diberi tugas untuk mendesign (merancang) untuk memindahkan infrastruktur ke lokasi yang lebih aman," kata Menteri PU, Djoko Kirmanto di Jakarta, Jumat saat menyampaikan paparan kinerja 2006.

Sumber : Harian Media Indonesia (Jumat, 29 Desember 2006)

MALANG--MIOL: Warga Kota Malang, Jawa Timur (Jatim) dan sekitarnya pada 2007 segera menikmati layanan penerbangan antar kota guna mengatasi kemacetan akibat luapan lumpur Lapindo Brantas di Sidoarjo, Jatim.

"Hasil rapat bersama Dinas Perhubugan Provinsi Jatim menyebutkan pada 2007 akan ada penerbangan antar kota di Jatim," kata Kepala Dinas Perhubungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang, Jatim, Purnadi, kepada Media Indonesia, Jumat (29/12).Jalur Penerbangan antar kota itu melayani Malang-Surabaya, Banyuwangi- Surabaya, dan Jember-Surabaya. Pesawat yang digunakan jenis Cassa dengan penumpang maksimal 25 orang.

Sumber : Harian Media Indonesia (Senin,08 Januari 2007 )

SIDOARJO--MIOL: Tanggul penahan lumpur di Perumahan Tanggul Angin Sejahtera (Perum TAS) yang berbatasan dengan Desa Renokenongo, Kecamatan Porong, Sidoarjo, jebol pada Minggu siang (7/1), sekitar pukul 11.00 WIB.

Jebolnya tanggul di Perum TAS ini terdapat di tiga titik dengan masing-masing selebar tiga meter, 1,5 meter dan satu meter. Akibat jebolnya tanggul itu, lumpur dengan deras mengalir menuju ke arah Desa Renokenongo.

Sumber : Harian Jawa Pos (Senin,08 Januari 2007 )

PENURUNAN balok jembatan layang tol Porong yang berada di atas ruas jalan, baik dari arah Sidoarjo maupun Gempol, kemarin, telah tuntas. Selanjutnya, penurunan balok akan dilakukan di bentang jembatan yang berada di atas jalur rel kereta api.

"Tingkat kesulitannya akan lebih tinggi," kata kepala proyek kontraktor pembongkaran jembatan Zainal Arifin. Kesulitan itu, jelas dia, karena landasan untuk alat berat yang akan mengangkat balok bukan dataran biasa.

Sumber : Harian Kompas(Jumat,05 Januari 2007 )

Sidoarjo, Kompas - Menginjak periode terakhir penerimaan kompensasi uang makan yang besarnya Rp 300.000 per jiwa setiap bulan, warga korban lumpur panas di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, meminta Lapindo Brantas Inc atau LBI memperpanjang bantuan dana itu yang semula hanya diberikan selama enam bulan.

Pasalnya, dana kompensasi tersebut menjadi satu-satunya sumber nafkah mereka setelah rumah dan pabrik tempat mereka bekerja terendam lumpur panas, dan hingga kini belum mendapatkan pekerjaan.

Sumber : Harian Jawa Pos (Jumat,05 Januari 2007 )

SIDOARJO - Menjelang berakhirnya masa kerja Tim Nasional (timnas) Penanggulangan Lumpur Sidoarjo 8 Maret mendatang -sesuai Keppres 13 Tahun 2006- keresahan Bupati Win Hendrarso timbul. Sebab, musibah semburan lumpur Lapindo belum tertanggulangi secara tuntas.

Karena itu, dia bersikeras agar masa kerja timnas diperpanjang. "Harus diperpanjang. Pertimbangannya, kalau ditinggal timnas, saya tidak sanggup menangani sendirian," katanya setelah menerima kunjungan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) daerah pemilihan (dapil) Jatim di Pendapa Kabupaten Sidoarjo, Kamis kemarin.

Sumber : Harian Jawa Pos (Kamis,04 Januari 2007 )

SIDOARJO - Penanganan semburan lumpur panas masih berat. Timnas berupaya agar genangan lumpur terarah dan tidak meluas ke mana-mana. Debit lumpur dari pusat semburan berkurang, tetapi suhu lumpur justru makin panas.

Ketua Timnas Semburan Lumpur Basuki Hadi Mulyono bersama Pangdam V/Brawijaya Mayjen Syamsul Mappareppa, dan Bupati Win Hendrarso melihat lokasi pusat semburan, kemarin. Mereka menyaksikan semburan lumpur yang belum juga bisa dihentikan meski telah berlangsung hingga hari ke-220.

Sumber : Harian Surya (Rabu,03 January 2007)

PT Lapindo Brantas Inc dan Timnas Penanggulangan Lumpur saling menyalahkan dalam hal tenggelamnya Perumahan Tanggulangin Anggun Sejahtera (Perum TAS) I di Desa Kedungbendo, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo, oleh lumpur.

Sidoarjo - Surya
Hal ini terjadi saat pertemuan segitiga antara Lapindo, Timnas dan perwakilan warga Perum TAS I di pendopo Kabupaten Sidoarjo, Selasa (2/1). Dengan dimediatori Bupati Win Hendrarso, mereka membicarakan masalah ganti rugi atas rumah dan tanah warga yang terendam lumpur.

Sumber : Harian Jawa Pos (Rabu,03 Januari 2007 )

SIDOARJO - Tim Nasional (Timnas) Penanggulangan Lumpur menargetkan, pertengahan Januari aliran lumpur bisa kembali ke arah spillway. Pembuatan tanggul dan kanal lumpur terus dikebut.

Aktivitas penanggulan itu, antara lain, tampak di kawasan Dusun Wangkal, Desa Renokenongo. Kemarin tanggul tembus ke Desa Kedungbendo yang berjarak 300 meter dari Dusun Wangkal. Dari Kedungbendo, tanggul berbelok ke timur di perbatasan Perumahan Tanggulangin Anggun Sejahtera (Perum TAS). Selanjutnya, tanggul mengarah ke batas Desa Kalitengah dan Desa Gempolsari.

Sumber : Harian Jawa Pos (Selasa, 02 Jan 2007)

SIDOARJO - Hujan deras yang mulai mengguyur wilayah Sidoarjo, sejak beberapa hari lalu, sempat membuat sebagian wilayah Kecamatan Porong dan sekitarnya, yang terkena musibah semburan lumpur Lapindo, tergenang air.

Kasubdin Pembangunan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pengairan Sidoarjo Soejitno, kemarin mengatakan, wilayah Porong barat sempat kebanjiran hingga sekitar 12 jam, saat hujan deras Kamis (28/12) malam lalu.

Sumber : Harian Jawa Pos (Selasa, 02 Jan 2007)

TRAGEDI banjir lumpur masih menjadi daya tarik yang luar biasa bagi wisatawan domestik. Mereka memadati lokasi-lokasi genangan lumpur di kawasan Kecamatan Porong dan Tanggulangin.

Salah satu lokasi yang paling padat adalah tanggul lumpur di kawasan Siring, dekat Jl Raya Porong. Saat libur tahun baru kemarin, jumlah pengunjung membeludak. Mereka berasal dari luar kota. Seperti, Surabaya, Malang, Pasuruan. Dari plat mobil yang digunakan, seperti B, H, DK, bahkan BL, tampak mereka berasal dari luar pulau.

Sumber : Harian Jawa Pos (Senin, 01 Jan 2007)

Resah Belum Dapat Ganti Rugi, Bingung Spanduk Propaganda
Semburan lumpur Lapindo yang terjadi pada pertengahan 2006 mengubah total situasi serta kondisi di Sidoarjo dan Jawa Timur. Warga di lokasi kejadian serta fasilitas pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perekonomian terkena imbasnya.

BAGI warga Sidoarjo, banjir lumpur bisa berarti sebuah musibah yang bisa menjadi ujian, peringatan, atau mungkin azab dari Tuhan. Bagaimana tidak. Mereka yang selama ini hidup tenang di Kecamatan Porong, Tanggulangin, dan Jabon, tiba-tiba, mau tidak mau, harus meninggalkan kenyamanan pedesaan kampung halaman.

Sumber : Harian Jawa Pos (Rabu,03 Januari 2007 )

Lapindo Masih Tolak Ganti Rugi Warga Perum TAS
SIDOARJO - Ribuan kepala keluarga (KK) di Perumahan Tanggulangin Anggun Sejahtera (Perum TAS) I, korban semburan lumpur Lapindo, kemarin harus kembali menelan kekecewaan.

Tuntutan mereka, agar dimasukkan dalam golongan korban lumpur Lapindo seperti empat desa lainnya, yang sudah berhak mendapat uang kompensasi ganti kerugian; Rp 1 juta/m2 untuk tanah pekarangan, Rp 1,5 juta/m2 untuk bangunan, dan Rp 120 ribu/m2 untuk tanah pertanian, belum mendapat jawaban pasti dari Lapindo.

Sumber : Harian Kompas(Selasa,02 Januari 2007 )

Penanganan semburan lumpur panas Lapindo Brantas sudah saatnya dilakukan dengan cara lain. "Pendekatan biokimia salah satu upaya menjawab persoalan semburan lumpur itu," ujar Hamzah Amd dari Santiri Foundation Mataram, Nusa Tenggara Barat, yang bergerak di bidang penelitian dan pengembangan pertanian, sosial, ekonomi, dan budaya pekan lalu.

Menurut Hamzah, yang juga penemu alat irigasi tetes (emiter) yang kini diterapkan di sembilan provinsi, semburan lumpur adalah bencana alam yang penanganannya seharusnya dilakukan secara holistik, melalui pendekatan fisik, dibarengi dengan pendekatan biologi dan kimia.

Sumber : Harian Republika (Jumat,29 Desember 2006)

DPR tidak setuju status bencana nasional

JAKARTA -- Lapindo Brantas Inc harus merogoh dalam-dalam koceknya. Seluruh biaya yang dikeluarkan untuk penanggulangan luapan lumpur di Sidoarjo dan ganti rugi lahan yang terkena luapan lumpur itu kini sepenuhnya harus ditanggung perusahaan yang saham mayoritasnya dimiliki Keluarga Bakrie itu.

Pembebanan tanggung jawab biaya kepada Lapindo tersebut, diputuskan langsung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam rapat terbatas kabinet, di kantornya, Kamis (28/12). ''Penuntasan biaya penanggulangan lumpur Sidoarjo yang kita hitung berjumlah Rp 1,3 triliun, Ini tentunya akan dipikul oleh Lapindo,'' tegas Presiden usai rapat tersebut.

Sumber : Harian Republika (Jumat,29 Desember 2006)

Sidoarjo-RoL--Pengungsi korban luapan lumpur di Pasar Baru Porong (PBP) mengeluhkan menu nasi bungkus bantuan dari Lapindo Brantas Inc. yang dikelola Dinas Sosial Pemkab Sidoarjo.

Informasi yang dihimpun Antara, Kamis menyebutkan, menu nasi bungkus itu membosankan dan cenderung tetap dari hari ke hari. Nilainya tidak sesuai dengan besarnya bantuan yang diberikan Lapindo, yakni Rp 15 ribu per hari setiap jiwa.

Sumber : Harian Kompas(Jumat,29 Desember 2006)

Jakarta, Kompas - Menjelang terjadi peningkatan curah hujan di wilayah Jawa Timur, kawasan Porong, Sidoarjo, dan bekas-bekas areal longsor perlu mendapat perhatian serius. Masyarakat harus waspada karena akumulasi awan yang berpotensi menimbulkan hujan lebat mulai memasuki Jatim bagian barat.

"Potensi curah hujan meningkat di Jawa Timur bagian barat diprakirakan terus bergerak ke timur," kata Kepala Subbidang Informasi Meteorologi Publik Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) Ahmad Zakir di Jakarta, Kamis (28/12).

Sumber : Harian Kompas(Jumat,29 Desember 2006)

Jakarta, Kompas - Lapindo Brantas Inc diminta segera membayar santunan, kompensasi, dan ganti rugi kepada masyarakat dalam bentuk pembelian tanah, bangunan, dan lahan pertanian yang terkena dampak langsung dengan jumlah lebih kurang Rp 2,5 triliun. Teknisnya, mulai awal Maret 2007 agar ganti rugi itu dibayarkan 20 persen sebagai uang muka.

Hal itu disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono seusai memimpin rapat terbatas dengan para menteri dan Gubernur Jawa Timur Imam Utomo serta Gubernur Jawa Tengah Mardiyanto di Kantor Kepresidenan Jakarta, Kamis (28/12).

Sumber : Harian Jawa Pos (Jumat,29 Desember 2006)

SIDOARJO - Musim hujan deras yang mulai melanda Sidoarjo benar-benar mengkhawatirkan. Banjir menghantui permukiman di area genangan lumpur. Warga waswas. Terutama yang tinggal di Desa Kalitengah, Kecamatan Tanggulangin, Kelurahan Mindi, Kecamatan Porong, serta Desa Besuki dan Pejarakan, Kecamatan Jabon.

Tadi malam, lumpur sudah masuk ke wilayah RT 05-RW 03 Desa Kalitengah, terutama yang berada di sisi selatan Sungai Kalitengah. Luberan lumpur sudah memasuki rumah warga dan memaksa 19 KK - sekitar 100 jiwa - harus mengungsi.

Sumber : Harian Jawa Pos (Jumat,29 Desember 2006)

Hasil Rapat SBY dengan Bupati Sidoarjo dan Gubenur Jatim
JAKARTA - Tidak sia-sia Gubernur Jawa Timur Imam Utomo dan Bupati Sidoarjo Win Hendrarso dua hari di Jakarta untuk memperjuangkan warga korban lumpur Lapindo. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengabulkan proposal untuk memastikan anggaran penanggulangan lumpur di Porong, Sidoarjo.

SBY mengumumkan sendiri hasil rapat dengan gubernur Jatim dan bupati Sidoarjo kepada wartawan. Menurut SBY, selama dua hari berturut-turut masalah kelanjutan penanganan semburan lumpur Sidoarjo dibahas. "Faktanya, sekarang semburan lumpur belum dapat dihentikan meski kita sudah melakukan upaya di lapangan," ujar SBY di Kantor Presiden kemarin.

Sumber : Harian Rakyat Merdeka(Kamis,28 Desember 2006)

Jakarta, Rakyat Merdeka. Penuntasan biaya ganti rugi kepada warga korban semburan lumpur panas di ladang pengeboran milik Lapindo Brantas Inc. di Sidoarjo, Jawa Timur akan dilakukan mulai 5 Januari mendatang.

Demikian penegasan yang disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam keterangan pers di kantor Kepresidenan khusus soal lumpur Lapindo, Kamis siang tadi (28/12). Presiden sendiri sudah menetapkan ada tujuh langkah konkret yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan kasus lumpur panas Sidoarjo.

Sumber : Harian Jawa Pos (Kamis,28 Desember 2006)

Warga Kedungbendo Tak Dapat Lokasi Mengungsi
SIDOARJO - Satu lagi, desa di wilayah Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, tenggelam di dalam lumpur. Lumpur panas mengalir deras ke seluruh kawasan Desa Kedungbendo. Jika sebelumnya lumpur menenggelamkan kawasan perumahan TAS (Tanggulangin Anggun Sejahtera), kemarin kawasan perkampungan juga mulai tenggelam.

Dengan demikian, hingga hari ke-213 kemarin, sudah tiga desa yang seluruh kawasannya digenangi lumpur Lapindo. Yaitu, Kedungbendo, Siring, dan Jatirejo, Kecamatan Porong. Desa Renokenongo kritis, namun belum total.

Sumber : Harian Jawa Pos (Kamis,28 Desember 2006)

SIDOARJO - Lapindo Brantas Inc. tampaknya boleh sedikit lega. Sebab, lima ahli geologi dari Jepang akan meneliti untuk memastikan bahwa semburan lumpur panas di Sidoarjo adalah musibah alam. Lima ahli dari Negeri Sakura itu akan meneliti semburan lumpur dan fenomena alam yang menyertainya.

Dua di antara lima pakar Jepang itu kemarin tiba di Sidoarjo. Mereka adalah James Mory dan Yasuyuki Kano. Keduanya berasal dari Kyoto University Active Geospher (KAGI). Tiga rekannya yang lain masih berada di Jakarta dan segera menyusul ke Porong.

Sumber : Harian Jawa Pos (Kamis,28 Desember 2006)

Membengkaknya biaya penanggulangan dampak sosial akibat musibah semburan lumpur Lapindo ternyata sangat besar. Hitungan kasar Badan Perencana Pembangunan Kabupaten (Bappekab) Sidoarjo, untuk menanggulangi dampak sosial itu, dibutuhkan dana sebesar sekitar Rp 2,9 triliun. Sebelumnya hanya diajukan ke pemerintah pusat untuk recovery Porong senilai Rp 100 miliar.

"Ini untuk membiayai pembayaran uang kompensasi ganti kerugian warga, sekaligus biaya recovery daerah yang terkena musibah. Tapi, perlu diverifikasi lagi, untuk dapat menentukan angka persisnya," kata Kepala Bappekab Sidoarjo Vino Rudy Muntiawan.

Sumber : Harian Jawa Pos (Kamis,28 Desember 2006) 

Soal Lapindo Diputus Hari Ini
JAKARTA - Janji Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk lebih konkret belum terbukti. Kemarin saat rapat membahas penanganan lumpur Sidoarjo, SBY kembali ragu-ragu dalam mengambil keputusan. Rapat yang berlangsung tiga jam di Kantor Presiden tidak menghasilkan keputusan apapun.

SBY kemarin mengundang Gubernur Jawa Timur Imam Utomo dan Bupati Sidoarjo Win Hendrarso. Hadir juga Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro, Menteri Perhubungan Hatta Radjasa, dan Menteri PU Djoko Kirmanto. Mereka membahas proposal Bupati Sidoarjo yang mengajukan dana Rp 2,9 triliun untuk penanggulangan masalah sosial dan recovery kawasan Porong, Sidoarjo.

Sumber : Harian Media Indonesia (Rabu,27 Desember 2006)

SIDOARJO--MIOL: Sekitar 19 kepala keluarga warga Desa Kali Tengah, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, Rabu (27/12) mengungsi setelah luberan lumpur mulai masuk ke rumah warga.Lumpur panas masuk ke rumah warga khususnya rumah yang tercatat di Rt5/ Rt3. Ketinggian lumpur di atas 30 sentimeter. Kini mereka mengungsi di Pasar Baru Porong.

Luberan lumpur masuk ke Kali Tengah disebabkan luberan lumpur yang terbawa hujan pada Selasa malam. Hujan deras selama satu jam menyebabkan lumpur di Perumahan Tanggulangin Anggun Sejahtera meluber ke Desa Kali Tengah.

Sumber : Harian Media Indonesia (Rabu, 27 Desember 2006)

SURABAYA-MIOL: Terputusnya jalur tol Porong-Gempol, pascagenangan lumpur 22 November lalu, telah menyebabkan kerugian bagi pengguna jalan mencapai Rp5,1 miliar per hari.

Data itu disampaikan Dinas PU Bina Marga yang dilaporkan Gubernur Jatim Imam Utomo ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Rabu siang (27/12), di Istana Negara, namun dalam laporan tidak dibeberkan siapa saja yang dirugikan akibat penutupan tol.

Sumber : Harian Media Indonesia (Kamis,28 Desember 2006)

SIDOARJO--MIOL: Luberan lumpur Lapindo semakin meluas, selain mengancam Desa Gempolsari, Kecamatan Porong, lumpur juga mengalir ke Desa Kali Tengah, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo, Jawa Timur (Jatim).

Sebanyak 19 keluarga di RT 05/RW 03 Desa Kali Tengah, Rabu (27/12), terpaksa mengungsi ke Pasar Baru Porong setelah lumpur Lapindo setinggi 30 sentimeter (cm) menggenangi rumah mereka.

Sumber : Harian Kompas(Kamis,28 Desember 2006)

SIDOARJO, KOMPAS - Genangan lumpur panas di Sidoarjo semakin meluas setelah Rabu (27/12) dini hari turun hujan lebat yang disertai jebolnya tanggul kolam penampungan di Renokenongo. Kawasan Perumahan Tanggulangin Anggun Sejahtera 1, yang terdiri atas 2.900 rumah, kini hampir semuanya terendam lumpur panas.

Lumpur panas juga mulai bergerak ke arah Desa Gempolsari yang berada di luar Perumahan Tanggulangin Anggun Sejahtera 1. Di bagian lain, lumpur semakin mendekati rel kereta api Surabaya-Banyuwangi yang posisinya berjajar dengan Jalan Raya Porong.

Sumber : Harian Media Indonesia (Kamis,28 Desember 2006)

JAKARTA--MIOL: Pemerintah harus berani mengambil asumsi terburuk, lumpur Sidoarjo tidak bisa dihentikan. Sehingga, mulai sekarang diharapkan menyusun ulang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kawasan tersebut.

"Kita semua tentu berharap lumpur tersebut bisa berhenti, namun kenyataan yang terjadi justru sebaliknya," kata Ketua Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung (IA-ITB) Daerah Jakarta Tito Kurniadi, di sela-sela Diskusi 'Penataan Ulang RTRW Sidoarjo Pasca Semburan Lumpur Panas Lapindo', di Jakarta, Rabu (27/12).

Sumber : Harian Media Indonesia (Kamis,28 Desember 2006)

JAKARTA--MIOL: Pembahasan oleh pemerintah soal penanganan semburan lumpur PT Lapindo Brantas di Sidoarjo, Jawa Timur, ditunda hingga Kamis (28/12).

Pembahasan masalah lumpur Lapindo yang dimulai pada pukul 11.00 dan berakhir pukul 13.00 WIB itu terpotong oleh rapat kabinet terbatas yang akan membahas bidang Kesra.

Sumber : Harian Jawa Pos (Senin,25 Desember 2006)

Penderitaan warga pengungsi susulan korban semburan lumpur Lapindo, agaknya, bakal makin berkepanjangan. Mereka diperkirakan akan lebih lama menghuni pusat-pusat penampungan pengungsi, yang kondisinya saat ini sangat tidak layak. Sebab, paket uang kontrak rumah yang menjadi hak mereka hingga Sabtu (23/12) lalu belum jelas kapan dapat dikucurkan.

Hal itu terungkap dari pembicaraan via ponsel antara Wakil Bupati Saiful Ilah dan Ketua Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur di Sidoarjo (Timnas) Basuki Hadimuljono. "Belum ada kepastian, kapan bisa dicairkan. Ini tadi, kata ketua timnas, masih dibicarakan," kata Saiful usai menelepon Basuki.

Sumber : Harian Jawa Pos (Senin,25 Desember 2006)

SIDOARJO - Nasib puluhan ribu korban luapan lumpur, rupanya, perlu mendapat perhatian lebih serius dari Pemkab Sidoarjo. Dalam kebijakan umum APBD (KUA) 2007 yang selesai dibahas pada 23 Desember lalu, belum ada anggaran spesifik untuk korban lumpur.

Ketua DPRD Sidoarjo Arly Fauzi menjelaskan, KUA memang baru akan menjadi acuan draf Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Sidoarjo 2007. Diproyeksikan, kekuatan APBD 2007 yang akan dibahas itu diperkirakan sekitar Rp 1,2 triliun. Di antara jumlah itu memang belum ada alokasi anggaran yang menyebut item khusus untuk korban lumpur. "Sampai kini memang belum ada yang spesifik menyebut anggaran untuk korban lumpur," kata Arly.

Sumber : Harian Jawa Pos (Senin,25 Desember 2006)

SIDOARJO - Sejengkal demi sejengkal aliran lumpur Lapindo, makin hari terus meluas. Kemarin sore, lumpur yang mengalir di Sungai Gempolsari (sebelah timur Perum TAS) meluap.

Aliran lumpur tersebut, lantas mengarah ke permukiman warga Desa Gempolsari, Kec Tanggulangin. Mengetahui hal itu, warga seketika menjadi panik. Mereka pun bergerak menuju ke Exit tol Porong. Ratusan warga yang menggunakan sepeda motor itu meminta agar di sekitar sungai setempat segera dibuat tanggul.

Sumber : Harian Jawa Pos (Senin,25 Desember 2006)

SIDOARJO - Gelombang pengungsi korban lumpur panas Lapindo di Pasar Porong Baru (PPB) terus mengalir. Akibatnya, kini PPB overload karena tak mampu lagi menampung para pengungsi. Berbagai upaya pun dilakukan agar tetap bisa menampung para pengungsi tersebut sementara.

Hingga kemarin, menurut data Satlak Pengungsian PPB hingga pukul 07.00, jumlah pengungsi telah mencapai 11.778 jiwa atau 3.372 KK. Jumlah itu berasal dari warga Desa Kedungbendo, Kecamatan Tanggulangin, dan Desa Renokenongo, Kecamatan Porong. "Sebenarnya, daya tampung maksimal di PPB hanya 10.000 jiwa," jelas Koordinator Pengungsi PPB Surya Nirwansyah.

Sumber : Harian Jawa Pos (Rabu,27 Desember 2006)

SIDOARJO - "Aduh, Pak. Kami sudah tidak bisa ngomong lagi," ucap Siswanto, 40, sembari sesenggukan menahan air mata, saat bertemu anggota DPR Heri Akhmadi. Nada putus asa melingkupi wajah pria warga Desa Kedungbendo, Kecamatan Tanggulangin, itu melihat anak-anak yang sekolahnya telantar akibat lumpur Lapindo.

Siswanto adalah satu di antara 11.778 pengungsi yang kini menghuni Pasar Porong Baru. Nasib pengungsi baru itu ternyata tidak semujur pengungsi tahap pertama yang menghuni Pasar Porong Baru bulan lalu. Fasilitas pengungsian juga sangat jauh berbeda, mulai tempat tidur, air, hingga suplai bantuan dari luar.

Sumber : Harian Jawa Pos (Rabu,27 Desember 2006)

Anggota Komisi X DPR RI Hery Akhmadi mendesak Dinas P & K Provinsi Jatim dan Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo secepatnya mencari solusi bagi sekolah korban lumpur. Pemerintah daerah bisa menyiapkan lahannya saja. Pemerintah pusat akan membantu bangunannya.

Hery mengaku kecewa dengan sikap pemerintah daerah dalam mencari solusi atas nasib sarana pendidikan yang tenggelam oleh lumpur. Padahal, sejauh ini, sudah ada 34 sekolah yang terkena dampak lumpur, baik yang tenggelam maupun yang terpaksa jadi tempat pengungsian. "Kesannya lamban dan penuh ketidakpastian," ujar Hery, legislator asal PDIP ini.

Sumber : Harian Jawa Pos (Selasa,26 Desember 2006)

Kendaraan Lewat Jalur Baru
SIDOARJO - Timnas Penanggulangan Lumpur Lapindo masih bersikeras bahwa pembongkaran jembatan tol Porong tidak akan dilakukan dalam waktu dekat. Padahal, di lapangan, pembatas jalan (gatril) jembatan tol Porong kemarin mulai dibongkar.

"Pembongkaran masih lama," jelas Juru Bicara Timnas Rudi Novrianto. Menurut dia, timnas saat ini berkonsentrasi pada pengalihan jalur kendaraan yang biasa melintas di bawah jembatan tol Porong.

Sumber : Harian Jawa Pos (Rabu,27 Desember 2006)

SIDOARJO - Paket uang kontrak rumah untuk para pengungsi susulan, musibah semburan lumpur Lapindo, hingga kemarin belum juga ditransfer ke rekening Tim Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Pengungsi (Tim Satlak) Sidoarjo.

Padahal, Lapindo sudah berjanji akan mencairkan paket uang kontrak rumah itu, mulai Senin (25/12) lalu. Prosesnya, setiap kepala keluarga (KK) korban susulan musibah semburan lumpur Lapindo, akan dibuatkan nomor rekening di bank yang ditunjuk.

Sumber : Harian Jawa Pos(Selasa,26 Desember 2006)

SIDOARJO - Meski penanggulan sudah mulai dilakukan kemarin, sejumlah warga Desa Gempolsari, Kecamatan Tanggulangin, masih resah. Mereka khawatir luberan lumpur panas tetap bisa masuk dan menerjang wilayah mereka.

"Hanya satu ekskavator saja yang didatangkan, padahal jika hujan datang, lumpur pasti mengalir ke sini (arah Desa Gempolsari, Red.)," ujar Didik, salah seorang warga. Padahal, kata dia, warga sebelumnya meminta dua ekskavator didatangkan agar pengerjaan segera selesai.

Sumber : Harian Media Indonesia (Sabtu,23 Desember 2006)

SIDOARJO--MIOL: Jaringan pipa PDAM dari sumber air Umbulan, Pandaan, di jalan utama Sidoarjo-Porong, yang pecah akibat gerakan tanah, Sabtu (23/12) siang mulai diperbaiki. Petugas PDAM Sidoarjo yang sejak Jumat (22/12) malam turun ke lapangan, kini bekerja keras menutup kembali pipa yang pecah di kedalaman dua meter.

Kasubdin Pemeliharaan Jaringan Pipa PDAM Surabaya Bambang, ditemui di lokasi pecahnya pipa PDAM di Jalan Raya Porong, menyatakan, penyebab pecahnya jaringan pipa PDAM pasokan dari sumber air Umbulan, Pandaan, ini masih diteliti.

Sumber : Harian Bisnis Indonesia (Jumat,22 Desember 2006)

JAKARTA : Wapres Jusuf Kalla meminta Badan Pertanahan Jatim segera menyelesaikan sertifikasi lahan milik warga yang terkena korban lumpur Lapindo menyusul masih terkatung-katungnya pembayaran ganti rugii oleh PT Lapindo Brantas.

Menurut Kalla, tidak ada jalan lain yang lebih aman dari kerja keras BPN dan Pemda Sidoarjo untuk segera menuntaskan sertifikasi lahan warga yang menjadi korban luapan lumpur Lapindo.

Sumber : Harian Media Indonesia (Senin,25 Desember 2006)

SIDOARJO--MIOL: Jalan tol yang melintas di atas Jalan Raya Porong dipastikan akan dibongkar, Rabu (27/12). Pembongkaran dilakukan setelah Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur Sidoarjo menyatakan jembatan itu membahayakan pengguna jalan.

"Sekarang dilakukan persiapan persiapan untuk memudahkan proses pembongkaran. Rabu (27/12) akan dibongkar," kata Pimpinan Proyek Pembongkaran Jembatan Tol Porong Zainal Arifin Ja'far di Sidoarjo, Senin (25/12).

Sumber : Harian Jawa Pos (Sabtu,23 Desember 2006)

SIDOARJO - Kendati merugi sebesar Rp 9.179.493.064 akibat musibah semburan lumpur Lapindo, Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Sidoarjo menyatakan siap memfasilitasi pembayaran uang kompensasi ganti kerugian untuk warga korban lumpur. Terutama, yang tinggal di Perumahan Tanggulangin Anggun Sejahtera (Perum TAS) dan sekitarnya.

Kesiapan itu, kata Kepala Cabang BTN Sidoarjo Utoyo Edi Purwanto, di ruang kerjanya, kemarin, telah dituangkan dalam surat yang dikirimkan ke Tim Nasional Penanggulangan Lumpur Lapindo (Timnas), sekitar awal Desember lalu. "Dalam surat itu, kami minta dilibatkan, kalau seandainya warga Perum TAS ditetapkan dapat ganti kerugian," tuturnya.

Sumber : Harian Surya (Jumat,22 Desember 2006)

Bank Indonesia, Pemkab Sidoarjo dan kalangan perbankan di Jatim menggagas pembentukan tim penyelesaian ganti rugi bagi perumahan yang terkena luapan lumpur Sidoarjo.

Surabaya, Surya-Demikian informasi yang dihimpun Surya setelah pertemuan antara BI, Pemkab Sidoarjo, perbankan dan DPD Real Estat Indonesia (REI) Jatim, Kamis (21/12) di Surabaya.

Sumber : Harian Surya (Jumat,22 Desember 2006)

Meski besaran ganti rugi telah disepakati, para korban luapan lumpur Lapindo Brants Inc tampaknya masih harus lebih bersabar lagi. Pasalnya, dana untuk ganti rugi ternyata masih belum jelas dari mana asalnya.

Jakarta, Surya
Demikian diungkapkan oleh Direktur Utama PT Energi Mega Persada Tbk (EMP), Christopher Newton, saat paparan publik di Bursa Efek Jakarta (BEJ), Kamis (21/12). EMP adalah induk usaha dari Lapindo dan yang selama ini menyatakan bertanggungjawab atas kompensasi bagi para korban lumpur.

Sumber : Harian Surya (Jumat,22 Desember 2006)

Sekitar 1.000 warga Perum TAS I, Tanggulangin yang rumah mereka kini terendam lumpur mendatangi pendopo Kabupaten Sidoarjo untuk meminta kejelasan ganti rugi, Kamis (21/12).

Sidoarjo - Surya
Mereka datang dengan tiga tuntutan, yaitu meminta kepastian ganti rugi, pernyataan tertulis dari Lapindo tentang kesediaan memberikan ganti rugi berupa cash and carry (bayar tunai), dan minta pertemuan segitiga antara Lapindo, Timnas, dan warga.

Sumber : Harian Republika (Jumat,22 Desember 2006)

Rel terancam lumpur tapi jumlah penumpang kereta melonjak.

SIDOARJO -- Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur di Sidoarjo (Timnas PSLS) terus mengebut pembuatan tanggul. Hal itu dilakukan Timnas untuk menghadang luberan lumpur panas agar tak semakin luas dan merendam lebih banyak wilayah dan infrastruktur penting lainnya.

Hingga Kamis (21/12), tanggul yang dibuat di sepanjang sungai di sebelah selatan Perumahan Tanggulangin Anggun Sejahtera (TAS) I sudah mencapai sekitar 500 meter. Panjang tanggul yang ditargetkan dikerjakan adalah sekitar satu kilometer, berujung ke kolam penampungan lumpur (pond 1). Tinggi tanggul dua meter.

Sumber : Harian Kompas (Jumat,22 Desember 2006)

Sumber Dana Ganti Rugi Masih Dibicarakan

Sidoarjo, Kompas - Lapindo Brantas Inc bersikeras hanya akan membayar ganti rugi tanah warga korban lumpur panas yang mempunyai sertifikat tanah. Padahal, sebagian besar warga di empat desa yang rumah dan tanahnya terendam lumpur itu tidak memiliki sertifikat tanah.

Sebastian Ja’afar, Manajer Pengembangan Sumber Daya Manusia Lapindo Brantas Inc (LBI), Kamis (21/12), menyatakan, LBI hanya akan membayar ganti rugi tanah dan bangunan yang bersertifikat. Ini didasarkan pada surat jawaban LBI kepada Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur di Sidoarjo.

Sumber : Harian Media Indonesia (Rabu,20 Desember 2006)

SURABAYA--MIOL: Perekonomian beberapa daerah di Jawa Timur (Jatim) bagian timur, terancam kolaps karena dampak dari penutupan jalan tol Gempol-Porong sejak ledakan pipa gas Pertamina di lokasi genangan lumpur Porong, Sidoarjo.

Hal itu terungkap dari hasil pertemuan antara Gubernur Jatim Imam Utomo dan Bupati Probolinggo, Pasuruan, Malang, Wali Kota Malang, Kota Batu, serta Wali Kota Pasuruan di Rumah Dinas Gubernur Jalan Imam Bonjol, Surabaya, Selasa (19/12).

Sumber : Harian Media Indonesia (Jumat,22 Desember 2006)

SIDOARJO--MIOL: Sekitar seribu warga Perumahan Tanggulangin Sejahtera (Perumtas) Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, berunjukrasa menuntut kepastian ganti untung cash and carry dari Lapindo Brantas Inc, Kamis (21/12).

Unjukrasa dilakukan di pendopo Delta Wibawa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Warga yang berbondong-bondong berangkat dari lokasi pengungsian di Pasar Baru Porong dengan menggunakan ratusan sepeda motor dan langsung berorasi setelah tiba di depan pendopo.

Sumber : Harian Media Indonesia (Jumat,22 Desember 2006)

SIDOARJO--MIOL: Pengerjaan tanggul sepanjang satu km dengan tinggi dua meter di ruas sungai Perum Tanggulangin Anggun Sejahtera (TAS) I oleh Timnas Penanggulangan Semburan Lumpur di Sidoarjo (PSLS) terus dikebut guna menahan laju luberan air dan lumpur yang terus bertambah.

"Saat ini pengerjaan tanggul di sepanjang kali area Perum TAS I tepatnya di sebelah selatan sungai sudah mencapai 500 meter. Apabila material lancar dan sarana pendukung lain tidak mengalami kendala, maka pengerjaan akan lebih cepat diselesaikan," ujar juru bicara Timnas PSLS, Rudi Novrianto saat dikonfirmasi Kamis.

Sumber : Harian Jawa Pos (Jumat,22 Desember 2006)

Kemarin, untuk kali pertama, hujan mulai mengguyur kawasan Porong dan sekitarnya. Meski hanya sebentar, BMG meminta semua pihak yang terkait di sekitar area luberan lumpur terus meningkatkan kewaspadaan.

Menurut Kepala Seksi Data dan Informasi BMG Juanda Endro Tjahjono, perbedaan ketinggian antara tanggul dan permukiman penduduk merupakan persoalan tersendiri saat musim hujan. Selain itu, tambah dia, kemiringan tanggul yang dibangun dari pasir dan batu (sirtu) harus mendapat perhatian pengelola di sana. "Saya tak bisa berkomentar banyak karena belum punya data lengkap soal kondisi di Porong," jelasnya.

Sumber : Harian Jawa Pos (Jumat,22 Desember 2006)

SIDOARJO - Warga Perumahan Tanggulangin Anggun Sejahtera (Perum TAS), yang menjadi korban semburan lumpur Lapindo, kemarin, kembali bergolak. Setelah menyerbu kantor sekretariat Pemkab Sidoarjo, 8 Desember lalu, tak kurang dari seribu orang warga perumahan di wilayah Desa Kedungbendo, Kecamatan Tanggulangin itu, menyerbu Pendapa Kabupaten Sidoarjo.

Mereka menuntut kejelasan soal tanggung jawab Lapindo, atas aset-aset mereka yang sudah terbenam lumpur. "Kami ini juga korban semburan lumpur, seperti warga yang lain di 4 desa. Tapi, kenapa kami tidak masuk daftar yang berhak dapat ganti rugi," kata salah seorang dari mereka.

Sumber : Harian Jawa Pos (Kamis,21 Desember 2006)

Timnas Ngotot di Somerset
SIDOARJO - Demi mengakomodasi arus informasi bagi warga korban lumpur, Pemkab Sidoarjo menggagas pendirian posko bersama antara Tim Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Pengungsi (Satlak PBP) Sidoarjo, serta Tim Nasional Penanggulangan Lumpur (Timnas).

Gagasan Pemkab Sidoarjo itu diungkapkan Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial (Dinkesos) Sidoarjo Hisjam Rosidi. Pria yang merangkap Bendahara Tim Satlak PBP Sidoarjo, kemarin menerima aspirasi warga Desa Renokenongo, Kecamatan Porong, di Pendapa Kabupaten Sidoarjo Selasa lalu (19/12). "Jadi, biar bapak ibu sekalian nanti ada arah, kemana akan mengadu, kemana akan bertanya, sedang kita rumuskan kantor bersama," ujar Hisjam.

Sumber : Harian Jawa Pos (Kamis,21 Desember 2006)

SIDOARJO - Aliran Lumpur yang tinggal beberapa jengkal lagi dari rel kereta api, dinilai Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Syamsul Mappareppa sebagai keterlambatan timnas melakukan penanggulan. Menurut dia, dengan kondisi saat ini, timnas harus segera menentukan prioritas.

Setelah meninjau kondisi luapan lumpur di Desa Ketapang, kemarin, dia menyayangkan kenapa luberan Lumpur dibiarkan sampai seperti itu. "Seharusnya cepat dilakukan tindakan," ungkapnya. Lantas membandingkan saat Tentara Manunggal Masuk Desa (TMMD) masih bekerja membuat tanggul ketika lumpur baru meluber, lumpur dapat cepat dibendung.

Sumber : Harian Jawa Pos (Kamis,21 Desember 2006)

SIDOARJO - Timnas Penanggulangan Semburan Lumpur mempersiapkan tanggul berlapis untuk menghadang lumpur panas Lapindo Brantas yang terus menggerus ketenangan hidup warga Sidoarjo. Tanggul berlapis akan dibangun dari pond A, rel KA, hingga perbatasan desa yang kini terendam lumpur.

Kepala Unit Desain dan Supervisi Timnas Ari Setiaji menjelaskan, timnas sudah merancang desain tanggul berlapis untuk melokalisasi luapan lumpur. Menurut dia, ada empat ring (lapis) tanggul. Empat lapis tanggul itu diharapkan bisa mengendalikan aliran lumpur di lokasi rawan.

Sumber : Harian Detik (Kamis,21 Desember 2006)

Jakarta - Meski rel kereta api di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur sudah dikepung lumpur panas, namun PT KA belum memutuskan untuk memindahkan lintasan rel Surabaya-Malang itu. Tunggu ambles dulu?

"Saat ini belum terlalu mendesak untuk mengubah jalur lintasan tersebut. Kalau sekarang dialihkan kan kasihan penumpang, waktunya jadi lebih lama," kata Dirut PT KA Ronny Wahyudi. Hal ini disampaikan dia dalam acara Forum Dialog Konsumen Kereta Api, di Hotel Acacia, Jl Kramat Raya, Jakarta Pusat, Kamis (21/12/2006).

Sumber : Harian Detik (Kamis,21 Desember 2006)

Jakarta - Alokasi dana yang akan digelontorkan PT Energi Mega Persada Tbk untuk kompensasi tanah masyarakat yang terkena luapan lumpur Lapindo masih belum jelas. Direksi perseroan ini juga belum memastikan kapan akan mengucurkan ganti rugi.

"Saat ini kami belum bisa memberikan estimasi penggantian, kompensasi tanah masih dalam progres, kami masih mengurusi masalah teknis seperti kepemilikan tanah dan sertifikat tanah," kata Direktur Utama Energi, Christopher Newton, saat paparan publik di Bursa Efek Jakarta (BEJ), Kamis (21/12/2006).

Sumber : Harian Republika (Kamis,21 Desember 2006)

SIDOARJO -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) menyesalkan terlambatnya pengiriman pasir dan batu (sirtu) untuk pembuatan tanggul-tanggul penahan lumpur. Terutama untuk pembuatan tanggul-tanggul baru di Desa Ketapang, Kecamatan Tanggulangin, yang terakhir terkena luberan lumpur.

Wakil Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah, menilai keterlambatan pengiriman sirtu itu akan membuat jadwal pembuatan tanggul yang semula dibuat akan molor. Padahal, kata dia, bila pembuatan tanggul terlambat, luberan lumpur akan semakin meluas.

Sumber : Harian Detik (Kamis,21 Desember 2006)

Sidoarjo - Ganti rugi dari Lapindo Brantas Inc masih di awang-awang. 500-an Warga korban lumpur dari Perum Tanggulangin Anggun Sejahtera pun menduduki Pendopo Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

Mereka berkumpul di pendopo di Jl Cokronegoro sejak pukul 10.00 WIB, Kamis (21/12/2006). Perwakilan warga kemudian bertemu dengan perwakilan Lapindo.

Sumber : Harian Kompas(Kamis,21 Desember 2006)

Sidoarjo, Kompas - Meski ditolak warga, tanggul penahan lumpur panas di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, tetap akan dibangun di tepi rel kereta api Surabaya-Banyuwangi, sejajar Jalan Raya Porong. Pembangunan tanggul ini sangat penting karena jika Jalan Raya Porong serta rel kereta api terendam lumpur, urat nadi perekonomian Jawa Timur terancam lumpuh.

Berdasarkan pantauan, pembangunan tanggul penahan lumpur di Desa Ketapang mulai dikerjakan Rabu (20/12) pagi. Pengerjaannya mendapat pengawalan sekitar 100 anggota TNI dan kepolisian dari Batalyon Zeni Tempur 5 Brawijaya, Batalyon Zeni Tempur 10 Kostrad, Artileri Pertahanan Udara Sedang 8 Sidoarjo, dan Artileri Medan Malang. Adapun dari kepolisian diterjunkan Satuan Brimob Kepolisian Daerah Jawa Timur dan Kepolisian Resor Sidoarjo.

Sumber : Harian Detik(Kamis,21 Desember 2006)

Surabaya - Pilihan warga terhadap jual beli daripada resettlement (relokasi permanen) yang ditawarkan Lapindo Brantas Inc disesalkan kalangan DPRD Jawa Timur. Hal ini ditakutkan membuat warga berpikir konsumtif.

"Ganti untung tidak menguntungkan warga karena berpotensi membuat warga konsumtif dan hanya mementingkan jangka pendek saja," tegas Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim Rofi' Munawar saat dihubungi detikcom, Senin (18/12/2006).

Sumber : Harian Detik(Kamis,21 Desember 2006)

Sidoarjo - Lumpur di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, yang tak berkesudahan membuat frustasi. Warga Desa Ketapang, Kecamatan Tanggulangin, pun menghadang 2 truk pengangkut pasir dan batu (sirtu).

"Sudah, pergi saja!" usir puluhan warga yang terlihat emosi. Sedianya sirtu tersebut akan digunakan untuk pembangunan tanggul guna membendung luapan lumpur agar tidak menenggelamkan rel kereta api dan jalan raya Porong.

Sumber : Harian Detik(Kamis,21 Desember 2006)

Sidoarjo - Gaya hidup Timnas Lumpur Sidoarjo disoroti DPRD Jawa Timur. Masyarakat Sidoarjo sedang menderita, namun mereka hidup bergelimang kemewahan.

"Lha sekarang kok justru Timnas "dimanjakan" begitu rupa. Nginapnya di Hotel Shangrila dan Sommerset. Mau makan tinggal tunjuk restoran mana. Ini seolah lupa bahwa mereka sedang menangani bencana. Sungguh ironis," kata Wakil Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur Rofi' Munawar saat berbincang dengan detikcom, Rabu (20/12/2006).

Sumber : Harian Kompas (Kamis,21 Desember 2006)

JAKARTA, KOMPAS--Menteri Perhubungan Hatta Rajasa mengungkapkan, pemerintah tidak akan membangun jalur alternatif kereta api yang baru sebagai antisipasi terendamnya rel kereta di sekitar tanggul lumpur di Porong Sidoarjo dalam waktu dekat. Pemerintah sudah merencanakan pengalihan jalur kereta melalui Mojokerto-Malang.

"Sebenarnya kami sudah meminta anggaran untuk pembangunan jalur aternatif, namun karena sampai sekarang belum juga ada keputusan, tidak mungkin jalur alternatif bisa diselesaikan tahun depan. Karena itu, kalau sampai jalur kereta Surabaya-Banyuwangi yang ada saat ini terendam, satu-satunya solusi adalah pemindahan jalur melalui Mojokerto-Malang," kata Hatta, Rabu (20/12) di Jakarta.

Sumber : Harian Republika (Rabu,20 Desember 2006)

Gubernur Jatim persilakan Jl Tol Porong dibongkar.

SURABAYA -- Jalur kereta api (KA) yang melewati kawasan Porong, Sidoarjo, terancam tenggelam. Ancaman itu makin tinggi setelah lumpur meluberi Desa Ketapang, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo. Jarak lumpur dengan rel tinggal 100-200 meter.

Menyikapi perkembangan itu, Gubernur Jawa Timur, Imam Utomo, kembali menggelar pertemuan dengan pihak Lapindo Brantas Inc, Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur di Sidoarjo (Timnas PSLS), Muspida Jatim, dan para bupati dan wali kota.

Sumber : Harian Media Indonesia (Rabu,20 Desember 2006)

SURABAYA-MIOL: Gubernur Jatim Imam Utomo, menginstruksikan untuk mengamankan posisi rel kereta api dan jalan raya Porong dari luberan lumpur dengan membuat tanggul timbunan lumpur.

Permintaan gubernur tersebut disampaikan saat pertemuan dengan bupati/wali kota, muspida Jatim, Timnas Penanggulangan Lumpur dan jajaran PT Lapindo Brantas Inc. di rumah dinasnya, Selasa, guna mempersiapkan laporan soal lumpur ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Sumber : Harian Jawa Pos (Rabu,20 Desember 2006)

Tidur di Hotel Berbintang, Makan Tinggal Sebut Restoran
Penanganan dampak sosial musibah semburan lumpur Lapindo di Porong, selama ini berjalan seret. Alasannya, Lapindo kesulitan finansial. Namun di balik itu, Lapindo mengguyur Tim Nasional Penanggulangan Lumpur (Timnas) dengan kemewahan.

SEBUAH mobil Kijang Innova berjalan pelan di pelataran parkir Hotel Shangri-La Surabaya, suatu pagi. Seorang berpakaian rapi keluar dari dalam ruang kemudi, setelah itu mobil diparkir.

Sumber : Harian Jawa Pos (Rabu,20 Desember 2006)

SIDOARJO - Setelah ada kepastian dari pemerintah pusat soal pembongkaran jembatan tol Porong, pihak Jasa Marga Surabaya ditunjuk untuk segera menyusun draf manajemen pembongkaran. Pembongkaran baru dilakukan setelah draf tersebut selesai. "Saya perkirakan dalam seminggu ini draf tersebut akan selesai," jelas Kepala Cabang PT Jasa Marga Surabaya Subakti Syukur.

Menurut dia, manajemen pembongkaran itu terkait dengan pembahasan soal kontraktor yang nanti akan mengerjakan, rencana lalu lintas, teknis pembongkaran, dan sebagainya. "Pembahasan poin-poin tersebut sekarang sedang berjalan," katanya.

Sumber : Harian Jawa Pos (Rabu,20 Desember 2006)

PERDEBATAN mewarnai ganti rugi untuk warga Perumahan Tanggulangin Anggun Sejahtera (Perum TAS), yang menjadi korban semburan lumpur Lapindo. Kemarin, masalah ini sudah mulai menunjukkan titik terang.

Ketua Pelaksana Tim Nasional Penanggulangan Lumpur (Timnas) Basuki Hadimuljono menegaskan, warga Perum TAS yang menjadi korban lumpur Lapindo ikut berhak mendapatkan ganti kerugian. "Saya sudah mengusulkan ke Lapindo, mereka termasuk skim ganti rugi," tandas Basuki di Pendapa Kabupaten Sidoarjo.

Sumber : Harian Jawa Pos (Rabu,20 Desember 2006)

SIDOARJO - Aliran lumpur di Desa Kedungbendo dan Desa Ketapang, Kecamatan Tanggulangin, hingga kemarin deras. Tak makin surut, aliran lumpur di dua desa itu kini telah menenggelamkan setidaknya 12 RT.

Jumlah itu terdiri atas 10 RT di Desa Kedungbendo dan 2 RT di Ketapang. "Di Kedungbendo sementara yang masih kering RT 11 hingga 14," jelas Kepala Desa Kedungbendo M. Hasan. Dengan demikian, tinggal empat RT lagi Desa Ketapang hilang karena tenggelam oleh lumpur.

Sumber : Harian Jawa Pos (Rabu,20 Desember 2006)

Penampungan Penuh Sesak, Pengungsi Ketapang Telantar
SIDOARJO - Nasib para pengungsi korban lumpur Lapindo makin mengenaskan. Jumlah mereka terus membeludak, sementara fasilitas penampungan masih terbatas. Sebagian pengungsi memilih tidur di emperan jalan dan menolak ke penampungan.

Pengungsi yang memilih tidur di pinggir jalan adalah sebagian warga Desa Ketapang, Kecamatan Tanggulangin. Mereka berbondong-bondong keluar dari rumah begitu lumpur panas menyerbu kampungnya dari arah timur Senin lalu. Rata-rata warga Ketapang tidak sempat bersiap-siap sehingga mereka berangkat dengan transportasi dan bekal seadanya.

Sumber : Harian Kompas (Rabu,20 Desember 2006)

SURABAYA, SELASA - Gubernur Jawa Timur, Imam Utomo, menginstruksikan untuk mengamankan posisi jalan rel kereta api (KA) dan Jalan Raya Porong dari luberan lumpur dengan membuat tanggul timbunan lumpur.

Permintaan gubernur tersebut disampaikan saat pertemuan dengan Bupati/Walikota, Muspida Jatim, Timnas Penanggulangan Lumpur dan jajaran PT Lapindo Brantas Inc. di rumah dinasnya, Selasa (19/12), guna mempersiapkan laporan soal lumpur kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Sumber : Harian Jawa Pos (Rabu,20 Desember 2006)

Catatan Dahlan Iskan
Haruskah Lapindo membayar tanah korban lumpur panas Sidoarjo yang tidak ada sertifikatnya?

"Harus," kata Gubernur Imam Utomo.
"Harus," kata Bupati Win Hendrarso.

"Harus," kata Ketua Komnas HAM Garuda Nusantara.
"Harus!!!," kata saya.

Sumber : Harian Jawa Pos (Rabu,20 Desember 2006)

TINGGAL SEJENGKAL: Luapan lumpur Lapindo semakin meluber, sehingga mengancam jalur rel kereta api di ruas Sidoarjo-Porong. Karena itu, Gubernur Jawa Timur Imam Utomo menginstruksikan agar dibuat tanggul untuk membentengi rel KA.

SIDOARJO - Polemik soal sertifikat tanah yang disyaratkan Lapindo untuk pembayaran uang kompensasi ganti rugi warga korban semburan lumpur membuat Bupati Sidoarjo Win Hendrarso mengambil keputusan mengejutkan.

Sumber : Harian Media Indonesia (Selasa,19 Desember 2006)

JAKARTA--MIOL: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro membantah luapan lumpur yang menggenangi Desa Ketapang Keres, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo, Senin (18/12), adalah akibat tanggul penahan lumpur PT Lapindo Brantas jebol.

"Tidak ada tanggul yang jebol. Yang ada hanyalah aliran lumpur menuju ke utara dan desa yang tergenang itu adalah desa yang sudah tergenangi ketika ada pipa gas PT Pertamina yang meledak beberapa waktu lalu," katanya kepada wartawan di Jakarta, Selasa.

Sumber : Harian Suara Merdeka (Selasa,19 Desember 2006)

SURABAYA- Kondisi fisik jembatan layang Porong, Kabupaten Sidoarjo makin mengkhawatirkan. Hingga Senin (18/12), rekahan di badan jembatan mencapai 17 centimeter. Kondisi itu membahayakan pengguna jalan dan kendaraan yang lewat di bawahnya.

Juru bicara Tim Nasional (Timnas) Penanggulangan Lumpur Panas Porong, Rudi Novrianto, mengatakan kondisi jembatan layang di jalan raya Porong itu telah dilaporkan kepada Menteri Pekerjaan Umum (PU), Joko Kirmanto. Ada dua langkah yang diusulkan Timnas terkait jembatan layang itu, yakni secepatnya dibongkar dan kedua perlu dilakukan penyanggahan pada kerangka jembatan, sehingga tetap kuat. "Kedua usulan itu kami laporkan ke Menteri PU, tentang keputusannya itu tergantung Bapak Menteri PU apakah langsung dibongkar atau dilakukan penyanggahan,'' katanya.

Sumber : Harian Jawa Pos (Selasa,19 Desember 2006)

Pusat Rekomendasikan Dibongkar Secepatnya
SIDOARJO - Pemerintah pusat merekomendasikan pembongkaran jembatan tol Porong, yang kondisinya kian hari kian kritis. Draf surat rekomendasi pembongkarannya tengah dibuat. "Mungkin, besok (hari ini, Red) surat rekomendasinya turun," ungkap Kepala Subdit Teknik Jembatan Dirjen Bina Marga Departemen Pekerjaan Umum (PU) RI Herry Vaza saat dikonfirmasi melalui ponselnya kemarin.

Seiring dengan penerbitan surat rekomendasi pembongkaran, lanjut Herry, akan digodok pula mekanisme pembongkaran jembatan tol Porong tersebut. Namun, Herry belum dapat mengatakan waktu persisnya pembongkaran jembatan itu.

Sumber : Harian Jawa Pos (Selasa,19 Desember 2006)

SIDOARJO - Ribuan pengungsi warga Desa Kedungbendo, Kecamatan Tanggulangin, dan Desa Renokenongo, Kecamatan Porong, yang baru mengungsi ke Pasar Porong Baru (PPB) mengeluhkan minimnya fasilitas di tempat pengungsian tersebut. Tiap malam, terutama anak-anak terus mengeluh kedinginan karena los yang ditempati masih terbuka. Apalagi akhir-akhir ini hawa dingin akibat pergantian musim mulai terasa.

Setelah hampir sepekan tinggal di PPB, hingga saat ini, para pengungsi itu masih harus tidur di los terbuka karena ruko dan kios sudah penuh. Karena tiap malam harus menahan dingin, mereka juga berharap diberi bantuan selimut.

Sumber : Harian Jawa Pos (Selasa,19 Desember 2006)

SIDOARJO - Aliran lumpur yang membesar dan tiba-tiba, yang terjadi malam kemarin, menimbulkan kepanikan luar biasa pada warga Kedungbendo yang masih belum sempat mengungsi. Ribuan warga yang masih bertahan selama ini, akhirnya memutuskan untuk melakukan evakuasi.

Sejak menjelang magrib, rasa khawatir dan waswas yang dirasakan warga selama ini memuncak, setelah melihat aliran Lumpur datang cukup deras menenggelamkan beberapa wilayah yang sebelumnya masih belum terjamah lumpur. Wilayah-wilayah yang tadi malam mulai terendam Lumpur antara lain, wilayah di RT 9 dan 10 RW 3 Desa Kedungbendo, Kecamatan Tanggulangin.

Sumber : Harian Kompas (Selasa,19 Desember 2006)

Jembatan Tol Porong-Gempol Segera Dibongkar

Sidoarjo, Kompas - Genangan lumpur panas di Desa Ketapang, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, kini mendekati rel kereta api jurusan dari Surabaya ke Malang/Banyuwangi dan Jalan Raya Porong. Jalan raya itu merupakan jalur utama dari Surabaya ke Malang dan Banyuwangi setelah jalan tol terendam lumpur panas.

Dari pemantauan, Senin (18/12), jarak terluar lumpur di Desa Ketapang tinggal sekitar 100 meter dari rel kereta api dan Jalan Raya Porong. Meski demikian, belum ada upaya pembuatan tanggul di desa tersebut.

Sumber : Harian Jawa Pos (Selasa,19 Desember 2006)

Doa di Pondokan, Berlanjut Khataman di Babul Malik
Solidaritas para jamaah haji asal Sidoarjo luar biasa. Mulai kemarin, mereka mengadakan doa bersama (istighotsah) di Makkah agar semburan lumpur Lapindo mampat. Mereka juga saling menguatkan hati agar para korban, termasuk yang di tanah air, tabah menjalani cobaan.

SUASANA pondokan haji Indonesia di Maktab 704, kawasan Bahutmah, Makkah, kemarin lain daripada hari biasanya. Para jamaah keluar dari kamar. Mereka kemudian bergabung ke ruangan tempat para rombongan Kloter 18 Embarkasi Surabaya untuk melakukan istighotsah.

Sumber : Harian Jawa Pos (Selasa,19 Desember 2006)

Timnas: Warga Sengaja Biarkan Luapan Lumpur
SIDOARJO - Nasib jalur kereta api yang menghubungkan Malang/Pasuruan-Surabaya di Desa Ketapang, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo, tinggal menghitung hari. Luapan lumpur panas PT Lapindo Brantas Inc sudah mendekati rel dan kemarin jaraknya tinggal tiga meter. Tim Nasional (Timnas) Penanggulangan Semburan Lumpur belum mengambil langkah apa pun untuk menyelamatkan rel tersebut.

Setelah meluap dan membanjiri seluruh Perumahan Tanggulangin Anggun Sejahtera (TAS), aliran lumpur Lapindo bergerak ke timur dan selatan. Wilayah Desa Kedungbendo dan Ketapang, Kecamatan Tanggulangin, pun akhirnya satu per satu menyusul tenggelam.

Sumber : Harian Media Indonesia (Selasa,19 Desember 2006)

SIDOARJO--MIOL: Ratusan warga di Desa Ketapang Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, Senin (18/12) malam, panik. Soalnya, lumpur mengalir deras memasuki kawasan desa ini.

Lumpur yang semula hanya menggenangi wilayah RT 1 dan areal persawahan RT 7 kini terus meluas. Lumpur akhirnya memasuki kawasan pemukiman RT 7 bahkan terus mengalir menggenangi RT 8,9 dan 10.

Sumber : Harian Republika (Senin,18 Desember 2006)

Asosiasi Perusahaan Migas Nasional (Aspermigas), beum lama ini menggelar temu ilmiah dengan topik: 'Semburan Lumpur Panas Sidoarjo, Analisa Penyebab dan Alternatif Penanggulangannya'. Temu ilmiah yang diikuti oleh 200-an peserta ini menampilkan tujuh narasumber ahli dari berbagai disiplin ilmu, khususnya geologi, geofisika, dan teknik perminyakan.

Dari Temu Ilmiah itu, pemerintah diminta untuk segera menindaklanjuti atau mengumumkan pemetaan daerah yang rawan akibat luapan ''Lumpur Sidoarjo'' (Lusi). Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) telah menyampaikan rekomendasi wilayah-wilayah mana saja di sekitar Lumpur Sisoarjo (Lusi) yang masuk dalam kategori rawan I dan rawan II.

Sumber : Harian Surya (Senin,18 Desember 2006)

Tanggul kolam penampungan (pond) A di Desa Kedungbendo, Kecamatan Tanggulangin, kembali meluber (over topping), Minggu (17/12), pukul 14.30 WIB.

Sidoarjo - Surya: Akibatnya, aliran lumpur yang semula kecil kini telah menggerus tanggul sedalam 50 cm. Bila saja aliran lumpur kemarin tidak segera teratasi, seluruh Desa Kedungbendo dan Perumahan Tanggulangin Anggun Sejahtera (TAS) 1, bakal tenggelam.

Sumber : Harian Jawa Pos (Senin, 11 Des 2006)

Warga Gebuki Tiga Penjarah
SIDOARJO - Polisi akhirnya turun mengamankan Perumahan Tanggulangin Anggun Sejahtera (TAS) I dari serangan penjarah. Tak tanggung-tanggung, mulai pekan lalu, sedikitnya 40 personel berjaga di perumahan yang penduduknya telah mengungsi karena terendam lumpur itu.

Kini, untuk mengamankan kompleks perumahan yang dihuni sekitar 7.000 kepala keluarga (KK) tersebut, diturunkan petugas dari Polsek Tanggulangin, Polres Sidoarjo, dan Polwiltabes Surabaya. Selain menjaga, mereka men-sweeping semua orang yang dianggap mencurigakan.

Sumber : Harian Jawa Pos (Senin, 11 Des 2006)

Aliran lumpur pasca jebolnya tanggul di sekitar pond A Desa Kedungbendo, Tanggulangin, semakin luas. Tak hanya menggenangi Perum TAS, hingga kemarin, lumpur terus mengalir ke barat mendekati Desa Ketapang, Tanggulangin.

Sejak pagi, aliran lumpur memenuhi saluran air di depan SDN Kedungbendo 3. Tak lama, aliran lumpur yang sesaat tampak tidak bergerak itu akhirnya menggenangi areal di sekitar SD yang sejak Jumat (8/12) mulai melakukan evakuasi tersebut.

Sumber : Harian Jawa Pos (Selasa, 12 Des 2006)

Bupati: Lapindo Kesulitan Cash Flow
SURABAYA - Gubernur Imam Utomo kemarin memanggil beberapa pihak yang terkait lumpur Lapindo. Yakni Tim Nasional (timnas) Penanggulangan Lumpur Lapindo, Bupati Sidoarjo Win Hendrarso, serta jajaran PT Lapindo Brantas Inc. Secara garis besar, pertemuan tertutup untuk wartawan itu membahas perkembangan terbaru tentang bencana lumpur yang mulai menenggelamkan Porong itu.

Ditemui seusai pertemuan, Bupati Win Hendrarso mengusulkan ke gubernur agar proses pemberian ganti rugi untuk empat desa (Kedungbendo, Siring, Jatirejo, Renokenongo) yang telah disepakati Lapindo dengan warga dipercepat. "Nggak perlu menunggu sampai dua tahun (target semula, Red). Masyarakat yang data-datanya sudah cukup lengkap, harus segera diberikan ganti rugi," tegasnya.

Sumber : Harian Jawa Pos (Rabu, 13 Des 2006)

DANA pemulihan kembali (recovery) wilayah Porong yang terkena musibah semburan lumpur Lapindo, ternyata cukup besar. Bupati Win Hendrarso kemarin menyebut angka Rp 100 miliar lebih.

"Ya, itu yang saya ajukan ke (pemerintah) pusat. Itu hanya untuk wilayah Porong," ujar Win, usai membuka acara Lokakarya Evaluasi dan Pelaskanaan Program Pembangunan Partisipatif (Blockgrant) Tahun 2006, di Hotel Utami kemarin.

Sumber : Harian Jawa Pos (Rabu, 13 Des 2006)

Petani Glagah Arum Minta Kejelasan Panen
SIDOARJO - Sekitar 150 warga RT 07 dan 08 RW 03, Desa Kedungbendo, Kecamatan Tanggulangin, yang rumahnya terkena dampak lumpur panas, mendatangi Kantor Lapindo Brantas Inc. di Desa Karangbong, Kecamatan Gedangan, kemarin. Mereka menuntut operator sumur Banjar Panji-1 itu memberikan ganti rugi dan kompensasi uang kontrak.

Ratusan warga laki-laki, perempuan, dan anak-anak tiba di Kantor Lapindo pukul 12.00 dengan menumpang tiga truk. Mereka membawa perlengkapan rumah tangga, seperti kasur, bantal, baju, dan mi instan. Sebagian lagi ada yang membawa kipas angin.

Sumber : Harian Kompas (Senin,18 Desember 2006)

Sidoarjo, Kompas - Pengungsi korban semburan lumpur Lapindo Brantas Inc terus memenuhi Pasar Baru Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, seiring dengan meluasnya genangan lumpur. Jumlah mereka meningkat tajam dalam tiga pekan terakhir ini. Karena itu, 500-an orang terpaksa tidur di los terbuka.

Berdasarkan data Satuan Pelaksana Penanganan Bencana Kabupaten Sidoarjo, Minggu (17/12), pengungsi asal Desa Kedungbendo, termasuk Perumahan Tangulangin Anggun Sejahtera 1, yang rumahnya terendam lumpur 2.382 keluarga (8.096 jiwa). Adapun pengungsi asal Desa Renokenongo berjumlah 305 keluarga (1.013 jiwa). Dengan demikian, total pengungsi di pasar yang belum diresmikan itu 2.687 keluarga (9.109 jiwa). Jumlah ini meningkat pesat karena pada 29 November jumlahnya baru 1.160 keluarga (3.700 jiwa).

Sumber : Harian Jawa Pos (Kamis, 14 Des 2006)

KORBAN semburan lumpur Lapindo, kembali jatuh. Urifah, 17, warga Desa Kedensari, Tanggulangin, mengalami luka bakar yang cukup serius setelah tercebur lumpur panas.

Sejak kejadian Selasa lalu (12/12) sekitar pukul 18.00 hingga kemarin Urifah masih menjalani rawat inap di RS Bhayangkara Porong. "Dia tercebur lumpur waktu membantu keluarga kami yang tinggal di Desa Kedungbendo mengungsi," kata salah seorang keluarga Urifah.

Sumber : Harian Jawa Pos (Kamis, 14 Des 2006)

BADAN Pertanahan Nasional (BPN) menyatakan, luas kawasan terendam lumpur di Porong dan sekitarnya seluas 345 hektare (ha). Dari data tersebut selanjutnya akan dilakukan proses verifikasi dengan melakukan pemetaan kawasan melalui citra satelit.

Namun, kata Satuan Tugas (Satgas) BPN Sidoarjo Yusuf Anwar, sebagian besar masih perlu dilakukan cross check ulang hingga ke pemilik lahan. Sebab, sebagian besar lahan hanya memiliki petok D dan letter C.

Sumber : Harian Jawa Pos (Kamis, 14 Des 2006)

ARUS pengungsi di Pasar Porong Baru (PPB) kemarin terus membeludak. Diperkirakan aliran pengungsi yang menuju PPB akan terus bertambah cukup lama. Padahal, ruang yang tersedia di sana terbatas.

"Sementara kami masih bisa menampung," kata Koordinator Satlak Surya Nirwansyah. Namun, menurut dia, saat ini ruang yang tersedia di PPB memang makin menipis.

Sumber : Harian Jawa Pos (Kamis, 14 Des 2006)

SIDOARJO - Lumpur panas Lapindo yang keluar dari perut bumi terus mengalir. Kompleks Perumahan Tanggulangin Anggun Sejahtera (Perum TAS) I yang dihuni 7.000 kepala keluarga (KK) terancam tenggelam seluruhnya. Kemarin hanya blok J yang masih tersisa.

Bila tidak ada upaya pencegahan, aliran lumpur akan mencapai Kali Tengah yang berjarak 200 meter dari perumahan. Untuk mengantisipasi luberan lumpur, warga Perum TAS pun buru-buru menyelamatkan aset, kecuali bangunan rumah. Wasit Aji, salah seorang penghuni Perum TAS I, mengatakan bahwa keluarga dan aset yang mudah dibawa dipindahkan ke tempat yang lebih aman. "Ada yang saya titipkan di rumah orang tua di Surabaya serta saudara lainnya," kata warga Perum TAS Blok J2 itu.

Sumber : Harian Jawa Pos (Jumat, 15 Des 2006)

SIDOARJO - Setelah membiarkan lumpur menenggelamkan Perum Tanggulangin Anggun Sejahtera (TAS), timnas kemarin mulai membangun tanggul rendah di tengah Perum TAS. Pembangunan itu bertujuan mencegah mengalirnya lumpur ke Kali Tengah.

Di sisi selatan sepanjang avour Perum TAS, tanggul itu akan dibangun dengan panjang sekitar 300 meter. "Itu kami lakukan untuk melokalisasi aliran Lumpur, terutama yang ada di TAS," jelas Kepala Unit Desain dan Supervisi Tim Nasional Penanggulangan Lumpur Lapindo Ari Setiyadi.

Sumber : Harian Jawa Pos (Jumat, 15 Des 2006)

Jika Tidak, Lapindo Tolak Membayar
SIDOARJO - Setelah ada angin segar bahwa ganti rugi korban lumpur bisa dilakukan hanya dengan dokumen tanah (pethok D dan letter C), kini Lapindo mementahkan lagi. Lapindo Brantas Inc sebagai penyebab semburan lumpur panas di Sidoarjo itu menolak ganti rugi warga, jika tanah korban lumpur tidak bersertifikat.

Tim Legal Lapindo Sudiyono menegaskan, tanah dan bangunan yang tidak bersertifikat milik korban semburan lumpur tidak akan diganti. "Legal Lapindo menolak (tanah dan bangunan) tanpa sertifikat," ujarnya kepada Jawa Pos di Hotel Somerset Surabaya kemarin.

Sumber : Harian Jawa Pos (Sabtu, 16 Des 2006)

Sikap keras Tim Legal Lapindo, berkaitan dengan ganti rugi tanah dan rumah milik warga korban semburan lumpur Lapindo, mendapat reaksi dari warga Desa Renokenongo, Kecamatan Porong.

Kemarin, 30 orang wakil warga Renokenongo, mendatangi Pendapa Kabupaten Sidoarjo. Mereka menuntut agar Lapindo tidak menjadikan sertifikat tanah sebagai syarat utama untuk mencairkan uang kompensasi ganti kerugian.

Sumber : Harian Jawa Pos (Senin,18 Desember 2006)

SIDOARJO - Warga Perumahan Tanggulangin Anggun Sejahtera (Perum TAS) sementara bisa bernapas lega. Kemarin Bupati Sidoarjo Win Hendrarso menyebut, rumah dan tanah warga Perum TAS yang sudah terendam lumpur akan tetap mendapatkan ganti rugi.

Pernyataan itu diungkapkan Win saat bertemu dengan warga di rumah Kepala Desa Kedungbendo M. Hasan. Menurut dia, karena sudah terendam lumpur, Lapindo harus membayar ganti rugi atas rumah dan tanah mereka.

Sumber : Harian Jawa Pos (Senin,18 Desember 2006)

SIDOARJO - Di Kota Sidoarjo beberapa hari ini mulai turun hujan. Masalahnya, hingga saat ini, kabupaten yang dipimpin Win Hendrarso tersebut tak bebas banjir. Kekhawatiran memuncak karena sebagian wilayah tenggelam oleh lumpur Lapindo. Itu sangat berbahaya jika turun hujan deras dan banjir tak diantisipasi dengan baik.

Kasubdin Pembangunan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pengairan Sidoarjo Soejitno mengatakan, sejumlah titik di wilayah Kota Delta masih berpeluang banjir selutut orang dewasa (sekitar 40 cm-50 cm).

Sumber : Harian Jawa Pos (Senin,18 Desember 2006)

SIDOARJO - Belum sempat berhasil melokalisasi aliran lumpur di Desa Kedungbendo, Tanggulangin, kemarin tanggul di pond B Kedungbendo kembali jebol. Akibatnya, aliran lumpur di Desa Ketapang, Tanggulangin, pun terus meluas.

Aliran lumpur sebelumnya hanya memasuki kawasan di RT 1 RW 1 Desa Ketapang. Namun, karena tanggul di Kedungbendo kembali jebol, Lumpur pun akhirnya juga menjamah kawasan RT 7 RW 3.

Sumber : Harian Surya(Jumat,15 Desember 2006)

Luberan lumpur Lapindo semakin menjadi monster yang menakutkan. Ancamannya seolah tak pernah habis, baik terhadap warga Porong dan sekitarnya, terhadap perekonomian Jawa Timur (Jatim) maupun terhadap sarana prasarana di kawasan itu.

Luberan lumpur Lapindo semakin menjadi monster yang menakutkan. Ancamannya seolah tak pernah habis, baik terhadap warga Porong dan sekitarnya, terhadap perekonomian Jawa Timur (Jatim) maupun terhadap sarana prasarana di kawasan itu.

Sumber : Harian Media Indonesia (Senin,11 Desember 2006)

SIDOARJO--MIOL: Desa Renokenongo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, terancam terisolasi. Karena, luberan lumpur yang menggenangi Perumahan Tanggulangin Anggun Sejahtera (Perum TAS) kian meluas, akibatnya akses jalan ke desa itu putus total.

Bukan hanya akses jalan menuju Renokenongo lewat Perum TAS yang terputus. Akses jalan dari Desa Siring maupun Dusun Reno Mencil ke Renokenongo, juga nyaris tidak bisa dilewati.

Sumber : Harian Media Indonesia (Selasa,12 Desember 2006)

SOLO--MIOL: Jalan tol Surabaya-Gempol di Porong yang terendam lumpur PT Lapindo direncanakan dialihkan dan dibangun jalan baru.

Hal itu dikatakan Dirjen Perhubungan Darat Iskandar Abu Bakar di sela-sela peresmian Zona Selamat Sekolah (ZoSS) di SD Al Islam II Jamsaren, Solo, Selasa (12/12).Ia mengatakan untuk mengganti jalan tol yang terendam lumpur ini dari penelitian awal ada tiga alternatif, tetapi yang dipilih membangun jalan tol baru.

Sumber : Harian Media Indonesia (Sabtu, 09 Desember 2006)

YOGYAKARTA--MIOL: Luapan lumpur di sumur pengeboran minyak PT Lapindo Brantas Inc, di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, berasal dari endapan lumpur di laut purba yang mendapat tekanan berlebih.

Akibat tekanan itu sehingga endapan lumpur itu menyembur ke permukaan tanah melalui rekahan tanah yang terjadi di sekitar tempat pengeboran.

Sumber : Harian Media Indonesia (Sabtu, 09 Desember 2006)

SIDOARJO--MIOL: Warga di Perumahan Tanggulangin Anggun Sejahtera (Perumtas) Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo, tetap pada pendiriannya menuntut ganti untung sama dengan yang diperoleh warga korban lumpur di empat desa lainnya.

Warga Perumtas yang permukimannya sudah terkena lumpur ini sekarang mengungsi di Pasar Baru Porong. Jumlah warga Perumtas yang mengungsi sebanyak 1.840 keluarga atau lebih dari enam ribu jiwa.

Sumber : Harian Media Indonesia (Selasa, 12 Desember 2006)

JAKARTA--MIOL: Empat ahli waris korban ledakan pipa gas PT Pertamina di kawasan lumpur panas Lapindo Brantas, Sidoarjo, Jawa Timur, menerima santunan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dari PT Jamsostek (Persero) sebesar Rp569,97 juta.

Santunan tersebut telah diserahkan oleh Direktur Operasi PT Jamsostek, Tjarda Muchtar, di Sidoarjo, Jumat (8/12). Santunan itu diberikan masing-masing atas nama Stephanus Prasetyo, Tri Iswandi dan Yoesman Eddyanto, ketiganya karyawan PT Jasa Marga, serta Edy Sutarno Karyawan PT Adi Karya.

Sumber : Harian Media Indonesia(Kamis,14 Desember 2006)

JAKARTA--MIOL: PT Jasa Marga (Persero) mengajukan klaim kepada PT Lapindo Btrantas senilai Rp24 miliar. Klaim itu diajukan terkait kerugian aset dan kehilangan pendapatan perseroan karena tidak beroperasi tol Porong-Gempol akibat semburan lumpur Lapindo.

"Klaim yang kita ajukan baru sampai Oktober 2006 yang belum juga diselesaikan pihak Lapindo," kata Sekretaris Perusahaan PT Jasa Marga, Okke Merlina kepada wartawan di ruang kerjanya, Kamis (14/12).

Sumber : Harian Republika (Kamis, 14 Desember 2006)

Jakarta-RoL-- Sejumlah rumah yang dibiayai melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Bank Tabungan Negara (BTN) terancam genangan lumpur dari PT Lapindo Brantas sehingga nasibnya sewaktu-waktu juga dapat menyusul rumah lainnya yang terendam lumpur.

"Terdapat empat lokasi perumahan yang dibiayai kita yang saat ini lumpurnya sudah masuk ke permukiman," kata Direktur Kredit Bank Tabungan Negara, Siswanto kepada wartawan disela-sela penyelenggaraan Rakernas REI 2006 di Jakarta, Kamis (14/12).

Sumber : Harian Republika (Kamis, 14 Desember 2006)

Pemerintah akan kucurkan dana sekitar Rp 700 miliar dari APBN 2007 untuk membantu penanganan lumpur.

SURABAYA -- Gubernur Jawa Timur (Jatim), Imam Utomo, mengatakan berdasarkan informasi yang diterimanya dari ahli geologi, tanah di sekitar semburan lumpur panas di Porong, Sidoarjo, akan ambles. Amblesan itu diprediksi akan berbentuk elips dengan panjang sekitar 1,5 kilometer.

Sumber : Harian Bisnis Indonesia (Jumat,15 Desember 2006)

SIDOARJO: PT PLN Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Jawa Bali mengajukan klaim Rp1,4 miliar kepada Lapindo Brantas Inc, menyusul terjadinya kerusakan jaringan dan transmisi kelistrikan akibat terkena luapan lumpur panas di Sidoarjo.

Menurut General Manager PT PLN P3B Muljo Adji A.G., pihak Lapindo sejauh ini baru membayar Rp200 juta dari total klaim Rp1,4 miliar yang diajukan PLN P3B Jawa Bali sejak beberapa bulan lalu.

Sumber : Harian Republika (Jumat,15 Desember 2006)

Bogor-RoL-- Pakar lingkungan dan tanah Institut Pertanian Bogor (IPB) memperingatkan kecenderungan meningkatnya kandungan logam berat dalam lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jatim, yang akan berbahaya jika terlarut dan terserap dalam sumber air atau sumur dan tanah di sekitarnya.

"Terlalu terburu-buru jika disimpulkan bahwa lumpur tidak mengandung logam berat atau kandungan logam beratnya sangat rendah. Ada kecenderungan kandungan logam berat meningkat," kata Dr Ir Dwi Andreas Santosa dalam talkshow mengenai dampak lumpur Lapindo di kampus IPB, Bogor, Kamis (14/12).

Sumber : Harian Kompas(Jumat,15 Desember 2006)

Sembilan Pabrik Direlokasi 

Sidoarjo, Kompas - Lapindo Brantas Inc belum membayar kompensasi kepada buruh yang pabriknya terendam lumpur panas selama dua bulan. Pembayaran uang kompensasi Rp 700.000 per bulan yang belum dilakukan terutama untuk Oktober dan November.

Adapun pembayaran untuk empat bulan pertama sejak semburan lumpur panas terjadi, yakni Juni, Juli, Agustus, dan September, sudah dibayarkan kepada buruh.

Sumber : Harian Suara Merdeka (Jumat,15 Desember 2006)

Untuk Bendung Lumpur ke Kedungbendo

SURABAYA-Luberan lumpur panas PT Lapindo Brantas yang masuk ke kawasan Desa Kedungbendo dan Perumtas I, Kecamatan Tanggulangin terus berlangsung.

Agar luberan lumpur itu tidak makin meluas, Tim Nasional (Timnas) Penanggulangan Lumpur Sidoarjo merencanakan membuat kanal baru sepanjang 500 meter.

Sumber : Harian Bisnis Indonesia (Jumat,15 Desember 2006)

Semburan lumpur panas yang terjadi di wilayah penambangan gas Lapindo Brantas Inc di Sidoarjo, Jawa Timur hingga kini sulit dihentikan, malah cenderung membesar.

Kasus ini membuat para ahli terpanggil untuk menyampaikan pendapat ilmiah karena selama ini di antara mereka terjadi perang opini.

Sumber : Harian Media Indonesia (Kamis, 14 Desember 2006)

SIDOARJO--MIOL: Pengungsi korban lumpur di Pasar Baru Porong (PBP), Kabupaten Sidoarjo, terus berdatangan dan jumlahnya saat ini mencapai lebih dari 8.000 jiwa.

Data di posko pengungsian PBP hingga Kamis siang (14/12), tercatat 2.403 keluarga atau 8.030 jiwa. Mereka terdiri dari warga Desa Kedungbendo Kecamatan Tanggulangin sebanyak 2.225 keluarga atau 7.451 jiwa dan warga Desa Renokenongo Kecamatan Porong sebanyak 178 keluarga atau 579 jiwa.

Sumber : Harian Kompas (Rabu,06 Desember 2006)

Sidoarjo, Kompas - Menjelang datangnya musim hujan, pengerasan tanggul penahan lumpur panas di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur terhenti. Ini disebabkan pihak kontraktor kesulitan dana operasional karena tagihannya ke Lapindo Brantas Inc belum dibayar.

Berdasarkan pemantauan, Rabu (13/12), tidak ada aktivitas pengerasan tanggul penahan lumpur panas. Upaya yang tampak adalah peninggian tanggul dengan urukan tanah.

Sumber : Harian Suara Merdeka (Kamis,14 Desember 2006)

Penanggulangan Lumpur Panas

SURABAYA- Mau tahu jumlah dana yang dikeluarkan manajemen PT Lapindo Brantas setiap minggu jika terjadi tanggul jebol atau lumpur overtopping? Nilainya mencapai Rp 45 miliar hingga Rp 90 miliar.

General Manager PT Lapindo Brantas, Imam P Agustino, Rabu (13/12) mengatakan, dana sebesar itu digunakan untuk menanggulangi dan menambal tanggul yang jebol atau meninggikan tanggul akibat overtopping. Dana itu belum untuk kepentingan sosial, seperti jaminan hidup yang diberikan setiap bulan, kurang lebih Rp 300 ribu/keluarga.

Sumber : Harian Jawa Pos (Kamis,14 Desember 2006)

SIDOARJO - Pengajuan dana recovery Porong Rp 100 miliar lebih oleh Bupati Win Hendrarso ke pemerintah pusat akhirnya mendapat angin segar. Kemarin staf Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas) menginformasikan bahwa pemerintah pusat telah mengalokasikan dana Rp 100 miliar untuk recovery Porong.

"Itu sudah dianggarkan melalui APBN Perubahan 2006. Nilainya sekitar Rp 100 miliar," ungkap Staf Direktorat Korwil Dua Bappenas Togu Pardede di Pendapa Kabupaten Sidoarjo kemarin.

Sumber : Harian Republika (Jumat, 08 Desember 2006)

JAKARTA, (PR).-
Semburan lumpur panas Lapindo Brantas hanya akan berhenti atau berkurang bila tekanan hidrostatis tercapai. Diperkirakan, perlu puluhan hingga ratusan tahun untuk mencapai tekanan hidrostatis itu. Oleh karena itu, penghentian pengeboran relief well untuk menghentikan semburan lumpur, bisa dipahami.

"Jadi, dari perspektif geologi, ini murni peristiwa alam. Merujuk data geologi, semburan lumpur itu diyakini bersumber dari aktivitas tektonik yang bermuara pada fenomena gunung lumpur (mud volcano)," kata Dr. Ir. Syamsu Alam, peneliti Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI), pada temu ilmiah mengkaji topik Semburan Lumpur Panas Sidoarjo di Jakarta, Kamis (7/12).

Sumber : Harian Kompas (Kamis, 07 Desember 2006)

13 Juta Meter Kubik Lumpur Belum Berhasil Dibuang

Sidoarjo, Kompas - Sejumlah langkah untuk menghentikan semburan lumpur panas di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, terhenti. Padahal volume semburan lumpur panas masih tetap tinggi. Selain itu, sekitar 13 juta meter kubik lumpur yang mengendap di kolam penampungan juga belum berhasil dibuang.

Banyaknya lumpur yang mengendap, bisa menyebabkan tanggul penahan lumpur jebol karena terus mendapat tekanan dari semburan lumpur. Apalagi pada saat ini, daerah di sekitar semburan lumpur sudah mulai turun hujan.

Sumber : Harian Media Indonesia (Kamis,07 Desember 2006)

KERING: Lampur panas Lapindo Brantas yang menenggelamkan Desa Jatirejo, Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis, mengering setelah lumpur dialirkan ke jalan tol Gempol-Porong pasca ledakan pipa gas Pertamina. Semburan lumpur ditargetkan teratasi Januari 2007.

SIDOARJO--MIOL: Tim Nasional Penanggulangan Musibah Lumpur menargetkan semburan lumpur Porong teratasi Januari 2007. Bila gagal Operasional Relief Well 1 di Desa Siring, Kecamatan Porong, Sdoarjo, Jawa Timur, dihentikan.

Sumber : Harian Republika (Jumat, 08 Desember 2006)

JAKARTA -- Semburan Lumpur panas di Sidoarjo bila tak tertangani, baru akan selesai menyembur ke permukaan 31 tahun ke depan. Demikian hasil penelitian tim peneliti semburan lumpur Sidoarjo yang tergabung dalam Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI).

Menurut Syamsu Alam, salah seorang anggota tim peneliti dari IAGI, berdasarkan perhitungan kombinasi data seismik dan gravitasi, volume lumpur yang berpotensi untuk menyembur ke permukaan adalah 1,155 miliar m3. Hasil pengukuran menunjukkan debit yang keluar selama empat bulan ini berkisar antara 50 ribu m3 hingga 120 ribu m3 per hari. ''Jika diasumsikan debit rata-rata sebesar 100 ribu m3 per hari, maka lumpur akan berhenti menyembur kurang lebih selama 31 tahun,'' paparnya pada seminar bertajuk 'Semburan Lumpur Panas Sidoarjo, Analisis Penyebab dan Alternatif Penanggulangannya', Kamis (7/12).

Sumber : Harian Rakyat Merdeka (Jumat, 08 Desember 2006)

Jakarta, Rakyat Merdeka. Terhentinya kegiatan pemboran un­tuk menghentikan semburan lumpur Si­doarjo (relief well), sudah lama diprediksikan ka­rena merujuk data-data geologi, semburan lum­pur tersebut diyakini bersumber dari akti­vitas tektonik yang bermuara pada fenomena gunung lumpur (mud volcano).

Itulah kesimpulan yang muncul dalam temu il­miah bertopik Semburan Lumpur Panas Sidoarjo di Jakarta, kemarin. Acara yang digelar Asosiasi Perusahaan Mi­gas Nasional (Aspermigas) itu me­nam­pilkan tujuh pakar dari berbagai di­siplin ilmu geologi, geofisika, dan tek­nik perminyakan yang berasal dari ber­bagai perguruan tinggi dan asosiasi-asosiasi profesi.

Sumber : Harian Bisnis Indonesia (Jumat,08 Dec 2006)

JAKARTA: Para ahli menilai semburan lumpur panas yang terjadi di lokasi pengeboran gas Lapindo Brantas Inc di Sidoarjo mendekati kategori bencana alam.

Salah satu indikasinya, semburan lumpur tadi bersumber dari aktivitas tektonik yang bermuara pada fenomena gunung lumpur (mud volcano).

Sumber : Harian Suara Merdeka (Jumat,08 Desember 2006 )

SURABAYA - Jembatan layang jalan tol Porong-Gempol telah retak. Hal itu sangat membahayakan para pengguna jalan raya di daerah Porong. Sebab sewaktu-waktu, jembatan layang tersebut bisa patah atau ambruk.

Manajemen PT Jasa Marga sangat mengkhawatirkan perkembangan itu. Kepala PT Jasa Marga Cabang Surabaya-Gempol Subekti mengatakan, jalan raya itu setiap hari dipadati arus lalu lintas, sehingga sering macet. Sebab, jalan tol Porong-Gempol kini ditutup.

Sumber : Harian Suara Merdeka(Rabu, 13 Desember 2006)

SURABAYA-Belum berhasilnya Tim Nasional (Timnas) Penanggulangan Lumpur Panas PT Lapindo Brantas membuang lumpur ke Kali Porong mengakibatkan areal permukiman penduduk dan lahan lain yang diterjang lumpur makin meluas. Kini, lebih dari 400 hektare lahan telah diluberi lumpur panas dengan volume sekitar 11 juta meter kubik.

Dalam beberapa hari terakhir ini, luberan lumpur panas telah merambah kawasan permukiman Perumahan Tanggulangin Anggun Sejahtera (Perumtas) I di Desa Kedungbendo, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo. Kini, ada sekitar 1.896 kepala keluarga (KK) atau 6.027 jiwa warga Desa Kedungbendo-sebagian besar warga Perumtas I-mengungsi di Pasar Baru Porong. Selain itu, masih ada 24 kepala keluarga (KK) atau 90 jiwa warga Desa Renokenongo, Porong mengungsi di kantor BPSI Dinas Sosial Jatim di Sidoarjo.

Sumber : Harian Bisnis Indonesia(Selasa, 12 Desember 2006)
Penulis: Tri Dirgantara Pamenan & Sutan Eries Adlin

Musibah semburan lumpur di Sidoarjo memasuki babak baru. Lapindo Brantas Inc menyepakati pembelian tanah warga yang terkena bencana itu.

Dalam suratnya kepada Tim Nasional Penanggulangan Dampak Lumpur Sidoarjo, Lapindo mematok harga tanah pekarangan Rp1 juta per m2, bangunan Rp1,5 juta per m2 dan tanah sawah Rp120.000 per m2.

Sumber : Harian Rakyat Merdeka(Selasa, 12 Desember 2006)

Jakarta, Rakyat Merdeka. Komitmen Lapindo Brantas Inc untuk membebaskan tanah korban semburan lumpur Lapindo melalui mekanisme jual beli tanah tidak menghentikan rencana pembangunan kawasan terpadu. Pembangunan kawasan terpadu merupakan salah satu opsi yang muncul dalam proses negosiasi dengan warga beberapa waktu lalu.

Meski kemudian warga akhirnya lebih me­milih mekanisme cash and carry, pembangunan kawasan terpadu yang nantinya akan diberi nama ”Kawasan Sidoarjo Baru” tersebut tetap dilakukan.

Sumber : Harian Kompas(Senin, 11 Desember 2006)
Penulis: Laksana Agung Saputra

Kontraktor Mengeluh, Pembayaran Tersendat

Sidoarjo, Kompas - Khawatir tanggul penahan lumpur panas jebol lagi, warga empat desa di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, semakin banyak yang meninggalkan desa mereka. Keempat desa itu ialah Desa Kedungcangkring, Mindi, Pejarakan, dan Desa Besuki yang berada persis di tepi tanggul penahan lumpur panas.

Menurut pantauan, Minggu (10/12), rumah-rumah di keempat desa itu belum terendam lumpur panas. Meskipun demikian, warga tidak bisa hidup normal karena sumur-sumur mereka tercemar air lumpur serta tercium bau menyengat dari kolam penampungan lumpur. Jalan desa di depan rumah mereka pun siang malam dilalui truk pengangkut tanah untuk memperkuat tanggul sehingga jalan rusak dan berdebu.

Sumber : Harian Jawa Pos (Kamis, 07 Des 2006)

Syandra Stres di Mobil, Seno Manfaatkan ID Card
Bukan hanya Indayati Oetomo dan Akhmad Taufiq Mukti (tulisan kemarin, Red) yang menderita lahir-batin akibat dampak luberan lumpur Lapindo di Porong. Syandra Kwan dan Seno Pudji Sardjono mengalami kegundahan yang hampir sama.

Perjuangan "melawan" luberan lumpur Porong harus dilakukan Syandra Kwan, marketing communication manager Taman Dayu Club. Setiap hari, dia harus berupaya keras untuk bisa sampai tepat waktu di kantornya di kawasan Pandaan.

Sumber : Harian Kompas (Kamis,07 Desember 2006)

13 Juta Meter Kubik Lumpur Belum Berhasil Dibuang

Sidoarjo, Kompas - Sejumlah langkah untuk menghentikan semburan lumpur panas di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, terhenti. Padahal volume semburan lumpur panas masih tetap tinggi. Selain itu, sekitar 13 juta meter kubik lumpur yang mengendap di kolam penampungan juga belum berhasil dibuang.

Banyaknya lumpur yang mengendap, bisa menyebabkan tanggul penahan lumpur jebol karena terus mendapat tekanan dari semburan lumpur. Apalagi pada saat ini, daerah di sekitar semburan lumpur sudah mulai turun hujan.

Sumber : Harian Media Indonesia (Senin, 04 Desember 2006)

JAKARTA--MIOL: Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Aburizal Bakrie melihat adanya perpindahan perhatian dalam penanganan korban semburan lumpur PT Brantas Lapindo dari pemindahan masyarakat ke tempat yang lebih layak ke soal ganti-untung.

"Saya kira masalahnya sudah bergeser dari masalah resetlement kepada masalah harga. Sebetulnya yang penting adalah bahwa mereka diberikan suatu tempat yang lebih baik. Itu yang paling penting. Inikan bukan jual beli barang," ujar Aburizal kepada wartawan di Istana Negara Jakarta, Senin (4/12).

Sumber : Harian Republika (Rabu,06 Desember 2006)

SIDOARJO--MIOL: Upaya pengajuan ganti rugi bagi perusahaan yang menjadi korban banjir lumpur panas ke PT Lapindo Brantas Inc. masih mengalami jalan buntu terhadap jumlah ganti rugi yang diajukan.

Dalam pertemuan antara PT Lapindo Brantas dengan 20 perwakilan perusahaan korban lumpur di Gedung Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Sidoarjo, Rabu, belum ada kata sepakat menyangkut ganti rugi.

Sumber : Harian Republika (Kamis,07 Desember 2006)

SIDOARJO -- Warga empat desa yang lahan dan bangunannya tenggelam oleh semburan lumpur panas kembali bisa bernapas lega. PT Lapindo Brantas Inc bersedia memberi ganti untung kepada mereka kendati bukti kepemilikan yang diajukan bukan berupa sertifikat.

Juru bicara Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur di Sidoarjo (PSLS), Rudi Novrianto, mengatakan Lapindo bisa menerima bila yang diajukan sebagai bukti kepemilikan hanya berupa Pethok D dan catatan di kantor desa atau Letter C. Rudi mengatakan sejak awal --juga berdasarkan hasil koordinasi dengan Lapindo-- syarat ganti untung harus dengan bukti sertifikat tidak ada.

Sumber : Harian Surya (Kamis,07 Desember 2006)

Dua puluh perusahaan korban lumpur mendesak Lapindo Brantas Inc segera menyelesaikan klaim ganti untung akibat pabrik mereka terkena lumpur senilai Rp 332 miliar.

Sidoarjo - Surya
Ganti untung itu meliputi aset tanah dan bangunan, mesin, serta kewajiban kepada perbankan yang tersendat akibat pabrik tidak bisa berproduksi.

Sumber : Harian Jawa Pos (Kamis,07 Desember 2006)

JAKARTA - Pemerintah memutuskan menghentikan sementara skenario relief well dua yang dilakukan untuk menghentikan semburan lumpur di Porong, Sidoarjo. Alasannya, kondisi keamanan sekitar lokasi tidak memungkinkan untuk melakukan pengeboran.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro dalam raker RUU Energi di DPR mengemukakan, untuk relief well dua, dilakukan rigging down (pelepasan anjungan) dari titik rencana pengeboran.

Sumber : Harian Bisnis Indonesia (Kamis,07 Desember 2006)

JAKARTA: Otoritas pasar modal dan BEJ meminta PT Energi Mega Persada Tbk segera melaporkan nilai ganti rugi dan sumber pendanaan yang akan diberikan unit usahanya, Lapindo Brantas Inc, kepada masyarakat yang terkena musibah di Sidoarjo, Jatim.

"Karena mereka perusahaan publik maka mereka harus memenuhi persyaratan disclosure atau keterbukaan informasi tanpa harus diminta oleh otoritas pasar modal ataupun BEJ," ujarnya Kepala Biro Penilaian Keuangan Sektor Riil Bapepam-LK Nurhaida kepada Bisnis, kemarin.

Sumber : Harian Republika (Rabu,06 Desember 2006)

SIDOARJO -- Warga korban lumpur di Sidoarjo ditengarai tak mudah mendapatkan ganti rugi dari Lapindo Brantas Inc. Pasalnya, dari 70 hektare areal tanah sawah dan lahan pemukiman penduduk yang menjadi korban lumpur panas hanya 10 persen yang mempunyai sertifikat.

Persoalan sertifikat tersebut mulai menimbulkan kecemasan warga korban lumpur Lapindo di Desa Jatirejo, Desa Renokenongo, dan Kelurahan Siring, Kecamatan Porong, dan Desa Kedungbendo, Kecamatan Tanggulangin. Sebab aturan normatif yang harus dipenuhi dalam pemberian ganti untung adalah harus bersertifikat.

Sumber : Harian Bisnis Indonesia (Selasa,05 Desember 2006)

JAKARTA (Bisnis): Pertamina telah memutuskan untuk menalangi investasi baru dari program relokasi pipa gas yang meledak di bawah tanggul lumpur Lapindo ke arah barat sepanjang 12 km.

Ari H Sumarno, dirut Pertamina mengatakan jika pipa gas di Sidoarjo itu tidak menyalurkan gas, Pertamina akan rugi. Begitu juga dengan Petrokimia Gresik yang merupakan indutri penting.

Sumber : Harian Kompas (Rabu,06 Desember 2006)

SIDOARJO, KOMPAS - Status kepemilikan tanah dalam proses ganti rugi korban semburan lumpur panas di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, akan menjadi persoalan rumit karena hanya sebagian kecil warga yang memiliki sertifikat. Kalaupun tanah tersebut dibeli Lapindo Brantas Inc, sesuai dengan Undang-Undang Agraria, perusahaan itu tidak boleh memiliki tanah dengan status hak milik.

"Hanya perseorangan, bank pemerintah, koperasi, dan yayasan sosial yang boleh memiliki tanah dengan status hak milik," kata ahli hukum tanah Universitas Airlangga Surabaya, Urip Santoso, Selasa (5/12).

Sumber : Harian Republika (Selasa,05 Desember 2006)

JAKARTA--Kalangan ahli geologi, geofisika, dan perminyakan akan bertemu untuk menyatukan pandangan dan merumuskan metode yang paling tepat untuk mengantisipasi ancaman berikutnya dari semburan lumpur panas Sidoarjo.

''Pertemuan ahli mendesak, bukan saja karena upaya penanggulangan yang dilakukan selama ini terkesan lamban, juga karena para ahli sendiri masih berbeda pandangan terutama dalam memahami penyebab semburan lumpur panas tersebut,'' kata Ketua Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas Nasional (Aspermigas) Effendi Siradjudin, di Jakarta, Senin.

Sumber : Harian Surya (Selasa,05 Desember 2006)

Seluruh tuntutan warga terkait ganti kerugian tanah dan bangunan, akhirnya dipenuhi Lapindo Brantas Inc. Anak perusahaan kelompok Bakrie itu, akan membeli seluruh tanah dan bangunan yang terkena dampak langsung lumpur panas atas dasar akta jual-beli.

SIDOARJO,Kesanggupan PT Lapindo itu dituangkan dalam surat yang dibacakan langsung Vice President PT Energi Mega Persada Tbk Yusuf M Martak di depan sekitar 1.000 warga korban lumpur panas, di Pendopo Kabupaten Sidoarjo, Senin (4/12), sekitar pukul 16.00 WIB.

Sumber : Harian Surya (Selasa,05 Desember 2006)

Keputusan pemerintah pusat untuk membangun tol di atas Jalan Raya Porong sebagai pengganti tol Gempol-Porong yang sudah terendam lumpur Lapindo, ternyata ngambang lagi alias belum final.

Surabaya - Surya
Alasannya, pembangunan tol tersebut masih harus di kaji ulang, mengingat jaraknya dengan sumber luapan lumpur Lapindo terlalu dekat.

Sumber : Harian Surya (Selasa,05 Desember 2006)

Luberan lumpur yang kini merambah Perumahan Tanggulangin Anggun Sejahtera (TAS) I membuat PT PLN dan PT Telkom menderita kerugian ratusan juta rupiah.

Sidoarjo - Surya
Asisten Manajer Distribusi PT PLN APJ Sidoarjo, Bintoro Suryo Sudibyo mengatakan, hingga Senin (4/12) ada sekitar 3.000 rumah di Perum TAS I yang harus diputus sambungan listriknya, karena telah ditinggal penghuni.

Sumber : Harian Jawa Pos (Selasa,05 Desember 2006)

TENGGANG PEMBAYARAN HINGGA DUA TAHUN: Gubernur Imam Utomo (kiri), Ketua Timnas Basuki Hadimuljono, Bupati Win Hendrarso, dan ratusan warga korban lumpur sujud syukur bersama di areal Pendapa Pemkab Sidoarjo sesaat setelah Lapindo menyatakan sanggup

Sepakati Ganti Rugi, Siapkan Rp 1,75 Triliun
SIDOARJO - Setelah negosiasi sempat macet pekan lalu, akhirnya tercapai kesepakatan nilai ganti rugi antara warga korban banjir lumpur di Sidoarjo dan PT Lapindo Brantas Inc. Pemegang saham PT Energi Mega Persada Tbk -induk perusahaan Lapindo- menyetujui nilai ganti rugi atas tanah, rumah, dan sawah sesuai tuntutan warga.

Sumber : Harian Suara Merdeka (Senin,04 Desember 2006)

JAKARTA - Pemerintah berkesan lepas tangan terhadap nasib rakyat korban lumpur panas Lapindo Brantas di Sidoarjo karena menyerahkan seluruh penyelesaian ganti rugi kepada PT Lapindo. ''Kesannya gampangan saja mengarahkannya ke Lapindo,'' kata anggota Komisi VII DPR RI, Alvin Lie, kemarin. 

Dia menjelaskan, seharusnya pemerintah menalangi dulu baru kemudian menagih ke Lapindo. Rakyat korban lumpur sudah begitu sabar menanti ganti rugi, pemerintah malah menyatakan itu urusan Lapindo. ''Lapindo sendiri masih menawar lagi harganya, prosesnya akan lama lagi,'' kata Alvin Lie.

Sumber : Harian Jawa Pos (Senin,04 Desember 2006)

SIDOARJO - Hari ini PT Lapindo Brantas Inc memberikan jawaban final atas tuntutan warga Sidoarjo terkait ganti rugi tanah, rumah, dan sawah yang hancur terendam lumpur. Apakah nilai ganti rugi yang diminta warga dituruti, atau Lapindo ngotot dengan tawaran 25 persen lebih rendah?

Apa pun jawaban PT Lapindo, Bupati Sidoarjo Win Hendrarso meminta negosiasi nilai ganti rugi bisa tuntas hari ini. Win menilai, harga yang diminta warga korban lumpur cukup wajar.

Sumber : Harian Kompas (Senin,04 Desember 2006)

SIDOARJO, KOMPAS - Lapindo Brantas Inc, menurut rencana, Senin (4/12) sore ini, mengumumkan kenaikan nilai ganti rugi tanah dan bangunan untuk korban lumpur panas setelah tawaran sebelumnya ditolak warga karena dianggap terlalu rendah.

Dihubungi kemarin, Yusuf M Martak, Vice President PT Energi Mega Persada (EMP) Tbk, mengatakan, Lapindo belum sampai pada keputusan besarnya ganti rugi yang disangggupi. Ia menegaskan, prinsipnya akan ada perubahan signifikan. Warga korban lumpur panas menuntut ganti rugi Rp 1,5 juta per meter persegi untuk tanah dan Rp 2,5 juta untuk bangunan rumah.

Sumber : Harian Media Indonesia (Sabtu,02 Desember 2006)

SIDOARJO-MIOL: Sekitar seribu warga korban luapan lumpur panas PT Lapindo Brantas Sidoarjo merasa resah, karena proses perundingan ganti rugi yang berlangsung di pendopo kabupaten, Jumat, sejak pukul 14.00 hingga saat ini masih berjalan alot.

Sampai berita ini diturunkan beberapa utusan pengunjukrasa masih melakukan perundingan bersama Bupati Sidoarjo Win Hendrarso, Ketua Timnas Penanggulangan Lumpur, Basuki Hadimuljono dan GM PT Lapindo Imam P Agustino masih belum menemukan kata sepakat.

Sumber : Harian Bisnis Indonesia (Sabtu,02 Desember 2006)

JAKARTA: Biaya penanggulangan bencana lumpur panas di Sidoarjo, Jawa Timur, berpotensi melonjak hingga empat kali lipat dibandingkan dengan perkiraan saat ini, demikian hasil analisis UBS AG.

Gordon Ramsay dan Max Brewster, analis UBS AG, perusahaan sekuritas Australia, memperkirakan beban penanggulangan bencana lumpur itu bisa melonjak hingga US$750 juta (Rp6,7 triliun), empat kali lipat lebih dari estimasi sekarang US$180 juta (Rp1,6 triliun).

Sumber : Harian Kompas (Sabtu,02 Desember 2006)

Sidoarjo, Kompas - Warga korban lumpur panas di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, sekali lagi harus bersabar menunggu kejelasan ganti rugi aset mereka yang terendam lumpur panas. Lapindo Brantas Inc belum bisa memenuhi tuntutan warga sehingga anak perusahaan kelompok Bakrie itu meminta waktu lagi untuk mengadakan pembicaraan internal.

Pada pertemuan di Kantor Bupati Sidoarjo, Jumat (1/12), Lapindo memberikan jawaban atas surat yang dilayangkan Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur di Sidoarjo. Intinya, Lapindo menyatakan sanggup membeli aset warga yang terendam lumpur berdasarkan akta jual-beli. Persoalannya, harga yang disanggupi Lapindo lebih rendah dibandingkan dengan tuntutan warga.

Sumber : Harian Jawa Pos (Sabtu,02 Desember 2006)

MASIH TUNGGU TIGA HARI: Warga korban banjir lumpur saat menunggu pertemuan bupati Sidoarjo dengan wakil Lapindo terkait nilai kompensasi dan ganti rugi kemarin.

Korban Lumpur Ngotot Tidak Ubah Ganti Rugi
SIDOARJO - Tuntutan warga korban banjir lumpur di Sidoarjo tak bisa dikabulkan PT Lapindo Brantas Inc. Perusahaan milik keluarga Bakrie itu menawar nilai ganti rugi atas tanah, rumah, dan sawah di bawah nilai yang dituntut warga. Namun, karena reaksi keras warga atas penolakan tuntutan mereka, Lapindo akan mengkaji lagi dan berjanji memberikan jawaban final pada Senin (4/12).

Sumber : Harian Republika (Jumat,01 Desember 2006)

Jakarta-RoL-- Wakil Presiden M Jusuf Kalla mengatakan, bencana lumpur panas di Sidoarjo bukan merupakan bencana nasional namun berupa bencana kecelakaan kerja sehingga PT Lapindo Brantas Inc harus membeli tanah, rumah dan harta benda milik warga yang terendam lumpur.

"Karena itu (lumpur panas) katakanlah (bencana) kecelakaan kerja, maka PT Lapindo Brantas Inc tentunya harus membeli dengan nilai wajar. Katakanlah harus lebih baik dan sebelumnya sekitar 10 atau 20 persen di atasnya," kata Wapres Jusuf Kalla seusai solat Jumat, di Jakarta.

Sumber : Harian Republika (Jumat,01 Desember 2006)

Sidoarjo-RoL-- Ratusan warga korban semburan lumpur PT Lapindo Brantas dari tiga desa, yakni Siring, Renokenongo dan Kedungbendo, Jumat pagi memadati pendopo kantor bupati Sidoarjo untuk menagih janji pihak Lapindo.

Hingga pukul 09.55 WIB warga yang dijaga polisi itu masih menunggu kedatangan General Manajer PT Lapindo Brantas, Imam P Agustino yang belum tampak menemui mereka. Sebelum memasuki pendopo, ratusan warga itu digeledah oleh polisi agar tidak ada diantara mereka yang lolos dengan membawa senjata tajam.

Sumber : Harian Media Indonesia (Kamis,30 November 2006)

SIDOARJO--MIOL: Tim SAR masih berusaha melanjutkan pencarian dua korban ledakan pipa gas yang belum ditemukan, namun usaha mereka terkendala belum datangnya ponton untuk mengapungkan peralatan berat.

Menurut Koordinator Tim SAR Mochamad Hernanto, pihaknya tidak mau mengambil risiko mencari korban hanya mengandalkan perahu kecil milik SAR. Perahu tersebut sudah tidak layak digunakan, selain karena kedalaman lumpur lebih dari tiga meter, kondisi lumpur di dasar juga masih panas.

Sumber : Harian Suara Merdeka (Jumat,01 Desember 2006)

AMANKAN BARANG: Sejumlah warga Desa Kedungbendo, Porong, Sidoarjo, membawa kusen dan bahan bangunan lainnya yang masih dapat digunakan menuju tempat yang aman, Kamis (30/11). Banyak bahan bangunan yang dicuri orang setelah rumah mereka ditinggal pemiliknya mengungsi karena luapan lumpur panas PT Lapindo Brantas.  

JAKARTA - Pemerintah menolak memberikan dana talangan bagi warga korban semburan lumpur panas Lapindo di Sidoarjo. Pemerintah menyerahkan sepenuhnya ke PT Lapindo Brantas untuk memberikan ganti untung kepada warga di sana. Demikian dikemukakan Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, kemarin.

Sumber : Harian Jawa Pos (Jumat,01 Desember 2006)

Wapres Tegaskan Lumpur Sidoarjo Bukan Bencana Alam
JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla tidak hanya menuntut PT Lapindo Brantas Inc membayar kompensasi dan ganti rugi kepada warga korban lumpur di Sidoarjo. Wapres juga meminta Lapindo menyetor jaminan dalam sebuah rekening penampung (escrow account).

"Harapannya masyarakat tenang karena yakin Lapindo tidak akan lari dari kewajibannya. Saya akan membicarakan hal ini dengan bupati Sidoarjo," kata Ketua Tim Nasional (Timnas) Penanggulangan Semburan Lumpur di Sidoarjo Basuki Hadimuljono usai rapat di Kantor Wapres kemarin.

Sumber : Harian Media Indonesia (Kamis,30 November 2006)

ST PETERSBURG-MIOL: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memperingatkan PT Lapindo Brantas untuk memenuhi janjinya memberikan bantuan dana kepada warga Porong yang menjadi korban semburan lumpur panas akibat pencarian sumber gas oleh Lapindo.

"Rakyat tidak boleh menjadi resah. Rakyat resah kalau bantuan finansial yang diterima tidak lancar. Saya lihat Wapres (Jusuf Kalla, red) sudah menanganinya. Jadi tolong Pak Gubernur (Jatim Imam Utomo, red) menyampaikan kepada Bupati Sidoarjo dan Wagub Jatim agar berkomunikasi dengan Wapres agar ada ketepatan dalam penyaluran bantuan," kata Presiden dalam percakapan dengan Gubernur Jawa Timur Iman Utomo di dalam pesawat yang terbang meninggalkan Tokyo menuju Saint Petersburg Rusia, Rabu.

Sumber : Harian Suara Merdeka (Kamis,30 November 2006)

SM/Antara JALAN RETAK: Pengendara sepeda motor melintasi jalan layang tol Porong-Gempol, Sidoarjo, Jawa Timur, yang retak dan bergeser, Rabu (29/11). (30h)  

SURABAYA - Kondisi badan Jalan Tol Surabaya-Gempol, khususnya ruas Porong-Gempol, makin mengkhawatirkan. Rabu (29/11) ditemukan retakan sepanjang 15 sentimeter di fly over Porong, tepatnya KM 37.200.

Sumber : Harian Jawa Pos (Kamis,30 November 2006)

Menkeu: Tak Ada Dana APBN untuk Korban Lapindo
JAKARTA - Para korban banjir lumpur panas harus pasrah menunggu pencairan dana kompensasi dan ganti rugi dari PT Lapindo Brantas Inc. Meski berstatus bencana nasional (disaster), negara tidak akan mengeluarkan dana sepeser pun untuk warga korban lumpur di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, itu.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, tidak ada alokasi dana di APBN untuk banjir lumpur Lapindo. Ganti rugi tetap harus ditanggung perusahaan pengeboran minyak dan migas milik Menko Kesra Aburizal Bakrie itu. Pemerintah hanya mungkin menalangi biaya jika kebutuhan dinilai mendesak.

Sumber : Harian (Rabu,29 November 2006)

Jakarta - Meskipun bencana lumpur Lapindo makin menggila, pemerintah tidak akan mencadangkan dana untuk bencana itu. Pada tahun anggaran 2006 dan 2007 nanti pun, pemerintah memang sengaja tidak mencadangkan dana.

Hal itu disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani usai rapat Pansus RUU Perpajakan di Gedung DPR, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (29/11/2006).

Sumber : Detik.com (Rabu,29 November 2006)

Jakarta - Belum pasti mengenai nilai ganti rugi Rp 1,5 juta per meter untuk rumah dan Rp 1 juta per meter untuk tanah warga korban lumpur panas di Sidoarjo. Lapindo Brantas Inc dan Timnas Penanggulangan Semburan Lumpur masih akan merundingkannya hingga Jumat, 1 Desember 2006 mendatang.

"Ini yang kami rundingkan, juga dengan Timnas. Kami masih perundingan, termasuk masukan dari rapat kerja ini," kata General Manager Lapindo Brantas Inc Imam Agustino di sela-sela rapat kerja antara Komisi VII DPR dengan Timnas Penanggulangan Semburan Lumpur Sidoarjo di Gedung DPR, Senayan, Rabu (29/11/2006) pukul 00.10 WIB.

Sumber : Detik.com (Rabu,29 November 2006)

Jakarta - Apapun alasannya, Panitia Anggaran DPR menolak rencana pengambilalihan anggaran penanggulangan lumpur panas Lapindo dari Lapindo Brantas Inc ke pemerintah (APBN). APBN 2006 tidak mengalokasikan dana untuk kasus ini.

Hal itu disampaikan Ketua Panitia Anggaran DPR Emir Moeis di sela seminar 'Kepemimpinan Nasional dan Momentum Kebangkitan Indonesia' di Hotel Nikko, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Rabu (29/11/2006).

Sumber : Harian Surya (Rabu,29 November 2006)

Keberadaan Tim Nasional (Timnas) penanggulangan lumpur lapindo belakangan ini sedang disorot. Namun, belum ada tindakan pemerintah mengenai bagaimana kelanjutan Timnas kedepan.

Surabaya - Surya
"Kami menyerahkan semuanya kepada pemerintah. Bagimanapun orang berbicara, itu tergantung pandangan masing-masing," ungkap Ketua Pelaksana Timnas, Basuki, kepada Surya, disela-sela rapat di Juanda, Selasa (28/11).

Sumber : Harian Surya (Rabu,29 November 2006)

Tergenangnya tol jurusan Surabaya-Porong dengan luberan lumpur panas lapindo, menjadikan arus lalu lintas ke arah timur menjadi sering macet total hingga berjam-jam.

Surabaya - Surya
Pembangunan tol baru pengganti yang terpotong sudah mendekati kenyataan. Seperti yang dikatakan oleh Dirjend Bina Marga Departemen Pekerjaan Umum, Hendrianto Noto Soegondo, kepada Surya, Selasa (28/11) di sela-sela rapat di Gedung VVIP Bandara Internasional Juanda.

Sumber : Harian Surya (Rabu,29 November 2006)

PT Asuransi Umum Tugu Pratama telah membayarkan klaim asuransi senilai 4,7 juta dolar AS (sekitar Rp 43,2 miliar) untuk tahap pertama, kepada PT Lapindo Brantas Inc, yang sumur gasnya di Porong menimbulkan bencana lumpur sejak Mei lalu.

Jakarta, Surya
"Kita punya kewajiban untuk membayar klaim sampai 25 juta dolar AS (sekitar Rp 230 miliar), dan kita sudah bayarkan kepada Lapindo untuk tahap pertama," kata Presiden Direktur PT Tugu Pratama, Sayhrir Hamzah di Jakarta, Senin (28/11).

Sumber : Harian Surya (Rabu,29 November 2006)

Jalan layang Siring yang melintang di atas jalan tol, tinggal menunggu waktu segera roboh akibat sering dilewati kendaraan berat dan penurunan permukaan tanah.

Sidoarjo - Surya
Jalan yang menghubungkan tiga desa, yaitu Renokenongo, Siring, dan Kedungbendo itu, kini tidak boleh lagi dilintasi, setelah ditemukan sebagian badan jalan retak.

Sumber : Harian Kompas(Rabu,29 November 2006)

JAKARTA, KOMPAS - Pimpinan DPR diminta mendorong pemerintah segera menentukan sikap, terutama soal pembiayaan kerugian masyarakat. Pemerintah diminta untuk membayar seluruh ganti kerugian korban luapan lumpur terlebih dahulu, namun setelah itu harus ditanggung Lapindo. 

"Saya meminta jangan sampai Lapindo lepas tanggung jawab dan tidak mengganti kerugian yang harus diselesaikannya. Saya mohon Pimpinan DPR  proaktif mendesak pemerintah mencari jalan keluarnya. Apakah pemerintah harus menalangi dulu segala kerugian hak atas tanah dan hak sosial kemudian diganti  Lapindo. Yang penting ada ganti rugi cepat," kata Anggota DPR Aryo Bimo saat berbicara dalam Sidang Paripurna DPR di Jakarta, Selasa (28/11).

Sumber : Harian Surya (Rabu,29 November 2006)

Sejumlah tokoh Jawa Timur yang menggelar pertemuan membicarakan tehnologi lain --selain relief well-- meminta agar Tim Nasional (Timnas) Penanggulangan Semburan Lumpur Sidoarjo di bubarkan.

Surabaya-Surya
Pasalnya Timnas dianggap tak mampu mengatasi permasalahan semburan lumpur itu hingga saat ini. Akibatnya warga sekitar terus menerus menjadi korban.

Sumber : Harian Surya (Rabu,29 November 2006)

Pemerintah akhirnya memilih opsi membangun jalan tol layang sepanjang 6,5 kilometer di atas jalan nasional yang sudah ada, sebagai ganti penutupan permanen tol Porong akibat luapan lumpur Lapindo.

Jakarta, Surya : Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto mengatakan, pilihan pembangunan jalan tol layang itu diambil karena opsi tersebut dinilai yang terbaik dibandingkan dua opsi lain.

Sumber : Harian Pikiran Rakyat(Rabu, 29 November 2006)

SERANG, (PR). Kantor KPUD Banten di Jalan Trip Jamaksari, Serang, Banten, sejak Selasa (28/11) pagi dijaga ketat aparat kepolisian. Penjagaan yang lain dari biasanya ini terkait rencana demo massa salah satu pendukung pasangan cagub/cawagub Banten.

Rencananya, aksi itu akan digelar pada pukul 11.00 WIB. Namun hingga pukul 10.55 WIB, belum terlihat iring-iringan massa menuju kantor KPUD Banten. Massa tersebut diduga akan menuntut diadakannya pilkada susulan, karena banyaknya masyarakat Banten yang belum memilih.

Sumber : Harian Suara Merdeka (Rabu,29 November 2006)

Kalla Jamin Bakrie Tak Lari

JAKARTA-Komisi VII DPR RI meminta pemerintah segera berperan maksimal untuk menyelesaikan masalah sosial yang timbul akibat luberan lumpur panas Lapindo Brantas di Sidoarjo. Komisi itu juga menilai pemerintah telah melalaikan indikasi bakal terjadi bencana ledakan gas sehingga menimbulkan korban.

Budi Harsono, anggota Komisi VII dari Partai Golkar mengatakan rakyat Sidoarjo yang menjadi korban sudah tidak lagi berpikir apakah uang ganti untung dari Lapindo atau pemerintah.

Sumber : Harian Kompas (Rabu,29 November 2006)

Rapat Komisi VII DPR Panas

Jakarta, Kompas - Freehold Group Ltd akhirnya membatalkan perjanjian jual beli saham Kalila Energi Ltd dan Pan Asia Enterprise Ltd yang memiliki Lapindo Brantas Inc dengan pihak PT Energi Mega Persada Tbk. Alasannya, transaksi itu menuai kontroversi yang meluas di masyarakat.

Inilah kali kedua rencana EMP melepas Lapindo batal, menyusul bencana semburan lumpur panas di Sidoarjo. Sebelumnya, EMP juga hendak melepas saham anak perusahaan tersebut kepada Lyte Ltd yang kemudian berubah nama menjadi Bakrie Oil & Gas, tetapi tidak disrestui Badan Pengawas Pasar Modal. Alasan EMP melepas dua anak usahanya, untuk melindungi kepentingan investor publik yang memiliki 30 persen saham EMP. Adapun 70 persen kepemilikan EMP lainnya di tangan kelompk usaha Bakrie.

Sumber : Harian Jawa Pos (Rabu,29 November 2006)

Freehold Group Ltd Batalkan Transaksi
JAKARTA - Menjual Lapindo Brantas Inc (LBI) ternyata bukan perkara mudah bagi Grup Bakrie. Kelompok usaha yang mengendalikan puluhan perusahaan di berbagai sektor di Indonesia dan luar negeri itu kembali gagal melepas Lapindo ke pihak ketiga.

Kemarin Freehold Group Ltd (FG) yang sudah membeli Lapindo dari PT Energi Mega Persada Tbk (ENRG) 14 November lalu, tiba-tiba membatalkan transaksi. Ini kegagalan kedua Grup Bakrie setelah penjualan Lapindo ke Bakrie Oil&Gas (Lyte Limited) 20 September lalu juga gagal akibat tidak disetujui Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK)

Sumber : Harian Jawa Pos (Rabu,29 November 2006)

SIDOARJO - Setelah tol Porong-Gempol ditutup total selamanya, kini giliran jalan raya Porong terancam ditutup pula. Sebab, jembatan tol yang melintang di atas jalan raya Porong dan rel KA retak akibat permukaan tanah yang terus turun.

Retaknya jembatan yang lokasinya di dekat akses masuk (entrance) dan akses keluar (exit) tol Porong-Gempol itu sebetulnya sudah diketahui Jasa Marga awal Oktober lalu. Saat itu lebar retakan yang melintang di ujung kedua sisi jembatan mencapai 6 cm.

Sumber : Harian Bisnis Indonesia (Selasa,28 November 2006)

JAKARTA: PT Energi Mega Persada Tbk untuk kedua kalinya membatalkan rencana penjualan Lapindo Brantas Inc menyusul timbulnya kontroversi mengenai divestasi unit usahanya itu.

Dirut Energi Mega Christopher Basil Newton mengatakan calon pembeli Lapindo, yakni Freehold Group Limited telah meminta perseroan untuk membatalkan kesepakatan jual beli yang ditandatangani pada 14 November, sehubungan kontroversi berkaitan dengan transaksi penjualan tersebut.

Sumber : Detik.com (Selasa,28 November 2006)

Bojonegoro - Warga Bojonegoro dikagetkan dengan semburan lumpur di lokasi bekas tambang minyak PT Humpuss milik Tommy Soeharto. Semburan lumpur ini membuat warga takut peristiwa serupa Sidoarjo terjadi di desa mereka.

Lokasi semburan lumpur ini tak jauh dari sumur Banyuurip, Blok Cepu, Kabupaten Bojonegoro, yang dioperasikan Exxonmobil. Semburan lumpur berwarna hitam pekat itu terjadi di Dukuh Jombok, Desa Setren, Kecamatan Ngasem, sejak sepekan yang lalu.

Sumber : Detik.com (Selasa,28 November 2006)

Sidoarjo - 2.000 KK atau sekitar sepertiga penghuni Perum Tanggulangin Anggun Sejahtera, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo, Jatim sejak Senin sore hingga Selasa (28/11/2006) siang terus meninggalkan tempat tinggalnya. Saat ini lumpur Lapindo sudah mencapai sepinggang orang dewasa.

Bahkan lumpur sudah memasuki area perumahan yang jaraknya 500 meter dari tanggul.Selain ke Pasar Baru Porong, mereka juga mengungsi ke rumah sanak famili atau mengontrak rumah di daerah lain yang lebih aman. Kondisi paling parah menimpa perumahan yang berlokasi di Blok F1, F2, F3, AA, AP dan AC.

Sumber : Harian Kompas (Senin,27 November 2006)

SIDOARJO, KOMPAS - Warga korban lumpur panas asal Desa Kedungbendo, Siring, dan Renokenongo di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, menuntut ganti rugi sebesar Rp2,5 juta per meter persegi.

Tuntutan ini disampaikan dalam unjuk rasa sekitar 1.000 warga di depan Pendopo Kabupaten sidoarjo, Senin (27/11), mulai pukul 09.00 WIB. Sekitar satu jam kemudian, sekitar 20 orang perwakilan warga diterima Bupati Sidoarjo Win Hendrarso, Ketua Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur di Sidoarjo Basuki Hadimuljono, dan General Manager Lapindo Brantas Inc Imam Agustino.

Sumber : Harian Kompas (Selasa,28 November 2006)

JAKARTA, KOMPAS- Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla, Selasa (28/11) pagi, menyatakan bahwa Keluarga Bakrie dan Keluarga Arifin Panigoro merupakan keluarga pengusaha nasional yang hebat, mampu dan nasionalis sejati. Oleh sebab itu, terkait dengan penanganan luapan lumpur panas akibat eksplorasi yang dilakukan PT Lapindo Brantas di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, Wapres meminta masyarakat Sidoarjo tidak khawatir.

Sumber : Harian Republika (Selasa,28 November 2006)

Jakarta-RoL--PT Asuransi Umum Tugu Pratama telah membayarkan klaim asuransi 4,7 juta dolar AS untuk tahap pertama kepada PT Lapindo Brantas Inc.

"Kita mempunyai kewajiban untuk membayar klaim 25 juta dolar AS dan kita sudah bayarkan kepada Lapindo untuk tahap pertama," kata Presiden Direktur PT Tugu Pratama, Syahrir Hamzah, di Jakarta, Senin.

Sumber : Harian Republika (Selasa,28 November 2006)

Pembangunannya dimulai awal tahun depan.

JAKARTA -- Jalan tol Porong-Gempol yang direndam lumpur Lapindo diputuskan tak dipakai selamanya karena sangat berbahaya. Pemerintah akan memindahkan secara permanen jalan tol sepanjang 6,5 kilometer itu ke rute baru di atas jalan raya Porong-Gempol yang sudah ada.

Pembangunan jalan layang itu, kata Menteri PU, Joko Kirmanto, diperkirakan menelan biaya hingga Rp 1,3 triliun. Diharapkan, tender pembangunannya sudah bisa dilakukan awal tahun depan. ''Saat ini kita masih dalam tahap desain dasar, mudah-mudahan tahun 2007 sudah bisa ditenderkan dan segera dimulai,'' kata Joko usai rapat di Kantor Wapres di Jakarta, Senin (27/11).

Sumber : Harian Pikiran Rakyat (Selasa,28 November 2006)

Warga Blokir Jalan Porong
SIDOARJO, (PR).-
Jalan Raya Porong Sidoarjo, Jawa Timur, lumpuh total ketika ribuan warga korban semburan lumpur panas Lapindo, melakukan aksi unjuk rasa menuntut ganti rugi. Warga juga memblokir Jalan Raya Porong, dengan menumpahkan 8 truk pasir dan batu Senin (27/11).

Ribuan pedemo tersebut, berasal dari empat desa yang tergenang lumpur yakni Desa Siring, Jatirejo, Renokenongo, dan Kedungbendo. Mereka menggelar demo di dua tempat yakni di Pendopo Kabupaten Sidoarjo, dan di Jalan Raya Porong. Mereka menuntut ganti rugi tanah seharga Rp 5 juta/meter persegi.

Sumber : Harian Bisnis Indonesia (Selasa,28 November 2006)

JAKARTA: Pemerintah bersama Timnas Penanggulangan Semburan Lumpur Sidoarjo tengah menyiapkan langkah antisipasi untuk menghadapi situasi terburuk bila musim hujan tiba.

Sumber : Harian Suara Merdeka (Selasa,28 November 2006)

SM/Ainur Rohim BLOKIR JALAN: Ribuan warga Desa Jatirejo dan sekitarnya memblokir jalan Surabaya-Porong, Senin (27/11), menuntut uang ganti untung kepada PT Lapindo Brantas.   

SURABAYA - Situasi Kabupaten Sidoarjo, Senin (27/11) kemarin, benar-benar ramai. Warga dari beberapa desa yang jadi korban luapan lumpur PT Lapindo Brantas menggelar beberapa aksi massa. Ribuan warga berdemo di depan pendapa Kabupaten Sidoarjo, sedangkan ratusan warga lainnya memblokir jalan reguler Surabaya-Porong.

Sumber : Harian Jawa Pos (Selasa,28 November 2006)

TUNTUTAN warga korban semburan lumpur Lapindo agar nilai ganti kerugian segera ditetapkan membuahkan hasil. Tim Nasional (Timnas) Penanggulangan Semburan Lumpur di Sidoarjo akhirnya menyetujui aspirasi warga yang menginginkan ganti kerugian dengan sistem cash and carry (ganti tunai), dan nilai tanah plus bangunan Rp 2,5 juta/m2.

Nilai tersebut dirinci menjadi ganti kerugian atas tanah dan sosial ekonomi Rp 1 juta/m2, dan ganti kerugian atas bangunan dan sosial ekonomi Rp 1,5 juta/m2. Sedangkan tanah sawah dihargai Rp 120 ribu/m2.

Sumber : Harian Kompas (Selasa,28 November 2006)

Sidoarjo, Kompas - Warga korban semburan lumpur panas di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, semakin tidak sabar. Setelah 183 hari bencana itu terjadi, warga yang kecewa karena soal ganti rugi aset mereka belum juga jelas memblokir Jalan Raya Porong. Akibatnya, jalur tersebut macet total selama tujuh jam, Senin (27/11).

Pemblokiran oleh sekitar 300 warga Desa Jatirejo, Kecamatan Porong, dimulai sekitar pukul 09.00. Mereka memaksa empat sopir truk pengangkut tanah menumpahkan material di badan jalan. Tanah itu semestinya untuk memperkuat tanggul penahan lumpur panas.

Sumber : Harian Jawa Pos (Selasa,28 November 2006)

INGIN TANGGUNG JAWAB KONKRET: Selain demo di Pendapa Kabupaten Sidoarjo, warga korban lumpur juga memblokade Jalan Raya Porong.

Nirwan Janji Tanggung Korban Lumpur Lapindo
JAKARTA - Nirwan Dermawan Bakrie, chairman Bakrie Capital Indonesia, menyatakan siap bertanggung jawab kepada para korban semburan lumpur panas Lapindo di Sidoarjo. Setelah mengeluarkan USD 30 juta (sekitar Rp 273 miliar) untuk menyuntik Lapindo, kini Grup Bakrie menyiapkan dana USD 140 juta atau sekitar Rp 1,27 triliun.

Sumber : Harian Republika (Senin,27 November 2006)

Luapan lumpur dari tanggul cincin di areal pusat semburan lumpur Lapindo, kian tak terkendali. Volume semburannya diprediksi terus meningkat. Indikasinya terungkap dari semakin kerasnya suara gemuruh dari semburan lumpur. Selain itu asap yang membumbung di areal pusat semburan juga semakin tebal dan tinggi.

Volume semburan lumpurnya diprediksi melebihi 150 ribu meter kubik per hari. Hal ini mengakibatkan luapan lumpur dari tanggul cincin yang ambrol, semakin deras mengalir ke arah utara menuju kolam penampungan (pond) A di Desa Kedungbendo dan Desa Renokenongo serta ke jalan tol Porong-Gempol. Sebelumnya, kondisi jalan tol Porong-Gempol tergenangi air. Namun karena luapan lumpur kian tak terkendali, maka lumpur pekat ikut menggenangi jalan tol KM 37 hingga KM 38. Aliran lumpurnya bergerak ke arah utara dan barat, mendekati jalur pintu tol Porong. "Sebelum ada peristiwa ledakan pipa gas Pertamina, semburan lumpurnya mencapai 150 ribu meter kubik per hari. Kira-kira volumenya sekarang lebih dari itu," kata petugas di lapangan.

Sumber : Harian Bisnis Indonesia (Senin,27 November 2006)

SURABAYA: Sedikitnya ribuan warga Perumahan Tanggulangin Anggun Sejahtera (Perumtas) dan Mindi, Sidoarjo sempat berkeras tidak mau dievakuasi atau tetap tinggal di Perumtas, meski rumah mereka terancam terendam lumpur Lapindo.

Dari pantauan Bisnis sejak Sabtu pekan lalu, sedikitnya 5.000 orang warga Mindi hingga Sabtu, masih berada di rumah masing-masing. Mereka menampik instruksi Presiden RI yang mengatakan bahwa daerahnya menjadi salah satu daerah segitiga bahaya.

Sumber : Harian Suara Merdeka (Senin,27 November 2006)

Tol Baru Butuh Rp 480 Miliar
TUTUP TANGGUL: Upaya menutup tanggul yang jebol akibat ledakan pipa gas Pertamina di Km 38 jalan tol Gempol-Porong, Sidoarjo hingga Minggu (25/11) belum selesai. Akibatnya, aliran lumpur menggenangi perumahan Tanggulangin Anggun Sejahtera, Sidoarjo.

SURABAYA - Ratusan keluarga dari Perumahan Tanggulangin Anggun Sejahtera (Perumtas) I Kedungbendo, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, Minggu (26/11), panik dan terpaksa mengungsi, setelah luapan lumpur panas PT Lapindo Brantas menerjang kawasan mereka.

Sumber : Harian Pikiran Rakyat(Senin, 27 November 2006)

Pengalirannya Hanya Tunggu Izin Tim

JAKARTA, (PR). PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGN) memastikan pasokan gas ke para pelanggan di Jawa Timur, yang sebelumnya terganggu akibat meledaknya pipa East Java Gas Pipeline (EJGP) milik PT Pertamina di dekat pusat semburan lumpur Lapindo Brantas Inc. di Porong, Sidoarjo akan normal kembali Minggu (26/11) malam.

Sekretaris Perusahaan PGN Widyatmiko Bapang di Jakarta, Minggu mengatakan, pasokan gas kembali normal setelah PGN dan Pertamina sukses memasang line valve berdiameter 28 inci di Offtake Station PGN di Porong, Jawa Timur.

Sumber : Harian Kompas (Senin,27 November 2006)

Warga Perumtas I Mengungsi akibat Tanggul Jebol

Surabaya, Kompas - Hingga Minggu (26/11) belum ada solusi untuk melancarkan arus transportasi barang dari arah Malang, Pasuruan, dan Banyuwangi ke Surabaya pascapenutupan jalan tol ruas Porong-Gempol. Jalur alternatif yang ada tak bisa menampung semua kendaraan sehingga terjadi kemacetan sangat parah.

Dari pemantauan Kompas, Minggu, di Jalan Raya Porong terjadi kemacetan yang cukup panjang. Untuk mengurangi kemacetan, petugas pengatur lalu lintas memberlakukan sistem buka tutup arus kendaraan, tetapi itu tidak banyak membantu.

Sumber : Harian Kompas (Senin,27 November 2006)

Enam bulan lalu suasana di Perumahan Tanggulangin Anggun Sejahtera terasa tenteram dan nyaman. Warga bergaul dengan guyub, aktivitas masyarakat berjalan normal. Sekarang suasana itu berubah, warga hidup dalam kekhawatiran, bahkan tanpa kepastian.

Kebutuhan air bersih sehari-hari sulit dipenuhi, berbagai aktivitas warga pun terganggu oleh genangan air yang mengalir dari rembesan tanggul penahan lumpur.

Sumber : Harian Bisnis Indonesia(Kamis, 23 November 2006)
Penulis: Bambang Sutejo

SURABAYA: Sebuah survei Bank Indonesia (BI) Surabaya menyimpulkan harga properti residential di Jatim pada triwulan III/2006 relatif lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya, akibat masih rendahnya permintaan konsumen terhadap fasilitas hunian.

Hasil survei juga menyebutkan, bencana semburan lumpur Lapindo di Porong telah menyebabkan omzet pengembang yang memiliki proyek di kawasan Sidoarjo mengalami penurunan hingga 50%.

Sumber : Detik.com (Kamis,23 November 2006)

Jakarta - Pipa milik Pertamina yang berada di sekitar pengeboran PT Lapindo Brantas meledak, sehingga membuat tanggul penahan lumpur runtuh. Penyebab ledakan masih belum begitu jelas. Pertamina telah menurunkan tim ke lokasi untuk mengetahui penyebab pastinya.

Hal ini disampaikan juru bicara Pertamina Toharso saat dihubungi detikcom, Rabu (22/11/2006) malam. Akibat ledakan pipa Pertamina di Porong, Sidoarjo ini, sedikitnya 3 orang tewas dan 8 orang lainnya hilang.

Sumber : Harian Rakyat Merdeka(Kamis, 23 November 2006)

Jakarta, Rakyat Merdeka. Pemerintah tampaknya ogah kalau urusan terendamnya ruas Tol Porong-Gempol oleh banjir lumpur panas yang disem­bur­kan PT La­pindo Brantas bakal me­nambah masalah baru lagi. Dari­pada me­re­lokasi tol ter­sebut, pe­me­rintah lebih me­milih untuk mem­bangun jalan layang (elevated) menggantikan ruas tol tersebut.

“Sebab kalau Tol Porong-Gem­pol direlokasi menjauhi lumpur, berarti harus melalui permu­kiman padat penduduk sehingga mem­butuhkan biaya yang sangat mahal untuk membebaskannya,” tegas Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto di Jakarta, kemarin.

Sumber : Harian Kompas(Rabu, 22 November 2006)

Saluran Drainase Terangkat hingga 50 Sentimeter

Sidoarjo, Kompas - Setelah dibuka sekitar 25 jam, Selasa (21/11) kemarin tol ruas Porong-Gempol di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, lagi-lagi ditutup. Kali ini penutupan jalan tersebut bukan karena luberan lumpur panas PT Lapindo Brantas, tetapi akibat tanah di lokasi jalan itu labil, yang dinilai rawan bagi pengguna jalan.

Atas instruksi Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur di Sidoarjo, pihak Jasa Marga mulai menutup tol ruas Porong- Gempol pada pukul 12.10. Sebelumnya, tol yang menjadi akses utama Surabaya-Malang/Pasuruan itu dibuka satu arah untuk kendaraan dari Surabaya.

Sumber : Harian Bisnis Indonesia(Rabu, 22 November 2006)
Penulis: Rahayuningsih & Pudji Lestari

JAKARTA: Bapepam-LK tetap melarang upaya manajemen PT Energi Mega Persada Tbk melepas kepemilikannya di Lapindo Brantas Inc. karena belum ada hasil penelitian dari tim independen yang menjelaskan pihak yang bertanggung jawab.

Manajemen Energi Mega mengatakan aksi korporasi yang dilakukannya tidak memerlukan persetujuan rapat umum pemegang saham (RUPS) dan juga izin dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK).

Sumber : Harian Kompas(Selasa,21 November 2006)

Lokasi Sumur Penyumbat di Desa Jatirejo Terancam Luberan Lumpur

Sidoarjo, Kompas - Kolam penampungan lumpur panas di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, kembali penuh, Senin (20/11). Hal ini akibat pembuangan lumpur panas ke Sungai Porong terhenti, sementara volume semburan lumpur panas makin bertambah.Pada 11 Oktober lalu kolam penampungan lumpur juga penuh, kemudian dilakukan peninggian tanggul 2-3 meter.

Sumber : Harian jawa Pos(Selasa,21 November 2006)

Penanggung Jawab lumpur harus jelas
Penjualan saham sebuah perusahaan merupakan hal wajar. Tapi, langkah Energi Mega Persada (EMP) menjual kepemilikan sahamnya di Lapindo Brantas Inc menimbulkan kecurigaan.

Nama Freehold Group Limited belakangan mendadak tenar. Perusahaan yang berbasis di British Virgin Island itu mengambil alih seluruh saham EMP di Kalila Energi Ltd dan Pan Asia Enterprise Ltd senilai USD 1 juta (sekitar Rp 9,2 miliar). Kalila dan Pan Asia tercatat sebagai pemegang 100 persen saham Lapindo Brantas Inc, operator sumur gas yang kini menyemburkan lumpur di Porong, Sidoarjo.

Sumber : Harian Bisnis Indonesia(Selasa, 21 November 2006)
Penulis: Pudji Lestari & Wisnu Wijaya

JAKARTA: Lapindo Brantas Inc. meminta penundaan waktu kepada PT Medco E&P Brantas, anak perusahaan PT Medco Energi Internasional Tbk, terkait gugatan arbitrase di American Arbitration Association.

Seharusnya proses arbitrase Medco E&P melawan Lapindo sudah dimulai pekan ini setelah anak perusahaan PT Energi Mega Persada Tbk tersebut merespons gugatan arbitrase itu paling lambat 19 November.

Sumber : Harian Rakyat Merdeka(Senin, 20 November 2006)

Nizar: Ini Skenario Cuci Tangan Atas Bencana Lumpur Sidoarjo

Kontroversial kasus penjualan Lapindo Brantas dari induk perusahaannya: Energi Mega Persada (EMP) yang memiliki 100 persen saham Lapindo Brantas Inc ke Freehold Group, masih berlanjut. Karena penjualan perusahaan milik keluarga Bakrie itu dinilai akal-akalan, Komisi XI DPR akan memanggil Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam).

Jakarta, Rakyat Merdeka, “Kita akan panggil itu Kepala Bapepam. Kenapa bisa begitu (penjualan Lapindo lolos-red), padahal sudah dilarang. Buat apa ada pengawas pasar modal kalau kecolongan,” kata Wakil Ketua Komisi XI DPR Olly Don­do­kam­bey kepada Rakyat Merdeka di Jakarta, kemarin.

Sumber : Harian Jawa Pos(Senin, 20 November 2006)

SIDOARJO - Kondisi tanggul utama di pusat semburan hingga kemarin masih mengkhawatirkan. Karena itu, tol Porong-Gempol pun belum bisa dibuka kembali sejak ditutup Sabtu (18/11) dini hari. Pembukaan tol masih menunggu tuntasnya perbaikan tanggul.

"Timnas belum mengabarkan kesiapan membuka tol kembali," ungkap Kepala Jasa Marga Jatim Subakti Syukur kemarin. Menurut dia, tol dibuka kalau kondisi tanggul yang diluberi lumpur dua hari lalu sudah teratasi.

Sumber : Harian Kompas(Senin,20 November 2006)

Didik J Rachbini: Jelaskan Pengalihan Saham secara Transparan

Sidoarjo, Kompas - Jalan tol ruas Porong-Gempol di Kabupaten Sidoarjo masih kritis. Lumpur di dalam kolam penampungan di sisi selatan jalan tol masih berpotensi meluber dan menjebol tanggul. Karena itu, jalan tol yang menjadi akses utama Surabaya-Malang itu sampai Minggu (19/11) masih ditutup total.

Jalan tol ruas Porong-Gempol ditutup sejak Sabtu lalu pukul 03.45. Penutupan terpaksa dilakukan karena tanggul di sekitar semburan lumpur panas atau tanggul ring 1 jebol. Akibatnya, lumpur mengalir ke kolam penampungan di sisi selatan dan meluber ke jalan tol sepanjang 100 meter.

Sumber : Harian Sinar Harapan(Jumat, 17 November 2006)

JAKARTA-Untuk menghentikan semburan lumpur panas, banyak cara dilakukan. Mendatangkan para ilmuwan Rusia menjadi satu contoh. Dalam penjelasan yang paling terakhir, teknologi yang mereka sarankan diketahui bukan barang baru bagi upaya penghentian lumpur.

Awal minggu ini, BPPT bekerja sama dengan Dr Mikhail Pavlov dari Institut Teknologi Rusia (RIT) berkeyakinan dapat mengetahui karakter sumber semburan lumpur di Sidoarjo dalam waktu 3-6 bulan. Dengan teknologi bernama stratum well field (SWF) dan micro seismic monitoring (MSM), mereka berkeyakinan akan segera mengetahui pangkal penyebab kejadian tersebut. Selanjutnya, upaya penghentian semburan dapat dilakukan secepatnya.

Sumber : Harian Bisnis Indonesia(Jumat, 17 November 2006)
Penulis: Rahayuningsih, Y. Bayu Widagdo & Pudji Lestari

JIMBARAN, Bali: Bapepam-LK akan meminta PT Energi Mega Persada Tbk untuk menjelaskan pemegang saham pe-ngendali (ultimate shareholder) Freehold Group Limited dan kemampuan dalam mengatasi persoalan luapan lumpur panas di sumur Banjar Panji-1 di Porong, Sidoarjo, Jatim.

"Kita akan meminta klarifikasi, siapa pembelinya, kemampuannya apa, siapa ultimate shareholder-nya dan betul tidak dia non affiliated," ujar Ketua Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan A. Fuad Rahmany kepada pers, di sela-sela seminar Global Imbalances and Their Impact on Emerging Market, kemarin.

Sumber : Harian Bisnis Indonesia(Kamis, 16 November 2006)
Penulis: Rahayuningsih, Pudji Lestari & Abraham Runga

JAKARTA: Freehold Group Ltd, perusahaan investasi yang berasal dari British Virgin Islands, akhirnya menguasai 100% saham Lapindo Brantas Inc setelah dilepas PT Energi Mega Persada Tbk.

Direktur Energi Mega Tom Soulsby mengatakan Lapindo Brantas dijual untuk menyelesaikan insiden luapan lumpur panas di sumur Banjar Panji-1 di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, dan melindungi kepentingan pemegang saham minoritas.

Sumber : Harian Kompas (Rabu,15 November 2006)

Surabaya, Kompas. Limbah besi yang dijadikan lapisan penguat tanggul penahan lumpur panas di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, hingga kini belum dibongkar. Padahal, limbah besi tersebut, menurut Kementerian Negara Lingkungan Hidup, termasuk bahan berbahaya dan beracun atau B3 dengan kode limbah nomor D 208 sehingga berpotensi mencemari lingkungan.

Kerak besi untuk menguatkan tanggul penahan lumpur telah digunakan sejak 11 Oktober. Kerak berupa gumpalan besi berwarna hitam itu ditabur dan dipadatkan di tanggul Desa Renokenongo, Siring, dan Desa Jatirejo setebal 10-20 sentimeter.

Sumber : Harian Bisnis Indonesia(Rabu, 15 November 2006)
Penulis: Pudji Lestari, Rahayuningsih & Abraham Runga

JAKARTA: Manajemen PT Energi Mega Persada Tbk 'nekat' menjual unit usahanya Lapindo Brantas Inc kepada investor yang tidak berafiliasi dengan Grup Bakrie kendati otoritas pasar modal bersikeras melarangnya.

Menurut dokumen yang diperoleh Bisnis, langkah spin-off kepada pihak ketiga ditempuh Energi Mega agar Lapindo dapat memenuhi komitmennya dalam menanggulangi insiden luapan lumpur di sumur Banjar Panji-1 di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur.

Sumber : Harian Kompas(Selasa, 14 November 2006)

Jakarta, Kompas - Dengan stratum well field (SWF) dan micro seismic monitoring (MSM), yaitu teknik baru observasi dan analisis komputer untuk mengidentifikasi kondisi lapisan di bawah permukaan bumi, tim Rusia yang dipimpin Dr Mikhail Pavlov berkeyakinan dapat mengetahui karakter sumber semburan lumpur di Sidoarjo dalam waktu 3-6 bulan. Bila pangkal penyebabnya dapat diketahui, selanjutnya upaya penghentian semburan itu akan dapat dilakukan dengan cepat.

"Proses penyumbatan ini sendiri memerlukan waktu sekitar 3 bulan. Dengan demikian, seluruh proses mengatasi bencana itu akan memerlukan waktu setengah tahun," kata Mikhail Pavlov dari Russian Institute of Technology, dalam diskusi iptek "Penerapan Teknologi Eksplorasi Bawah Permukaan dari Rusia: Kasus Semburan Lumpur Lapindo" yang diselenggarakan Kedeputian Pendayagunaan dan Pemasyarakatan Iptek, Kantor Menteri Negara Riset dan Teknologi, Senin (13/11), di Jakarta.

Sumber : Harian Republika (Selasa,14 November 2006)

SURABAYA --- Mantan vice presiden dan GM Lapindo Brantas Inc, Aswan P Siregar, Senin (13/11), diperiksa sebagai tersangka baru kasus semburan lumpur panas Lapindo di Porong, Sidoarjo.

Dalam pemeriksaan di ruang Tipiter Polda Jatim di Surabaya itu, Aswan diperiksa sejak pukul 09.30 WIB dengan didampingi sejumlah pengacara, di antaranya Trimulya D Soeryadi dan Aji Wijaya. ''Pak Aswan diperiksa sebagai tersangka baru, karena dia yang mengetahui proses perencanaan pengeboran di sumur Banjarpanji-1, sebelum digantikan Imam Agustino,'' ungkap Kepala Satuan Tipiter Polda Jatim, AKBP I Nyoman Sekena.

Sumber : Harian Suara Merdeka (Selasa,14 November 2006)

SURABAYA -Tiga berita acara pemeriksaan (BAP) dalam kasus semburan lumpur panas PT Lapindo Brantas Inc di Porong, Sidoarjo, Jatim, dikembalikan oleh jaksa penuntut umum (JPU) dari Kejati Jawa Timur kepada penyidik Polda Jatim.

"Tiga BAP yang kami limpahkan untuk kali pertama kepada jaksa pada 30 Oktober 2006 telah dikembalikan pada Jumat (10/11) lalu, sedangkan BAP lainnya belum, dan mungkin akan dikembalikan. Tapi hal itu merupakan hal yang wajar," ujar Kepala Satuan Tindak Pidana Tertentu Polda Jatim, AKBP I Nyoman Sukena SIK, di Surabaya, kemarin.

Sumber : Harian Republika (Senin,13 November 2006)

Teknologi Rusia Jadi Tawaran Menarik untuk ketahui Konfigurasi Lumpur Sidoarjo

Jakarta-RoL-- Teknologi Rusia Stratum Well Field (SWF) dan Micro Seismic Monitor (MSM) untuk mengetahui konfigurasi di bawah permukaan bumi menjadi tawaran menarik untuk dipertimbangkan dalam mengatasi semburan Lumpur panas Sidoarjo.

"Teknologi ini biasa kami gunakan untuk mengetahui dengan sangat detil kondisi di bawah permukaan bumi untuk mencari sumber-sumber migas," kata pakar geologi Rusia Dr Mikhail Pavlow dalam Dialog "Penerapan Teknologi Eksplorasi Bawah Permukaan dari Rusia: Kasus Semburan Lumpur Lapindo," di Jakarta, Senin (13/11).

Sumber : Harian Bisnis Indonesia(Senin, 13 November 2006)

JAKARTA: PT Medco Energi Internasional Tbk, perusahaan yang dikendalikan oleh keluarga Panigoro, akhirnya menyeret Lapindo Brantas Inc ke arbitrase internasional di New York terkait semburan lumpur panas di sumur Banjar Panji-1, Porong, Sidoarjo.

Perbedaan pendapat soal pihak yang harus bertanggung jawab sekaligus potensi kerugian yang bakal ditanggung oleh pemegang kontrak produksi migas Blok Brantas PSC membuat Medco berinisiatif memperkarakan operator sumur itu melalui arbitrase.

Sumber : Harian Kompas(Sabtu,11 November 2006)

Sidoarjo, Kompas - Setelah ditutup beberapa kali, jalan tol ruas Porong-Gempol di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, kembali ditutup mulai Jumat (10/11) pukul 10.15. Ini disebabkan lumpur kembali berpotensi meluber ke jalan tol setelah sekitar pukul 09.00 tanggul tanah di sekitar titik utama semburan lumpur panas terbelah.

Kepala Balai Bangunan Hidrolis dan Geoteknik Keairan Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pekerjaan Umum Arie Setiadi Murwanto mengatakan, gejala terbelahnya tanggul di sekitar semburan lumpur panas terpantau sejak Kamis malam. Oleh sebab itu, kata Arie, begitu pada Jumat pagi kondisi tanggul semakin mengkhawatirkan, jalan tol ditutup agar tidak membahayakan pengguna jalan.

Sumber : Harian Kompas (Kamis,09 November 2006)

Ganti Rugi Lahan Akan Dilakukan Kelompok Bakrie

Jakarta, Kompas - Rencana penggunaan limbah besi untuk lapisan penguat tanggul penampung semburan lumpur panas di Porong hingga kini masih dikaji. Menurut Purnomo Yusgiantoro, selaku Ketua Dewan Pengarah Tim Nasional Penanggulangan Lumpur PT Lapindo Brantas, hadirnya tim dari Kantor KLH di Porong saat ini justru untuk memastikan ada atau tidaknya limbah beracun pada limbah besi tersebut.

"Mereka sekarang ada di Porong (Sidoarjo, Jawa Timur) untuk melihat apakah (limbah besi) itu masuk kategori B3 (bahan beracun berbahaya). Akan tetapi, prinsip kami, limbah besi itu untuk penguatan tanggul. Apalagi menjelang musim hujan sekarang ini. Karena itu, tanggulnya harus diperkuat," ujar Purnomo yang juga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menjawab pers di Jakarta, Rabu (8/11).

Sumber : Harian Jawa Pos (Kamis,09 November 2006)

Setelah Tanggul Retak

SIDOARJO - Keretakan tanggul di Km 38,400 membuat tol ditutup sehari. Kemarin tol Porong-Gempol kembali dibuka. Meski masih ada yang ragu-ragu untuk melintas, Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur (Timnas) telah menyatakan bahwa tol tersebut aman dilewati kembali.

"Kalau kami berani buka, tentu tol sudah lebih dahulu kami nyatakan aman," tegas juru bicara Timnas Rudi Novrianto. Menurut dia, penutupan sehari sebelumnya dilakukan karena sedang ada perbaikan tanggul.

Sumber : Harian Jawa Pos (Rabu,08 November 2006)

SIDOARJO - Jalan tol Surabaya-Gempol tutup total sekitar pukul 14.30 kemarin. Penutupan itu dilakukan setelah terjadi keretakan tanggul di Kilometer (Km) 38.400. Hingga tadi malam, Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur masih memperbaiki tanggul tersebut.

Keretakan tanggul diketahui sekitar pukul 14.00. Waktu itu jalan tol dibuka untuk arus kendaraan dari Porong ke Gempol. Begitu tanggul yang berjarak sekitar 400 meter dari lokasi pusat semburan itu retak, petugas pengawas langsung menutup jalan tol. Kondisi tol dianggap tidak aman untuk keselamatan pengguna.

Sumber : Harian Jawa Pos (Sabtu, 04 November 2006)

Timnas Percepat Penguatan Tanggul
SIDOARJO - Warga Sidoarjo tak perlu khawatir memasuki musim hujan. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto yakin semburan lumpur Lapindo tidak akan membanjiri kawasan-kawasan di Sidoarjo yang selama ini masih aman.

Dia mengaku optimistis setelah melihat langkah-langkah Tim Nasional (Timnas) Penanggulangan Lumpur mengantisipasi datangnya musim hujan. "Penguatan tanggul dan sistem pembuangan air lumpur adalah dua hal pokok yang menjadi perhatian timnas," kata Djoko di Sidoarjo kemarin.

Sumber: Harian Kompas ( Jumat, 6 Oktober 2006)

Sidoarjo, Kompas - Tingginya kadar kepekatan lumpur panas di kolam penampungan di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, menjadi kendala dalam proses pembuangan ke Sungai Porong.

Sementara itu, volume pembuangan lumpur ke laut lebih kecil dibanding volume semburan yang kini mencapai sekitar 126.000 meter kubik per hari.

Sumber : Harian Kompas(Jumat, 13 Oktober 2006)
Penulis: LAKSANA AGUNG SAPUTRA

PT KA Siapkan Jalur Alternatif

Sidoarjo, Kompas - Rembesan air lumpur ke sumur-sumur penduduk di sekitar kolam penampungan lumpur di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, semakin meluas. Akibatnya, sampai Kamis (12/10), ratusan sumur penduduk yang tersebar di enam desa sudah tercemar rembesan lumpur dari dalam tanah.

Sumur-sumur penduduk yang tercemar lumpur itu airnya berubah warna menjadi keruh kehitaman dan berbau. Air sumur terasa agak licin di tangan, rasanya sedikit asin dan getir. "Kalau dipakai untuk mandi, kulit terasa gatal," kata Nurcholiq, warga Dusun Wangkal, Desa Renokenongo.

Sumber : Harian Sinar Harapan (Kamis,2 November 2006)

Semburan lumpur di Porong, Sidoarjo, sejak 29 Mei 2006, belum juga mampu dihentikan, padahal saat ini mulai memasuki musim penghujan. Wartawan Sinar Harapan di Surabaya, Chusnun Hadi, memberi gambaran tentang kemungkinan bencana yang lebih besar jika masalah ini tidak segera diselesaikan. Tulisannya diturunkan dalam dua seri.

SIDOARJO–Musim hujan akan menjadi momok yang menakutkan bagi warga di sekitar semburan lumpur panas Porong, Sidoarjo. Tidak menutup kemungkinan wilayah yang akan ditenggelamkan oleh lumpur panas Lapindo Brantas Inc semakin meluas.Desa Siring, Desa Jatirejo, Desa Renokenongo (Kecamatan Porong), dan Desa Kedungbendo (Kecamatan Tanggulangin) telah tenggelam. Kini Desa Mindi dan Desa Juwet Kenongo (Kecamatan Porong), serta Desa Pejarakan, Desa Kedungcangkring, dan Desa Besuki (Kecamatan Jabon) mulai terancam.

Sumber : Harian Kompas (Kamis,2 November 2006)

Sidoarjo, Kompas - Saluran pelimpah air hujan dan lumpur panas mulai dioperasikan, Rabu (1/11) sekitar pukul 09.30. Meski demikian, lumpur di kolam penampungan yang sebagian besar telah mengendap dan sangat kental sulit mengalir ke saluran itu.

Saluran yang sedianya dioperasikan pada 25 Oktober itu berupa kanal sepanjang sekitar 150 meter. Pangkalnya berada tepat di sisi kolam penampungan lumpur dan bermuara di tepi tanggul Sungai Porong. Muara saluran berupa gardu semacam bungker tempat pipa sedot yang terinstalasi langsung dengan pompa air dan lumpur.

Sumber : Harian Jawa Pos (Rabu,1 November 2006)

SIDOARJO - Saat upaya menutup pusat semburan lumpur masih dalam proses, lubang semburan baru semakin banyak ditemukan. Jika sebelumnya semburan dalam skala kecil (bubble) ditemukan di radius dekat pusat semburan, kemarin ditemukan bubble baru di area persawahan di wilayah Desa Besuki, Kecamatan Jabon, hampir 1 kilometer sari pusat semburan lumpur.

Sumber : Harian Bisnis Indonesia(Senin, 30 Oktober 2006)
Penulis: Arif Gunawan S

JAKARTA: Manajemen PT Energi Mega Persada Tbk masih terus mengupayakan persetujuan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) atas langkah spin off Lapindo Brantas Inc., kendati akan tetap mematuhi keputusan akhir otoritas tersebut.

Direktur Utama Energi Chris Newton menjelaskan setelah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang membahas rencana spin off anak usahanya itu tertunda, pembicaraan dengan Bapepam-LK akan kembali dilakukan.

Sumber : Harian Kompas (Kamis, 19 Oktober 2006)

JAKARTA, KOMPAS - Dua lembaga teknis, yaitu Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi dan Tim Nasional Penanggulangan Lumpur, sepakat menyiapkan waduk atau tanggul permanen untuk menampung semburan lumpur panas di Sidoarjo, Jawa Timur.

Solusi permanen itu masih menunggu persiapan teknis desain bangunan. Di luar itu, antisipasi lain juga diusulkan oleh Departemen Perhubungan yang menjadwalkan mengalihkan atau memindahkan jalur rel kereta api (KA) Porong-Surabaya ke lokasi yang lebih aman.

Sumber : Harian Bisnis Indonesia (Kamis, 19 Oktober 2006)

JAKARTA: Volume semburan lumpur Lapindo Brantas Inc yang mencapai 1.155 miliar m3 kemungkinan baru akan berakhir 31 tahun lagi jika kondisi tekanan, suhu, dan geologinya masih sama dengan kondisi saat ini.

Sumber : Harian Kompas (Selasa, 17 Oktober 2006)

SIDOARJO, KOMPAS - Proses pembuangan lumpur panas ke Sungai Porong di Kabupaten Sidoarjo dihadang sejumlah kendala. Kendala itu, antara lain, adalah adanya sampah pada lumpur dan belum konsistennya pasokan air untuk menggelontor lumpur.

Sumber : Harian Kompas(Jumat, 13 Oktober 2006)
Penulis: LAKSANA AGUNG SAPUTRA

PT KA Siapkan Jalur Alternatif

Sidoarjo, Kompas - Rembesan air lumpur ke sumur-sumur penduduk di sekitar kolam penampungan lumpur di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, semakin meluas. Akibatnya, sampai Kamis (12/10), ratusan sumur penduduk yang tersebar di enam desa sudah tercemar rembesan lumpur dari dalam tanah.

Sumur-sumur penduduk yang tercemar lumpur itu airnya berubah warna menjadi keruh kehitaman dan berbau. Air sumur terasa agak licin di tangan, rasanya sedikit asin dan getir. "Kalau dipakai untuk mandi, kulit terasa gatal," kata Nurcholiq, warga Dusun Wangkal, Desa Renokenongo.

Sumber : Jawa Pos dotcom(Rabu, 11 Oktober 2006)

BPPT Matangkan Skenario Pembuangan ke Laut
JAKARTA - Cara apa pun untuk menghentikan semburan lumpur Lapindo di Porong, Sidoarjo, Jatim, agaknya bakal sia-sia. Termasuk metode pengeboran miring (relief well). Menurut kajian BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi), butuh waktu 31 tahun agar semburan lumpur berhenti sendiri.

Kepala Pusat Teknologi Sumber Daya Lahan Wilayah dan Migitasi Bencana BPPT Agus Kristijono mengatakan, material di perut bumi di kawasan eksplorasi Lapindo Brantas Inc diperkirakan 1,155 miliar meter kubik. Jumlah itu berdasarkan kajian geologi dari Timnas Penanganan Semburan Lumpur di Sidoarjo.

Sumber : Harian Bisnis Indonesia(Senin, 9 Oktober 2006)

JAKARTA: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengharapkan kasus semburan lumpur panas di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, bisa segera diatasi setelah lumpur itu muncul sejak 29 Mei 2006.

"Insya Allah setelah bekerja siang malam, segera bisa kita atasi," kata Presiden dalam temu wicara dengan para petani di Jember, Jawa Timur, kemarin.

Sumber :www.tempointeraktif.com (Mingu, 8 Oktober 2006)

Presiden menyatakan bisa mengerti dan memahami kendala yang dihadapi Tim Nasional Penanggulangan Lumpur Panas PT Lapindo Brantas yang belum membuang lumpur ke Kali Porong. "Saya sudah menyampaikan kendala-kendala tersebut dan Presiden bilang no problem, silahkan diteruskan," kata Ketua Tim Nasional Basuki Hadimuljono seusai bertemu Presiden di ruang VVIP Bandar Udara Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur.

Sumber: Harian Kompas ( Jumat, 6 Oktober 2006)

Sidoarjo, Kompas - Tingginya kadar kepekatan lumpur panas di kolam penampungan di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, menjadi kendala dalam proses pembuangan ke Sungai Porong.

Sementara itu, volume pembuangan lumpur ke laut lebih kecil dibanding volume semburan yang kini mencapai sekitar 126.000 meter kubik per hari.

Sumber: Harian Kompas (Jumat, 6 Oktober 2006)

Sidoarjo, Kompas - Tingginya kadar kepekatan lumpur panas di kolam penampungan di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, menjadi kendala dalam proses pembuangan ke Sungai Porong.

Sementara itu, volume pembuangan lumpur ke laut lebih kecil dibanding volume semburan yang kini mencapai sekitar 126.000 meter kubik per hari.

Sumber: Harian Suara Merdeka (Kamis, 5 Oktober 2006)

SIDOARJO-Karena kekurangsiapan masalah teknis, rencana uji coba pembuangan lumpur panas PT Lapindo Brantas ke Kali Porong, Rabu (4/10) gagal dilaksanakan.

Informasi di lapangan kemarin menunjukkan, dari rencana tiga unit mesin pompa yang akan dioperasikan, yang baru terlihat di lapangan hanya satu. Mesin pompa itu diangkut dengan truk L-9528-QA yang parkir di sekitar pond 4 Desa Besuki, Kecamatan Jabon, Sidoarjo.

Sumber: Harian Kompas (Rabu, 4 Oktober 2006)

Sidoarjo, Kompas - Setelah terendam lumpur panas selama sembilan hari, jalan tol Surabaya-Gempol ruas Porong-Gempol di Kabupaten Sidoarjo, berhasil dibersihkan. Ruas tol itu dibuka kembali, Selasa (3/10) sekitar pukul 15.00.

Namun, jalan tol itu masih hanya untuk truk pengangkut pasir-batu dan kendaraan petugas penanggulangan lumpur. Diharapkan, jalan tol ini bisa dibuka untuk umum 9 Oktober nanti.

Sumber: Harian Bisnis Indonesia (Selasa, 3 Oktober 2006)

JAKARTA: Kendati telah menjual Lapindo Brantas Inc kepada Lyte Ltd seharga US$2, PT Energi Mega Persada Tbk tetap berpeluang membukukan royalti sebesar 2% per tahun atau Rp3,8 miliar dari unit usahanya itu.

Dalam surat edaran kepada pemegang saham, yang menurut jadwal baru akan dibagikan melalui pos tercatat pada 5 Oktober, manajemen Energi Mega menyatakan Lyte selaku pembeli akan membayar royalti setiap tahun sebesar 2% dari pendapatan bruto yang didapatkan dari 50% kepemilikan Lapindo atas working interest di Blok Brantas PSC. Perhitungan 2% ini akan dilakukan secara bulanan.

Sumber: Harian Kompas (Senin, 2 Oktober 2006)

Pilihannya: Segera Dibuang ke Laut

SIDOARJO,KOMPAS - Lumpur panas yang terus menyembur--bahkan cenderung makin membesar--di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, menjadi ancaman serius bagi pembangunan relief well. Relief well adalah sumur pengeboran miring yang tersambung ke titik utama untuk menghentikan semburan lumpur panas.

Anggota Tim Nasional Penanganan Lumpur Panas Rudi Rubiandini, Minggu (1/10) di Sidoarjo mengatakan, jika lumpur masuk ke kawasan relief well yang berbentuk rig sumur pengeboran, maka relief well harus segera dipindahkan. “Itu memakan waktu 45 hari. Seperti halnya saat tanggul di Desa Siring jebol dan menggenangi relief well, maka kami harus memulai pembuatan relief well dari awal lagi," ucap Rudi.

Sumber : Harian Bisnis Indonesia(Jumat, 29 September 2006)

JAKARTA: Menko Kesra Aburizal Bakrie tengah mengkaji kemungkinan untuk menggugat Greenpeace Asia Tenggara atas aksi demonstrasi LSM lingkungan tersebut di depan kantornya, Rabu lalu.

"Kami sudah membahasnya bersama Sesmenko dan pihak lain yang berkompeten untuk melakukan langkah hukum," ujar Staf Khusus Menko Kesra Lalu Mara Satria Wangsa di Jakarta, kemarin.

Menko Kesra kemungkinan akan mengajukan gugatan hukum kepada Greenpeace.

Sumber : Harian Rakyat Merdeka(Jumat, 29 September 2006)

Wakil Koordinator Jatam: Pemerintah Tuli & Bebal

Pemerintah diingatkan untuk tidak membuang langsung lumpur panas yang disemburkan PT Lapindo Brantas Inc di Sidoarjo, Jawa Timur ke laut karena akan merusak dan membahayakan lingkungan.

Jakarta, Rakyat Merdeka. Selain itu, diingatkan pula de­ngan dibuangnya Lumpur ke laut bisa membahayakan eko­sis­tem seperti meracuni ikan yang akan dikonsumsi manusia.

Sumber: Harian Kompas (Jumat, 29 September 2006)

Jakarta, Kompas - Kementerian Negara Lingkungan Hidup telah menyiapkan skenario penanganan lingkungan jika lumpur dialirkan ke laut melalui Sungai Porong. Dalam skenario jangka panjang itu, lumpur akan digunakan untuk reklamasi pantai dan penanaman bakau.

Meski demikian, menurut Menteri Negara Lingkungan Hidup Rachmat Witoelar, pembuangan lumpur melalui Sungai Porong adalah alternatif terakhir dan dilakukan jika ada unsur keterpaksaan. "Kalaupun nanti akhirnya dibuang ke Sungai Porong, kami akan mengupayakan supaya di sana tidak tercemar," kata Rachmat kepada wartawan di Jakarta, Kamis (28/9).

Sumber : Harian Republika(Kamis, 28 September 2006)

JAKARTA -- Presiden Susilo Bambang Yudhyono menetapkan daerah yang tergenang lumpur PT Lapindo Brantas di Porong, Kabupaten Sidoarjo, seluas 400 hektare sebagai kawasan rawan bencana. Karenanya, daerah itu dinyatakan tidak lagi layak untuk dihuni.

''Masyarakat yang ada di situ, perlu dimukimkan kembali,'' kata Menteri PU, Djoko Kirmanto, ketika menjelaskan hasil sidang kabinet khusus membahas lumpur Lapindo di Kantor Presiden Jakarta, Rabu (27/9).

Sumber: Harian Kompas (Kamis, 28 September 2006)

Menneg LH Nyatakan Pembuangan ke Laut sebagai ”Force Majeur”

Jakarta, Kompas - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberi petunjuk untuk mengalirkan lumpur panas ke laut melalui Sungai Porong, Sidoarjo. Tiga pompa dengan kapasitas 1.000-1.500 meter kubik per jam akan dioperasikan untuk mengalirkan lumpur panas tanpa pengolahan sedikit pun mulai 5 Oktober 2006.

Dengan kapasitas pompa seperti itu, setiap hari sekitar 50.000 meter kubik lumpur panas akan dialirkan ke laut melalui Sungai Porong. Arahan Presiden disampaikan dalam rapat kabinet paripurna tentang penanganan lumpur panas akibat kekeliruan operasi PT Lapindo Brantas di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (27/9).

Sumber: Harian Bisnis Indonesia (Rabu, 27 September 2006)

Debit lumpur Lapindo naik 60

Semakin derasnya debit semburan itu diduga kuat menjadi penyebab semakin rentannya tanggul-tanggul penahan, yang dibangun sejak Juni, hingga akhirnya semakin banyak titik yang jebol.

"Pascajebolnya tanggul di pusat semburan tadi malam, Timnas Lumpur hanya bisa me-maintain semburan lumpur agar bisa terkendali. Jadi sekadar tambal sulam. Kondisi kali ini memang agak sulit, apalagi belakangan debit lumpur semakin membesar mencapai 80.000 m3," kata juru bicara Timnas Lumpur Rudi Novrianto melalui telepon kepada Bisnis, kemarin.

Sumber: Harian Kompas (Rabu, 27 September 2006)

Menunggu Keputusan Presiden

Sidoarjo, Kompas - Akibat tanggul penahan lumpur jebol, Jalan Tol Porong-Gempol terendam lumpur panas sepanjang 300 meter dengan ketinggian 1,5 meter. Akibat terendam lumpur, jalan tol diperkirakan sangat rawan digunakan untuk angkutan mudik Lebaran mendatang.

Sampai Selasa (26/9) sore, lumpur kental dengan asap dan bau menyengat masih menggenangi jalan tol dan tidak mungkin dilewati kendaraan. Lumpur tersebut berasal dari tanggul yang jebol selebar 10 meter dan ketinggiannya sekitar enam meter, pada Senin sekitar pukul 21.00.

Sumber : Harian Bisnis Indonesia(Selasa, 26 September 2006)

JAKARTA: Tim penanganan Lumpur Sidoarjo diminta lebih memerhatikan upaya me-ngatasi luapan lumpur di permukaan, apalagi musim hujan sudah dekat dan dikhawatirkan hal itu akan menenggelamkan Kecamatan Porong.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Tim Independen Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) Edy Sunardi di Jakarta, kemarin.

Sumber : Harian Kompas (Selasa, 26 September 2006)

Jakarta, Kompas - Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Fuad Rahmany menyatakan akan meneliti lebih lanjut transaksi divestasi kepemilikan saham PT Energi Mega Persada di Lapindo Brantas Inc. Jika ditemukan hal yang tidak layak, Bapepam memiliki kewenangan penuh untuk membatalkan transaksi tersebut.

Sonny Keraf: PT Lapindo Pantas Disebut Penjahat Lingkungan

Sudah berbulan-bulan, semburan lumpur panas PT Lapindo Brantas di Sidoarjo, Jawa Timur belum juga bisa diatasi. Kini, tanahnya sudah amblas 88 cm. Komisi VII DPR berniat menyelesaikan lumpurgate itu secara politis di DPR.

PRESIDEN SBY sudah datang berkunjung ke Sidoarjo. Wakil Pre­siden Jusuf Kalla juga sama. Be­­berapa menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) tak keting­­galan, juga berkunjung ke kolam lum­pur itu. Namun, hingga kini, lumpur panas itu tak kunjung bisa diatasi.

Sumber: Harian Bisnis Indonesia (Kamis, 21 September 2006)

SURABAYA: HIPMI mendesak Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah untuk segera menghitung kerugian pengusaha skala kecil menengah korban lumpur Lapindo di Sidoarjo.

Sekretaris Jenderal Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP-Hipmi) Made Suryadana mengatakan proses penyelamatan industri kecil maupun UKM harus segera diupayakan, karena dampak lumpur sudah sangat dirasakan, yaitu merosotnya angka penjualan.

Sumber: Harian Suara Merdeka (Selasa, 19 September 2006)

SIDOARJO -Semburan lumpur panas PT Lapindo Brantas tak hanya mengakibatkan luberan lumpur di mana-mana. Kondisi fisik tanah di sekitar pusat semburan lumpur, juga mengalami penurunan hingga 0,94 meter.

Setidaknya ada empat desa yang tanahnya ambles, yakni Desa Siring, Desa Jatirejo, dan Desa Renokenongo (ketiganya di Kecamatan Porong), serta Desa Kedungbendo, Kecamatan Tanggulangin.

Kenyataan itu diungkapkan Ketua Tim Surface Institut Teknologi Bandung (ITB), Kukuh Hadianto kepada wartawan, Senin (18/9).

Sumber: Harian Kompas (Sabtu, 16 September 2006) 

Sidoarjo, Kompas - Permukiman di dua desa yaitu Desa Mindi dan Desa Pejarakan, Kabupaten Siodarjo, hari Jumat (15/9) mulai terendam lumpur panas menyusul jebolnya tanggul di dua titik itu. Sementara empat desa yang sudah tenggelam, yaitu Desa Jatirejo, Ronokenongo, dan Desa Siring di Kecamatan Porong, serta Desa Kedungbendo di Kecamatan Tanggulangin.

Penduduk yang mengungsi berjumlah 9.789 jiwa karena rumahnya tak dapat dihuni lagi, dan 1.776 buruh kehilangan pekerjaan akibat pabrik tempat mereka bekerja terendam atau tenggelam.

Sumber: Kompas Cyber Media (Rabu, 9 Juli 2003)

Jakarta, Rabu. Dinas Kebersihan DKI Jakarta menyiapkan program darurat penanganan sampah melalui enam mesin bala press, jika Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bantar Gebang Bekasi ditutup akhir Desember 2003.
  
"Satu mesin bala press buatan Jerman harganya sekitar Rp 15 miliar dan mampu memproses 500 ton sampah perhari. Kita butuh enam mesin," kata Kepala Dinas Kebersihan, Selamat Limbong, di Jakarta, Rabu (9/7).
  

Sumber : Media Indonesia Online, 8 September 2006 

JAKARTA--MIOL: Menneg BUMN Sugiharto menegaskan, PT Jasa Marga harus diperlakukan secara adil karena mereka terpaksa harus menutup jalan tol Gempol-Surabaya akibat kasus semburan lumpur panas dari lokasi eksplorasi PT Lapindo Brantas Inc.

"Jasa Marga harus diperlakukan secara adil karena kerugian potensial mencapai Rp100 miliar," kata Sugiharto kepada pers sebelum menemui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor Kepresidenan, Jumat pagi.

Sumber : Media Indonesia Online, 8 September 2006

SURABAYA--MIOL: Gelembung air baru yang terdeteksi pada Kamis (7/9), di dekat pond (kolam penampungan lumpur) 3 Dusun Jatianom, Desa Jatirejo, kondisinya, Jumat, terlihat semakin mengecil.

Namun petugas Fergaco Indonesia dan Lapindo masih kesulitan untuk masuk ke lokasi, guna menganalisis properti yang dikeluarkan oleh gelembung tersebut.

Sumber : Media Indonesia Online, 8 September 2006

BANDUNG--MIOL: Menakertrans Erman Suparno menawarkan warga korban Lumpur panas dari kawasan eksplorasi PT Lapindo Brantas, di Sidoarjo, Jawa Timur untuk bertransmigrasi ke sejumlah daerah di tanah air.

"Memang belum ada yang daftar, tapi penawaran itu sendiri adalah kewenangan dari dinas setempat," katanya usai menghadiri acara Penandatanganan 'Naskah Kerja Sama di Bidang Ketransmigrasian Antara 18 Pemerintah Daerah/Kota di Jabar selaku Daerah Pengirim/Asal dengan 18 Pemerintah Kabupaten Daerah Penerima/Penempatan', di Gedung Sate, Bandung, Kamis malam.

Sumber : Media Indonesia Online, 7 September 2006 

JAKARTA--MIOL: Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengatakan jalan tol ruas Porong-Sidoarjo akan ditinggikan 2,5 meter dengan jarak satu km untuk menghindari rendaman lumpur panas.

"Namun kalau peninggian itu berbahaya, akan ada dua alternatif lain yaitu pembuatan jalan layang dan membuat jalur lingkar baru," kata Djoko Kirmanto sebelum mengikuti sidang kabinet di Kantor Kepresidenan, di Jakarta, Kamis.

Sumber : Media Indonesia Online, 7 September 2006

SURABAYA-MIOL-: Tiga orang menteri yakni Menteri Lingkungan Hidup Rachmat Witoelar, Menteri ESDM Purnomo Yosgiantoro, dan Menteri Kelautan Freddy Numberi, Kamis, membahas masalah luapan lumpur panas Lapindo di kampus ITS Surabaya.

"Fokusnya tentang pembuangan air lumpur dan lumpur itu sendiri, tapi ketiga menteri akan mengemukakan pandangannya, kemudian ada masukan dari tim ITS," ujar staf Pembantu Rektor (PR) III ITS bidang komunikasi Ir Sukemi.

Sumber : Media Indonesia Online, 6 September 2006

JAKARTA--MIOL: Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Aburizal Bakrie mengatakan pemerintah akan mengkoordinasi penanganan dampak luapan lumpur panas di daerah eksplorasi PT Lapindo Brantas Inc di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur.

Pemerintah telah minta departemen terkait untuk mengkoordinir dan menyelaraskan penanganan luapan lumpur panas yang kini telah menenggelamkan lima desa di sekitar daerah eksplorasi itu, katanya, Rabu.

Sumber : Media Indonesia Online, 6 September 2006 

SURABAYA--MIOL: Tercatat 35 paranormal, baik yang berasal dari Sidoarjo maupun dari luar Jatim, menyatakan kesiapannya 'menutup' semburan lumpur Lapindo Brantas Inc (LBI), dengan kekuatan supranatural yang dimilikinya.

Kades Kedungbendo, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo, Hasan, ditemui di Balai Desa Kedungbendo, Rabu mengemukakan, tujuan diselenggarakan sayembara ritual lumpur adalah untuk menangani semburan lumpur Lapindo yang kini sudah berjalan 100 hari, secara non-teknis.

Sumber : Media Indonesia Online, 6 September 2006 

JAKARTA--MIOL: Pemerintah akan membentuk tim khusus atau ad hoc untuk menangani permasalahan luapan lumpur panas PT Lapindo Brantas di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur.

Diharapkan tim tersebut bisa segera bekerja sebelum bulan Ramadhan mendatang.

Tim khusus yang terdiri dari lintas bidang tersebut dibentuk untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ditimbulkan oleh luapan lumpur panas yang telah menggenangi beberapa kawasan.

Sumber : Media Indonesia Online, 5 September 2006 

JAKARTA--MIOL: Polri kembali menetapkan tiga tersangka kasus meluapnya lumpur panas Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur.

Tiga tersangka itu masing-masing dari PT Tiga Musim Jaya, yakni Sulaeman bin Ali (pengawas rig), Sardianto (mandor/pemborong) dan Lilik Marsudi (juru bor).

Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka pada Selasa (5/9) dan akan menjalani pemeriksaan Senin (11/9) di Polda Jatim. PT Tiga Musim Jaya terkait kasus Lapindo karena karena sebagai penyedia operator rig (alat bor).

Sumber : Media Indonesia Online, 4 September 2006

SURABAYA--MIOL: Warga minta PT Lapindo Brantas secepatnya memastikan lumpur dibuang ke laut atau ke Kali Porong, agar tidak warga tidak diselimuti kekhawatiran terkena luapan lumpur.

Keinginan warga agar lumpur segera dibuang ke laut atau Kali Porong disampaikan warga Desa Glagaharum, Kebo Guyang, Permisan, Plumbon dan Besuki, saat bertemu dengan manajemen PT Lapindo Brantas di Pendopo Kabupaten Sidoarjo, Senin.

Sumber : Media Indonesia Online, 4 September 2006 

JAKARTA--MIOL: Pemerintah didesak segera membentuk badan otorita untuk mengatasi luapan lumpur panas di Sidoarjo, Jawa Timur.

Berbagai komponen masyarakat Jawa Timur (Jatim) yang terdiri dari kiai, akademisi, DPRD, tim relawan, dan korban lumpur panas di Porong, Sidoarjo, Jatim, meminta pemerintah membentuk badan otorita untuk mengkoordinasikan penanggulangan kasus lumpur panas Lapindo.

Sumber : Media Indonesia Online, 3 September 2006

SURABAYA--MIOL: Pembangunan tanggul untuk menahan laju lumpur akan dicampur dengan cairan penguat dari quick lime dan silica agar tanggul tidak tergerus pada musim hujan nanti.

"Ujicoba pemberian cairan penguat tanggul ini akan secepatnya dilakukan dalam minggu-minggu ini," kata Ketua Tim Kerja Balitbang PU Jatim Arie Setiadi, Minggu (3/9).

Sumber : Media Indonesia Online, 1 September 2006 

SURABAYA--MIOL: Yuli Eko Hartanto, 29, salah satu korban terjadinya letupan di pusat semburan lumpur panas Lapindo Brantas Inc, Jumat dini hari sekitar pukul 00.45 WIB meninggal dunia, setelah sempat mendapat perawatan intensif di RSUD Dr Soetomo Surabaya.

Ketua Forum Pers RSUD Dr Soetomo Surabaya dr Urip Murtedjo, SpB mengatakan, korban meninggal akibat kegagalan fungsi multiorgan tubuhnya, setelah luka parah yang dialami pada kecelakaan tersebut.

Sumber : Media Indonesia Online, 31 Agustus 2006

JEMBER—-MIOL: Menteri Negara Lingkungan Hidup Rachmat Witular mengatakan pembuangan lumpur Lapindo Brantas, Porong Sidoarjo, Jatim tidak ada masalah jika dilakukan pengolahan terlebih dahulu sehingga tidak menganggu kehidupan di laut.

"Saya pesan agar lumpur itu jika dibuang ke laut harus diolah sehingga kehidupan di laut tidak terganggu," ujarnya di Jember, Kamis.

Sumber : Media Indonesia Online, 29 Agustus 2006

SIDOARJO--MIOL: Hingga Selasa siang kemacetan parah masih terjadi di sekitar jalan tol Gempol-Porong akibat genangan lumpur yang belum mampu diatasi.

Lumpur kembali meluber dan menggenangi badan jalan tol Surabaya Gempol pada ruas Porong-Gempol km 37,600 hingga 39,600 sekitar 40 cm, Selasa siang.

Sumber : Media Indonesia Online, 28 Agustus 2006

SURABAYA--MIOL: Petani di desa Pejarakan, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, menuntut PT Lapindo Brantas Inc membeli lahan sawah yang terkena luberan lumpur panas.

Tuntutan itu disampaikan perwakilan petani dari warga Desa Pejarakan dalam pertemuan dengan Wakil Bupati Sidoarjo Saiful Illah di Pendopo Kabupaten Sidoarjo, Senin.  "Daripada disewa dua tahun, petani yang area sawahnya sudah terkena lumpur minta agar dibeli oleh pihak Lapindo. Tentu dengan harga yang wajar," kata Nurhadi warga Desa Pejarakan usai pertemuan.

Sumber : Media Indonesia Online, 26 Agustus 2006

JAKARTA--MIOL: Pembuangan lumpur dari wilayah eksplorasi migas PT Lapindo Brantas Inc ke Selat Madura harus jadi alternatif terakhir. Pasalnya, jika tak dikelola dengan baik akan menimbulkan kerusakan ekologi dan menghancurkan sentra perikanan setempat.

Hal itu dikatakan Ketua Program Studi Pengelolaan Pesisir dan Lautan, Pascasarjana Institut Teknologi Bandung Rokhmin Dahuri di Jakarta, Minggu (27/8).

Sumber : Media Indonesia Online, 26 Agustus 2006

SIDOARJO--MIOL: PT Jasa Marga dan PT Kereta Api Indonesia (KAI) sama-sama menginginkan agar tanggul yang melindungi jalan tol dan rel KA dari luapan lumpur panas diperkuat.

Hal itu dilakukan karena hingga saat ini lumpur yang menyembur 50.000 meter kubik/hari masih belum bisa dihentikan oleh Tim I (Lapindo dan BP Migas). Apalagi awal November mendatang diperkirakan musim hujan tiba.

Sumber : Media Indonesia Online, 26 Agustus 2006

SIDOARJO--MIOL: Raja Keraton Surakarta Sri Susuhunan Pakubuwono XIII (PB XIII), Sabtu, mengunjungi lokasi sumber luapan lumpur panas Lapindo di Desa Siring, Porong, Sidoarjo.

PB XIII ingin melihat dari dekat kondisi luapan lumpur panas itu secara langsung. PB XIII didampingi Gubernur Jatim H Imam Utomo melihat semburan lumpur dari km 39 tol Surabaya-Gempol.

Sumber : Media Indonesia Online, 26 Agustus 2006 

SIDOARJO--MIOL: Aktivitas pembuatan tanggul di lokasi sumber semburan lumpur panas di Porong, Sabtu, dihentikan setelah terjadi insiden semburan lumpur disertai ledakan setinggi 30 meter yang melukai dua pekerja tanggul.

Dua pekerja yang mengalami luka adalah sopir alat berat, Yuli Eko Armanto, dan anggota TNI Prada Irfan Selami. Yuli Eko, 23, kini dirawat di RSU Dr Soetomo Surabaya.

Kondisi Yuli Eko kini kritis karena sakit dalam yang dialami. Bahkan, tim medis RSU Dr Soetomo sempat mengoperasi bagian perut pasien. Sedangkan Irfan Selami dirawat di RSUD Sidoarjo.

Sumber : Media Indonesia Online, 11 September 2006 

SURABAYA--MIOL: Dua korban semburan sumur Banjar Panji I Porong Sidoarjo, Jawa Timur, yakni Yuli Eko, 23, karyawan PT Lapindo Brantas Inc. dan Irfan Felani, 24, anggota TNI AD, yang bertugas di lokasi tersebut, masing-masing dirawat di RSUD Dr Soetomo Surabaya dan RSUD Sidoarjo, Sabtu.

"Sampai saat ini, korban yang bernama Yuli Eko dikirim ke RSUD Dr Soetomo Surabaya, sementara Irfan Felani masih ada di ruang perawatan RSUD Sidoarjo," kata Yuni, petugas UGD RSUD Sidoarjo saat dikonfirmasi dari Surabaya.

Sumber : Media Indonesia Online, 24 Agustus 2006 

JAKARTA--MIOL: Greenomics memperkirakan semburan lumpur panas Lapindo berpotensi mengakibatkan kerugian sampai Rp33,27 triliun.

Besarnya angka kerugian tersebut, menurut siaran pers Greenomics yang diterima di Jakarta, Jumat, bisa lebih besar dalam jangka menengah dan panjang, jika terjadi eskalasi dari dampak turunan semburanlumpur panas itu.

Sumber : Media Indonesia Online, 24 Agustus 2006  

SIDOARJO--MIOL: Ruas jalan tol arah Surabaya ke Gempol di kilometer 37 hingga 39 yang ditinggikan rata-rata satu meter, mulai Kamis (24/8), sudah bisa dilewati kendaraan. Namun arus kendaraan dari arah sebaliknya menuju ke Surabaya masih ditutup.

Penutupan arus ke arah Surabaya karena masih dalam proses pengurugan. Puluhan truk pengangkut material tanah dikerahkan, bersama beberapa peralatan berat.

Sumber : Media Indonesia Online, 23 Agustus 2006 

SIDOARJO--MIOL: PLN Distribusi Jawa Timur menagih Lapindo Brantas Inc., senilai Rp4 miliar, sebagai klaim ganti kerugian akibat dampak semburan lumpur panas.

"Lebih dari tiga ribu pelanggan listrik dari berbagai tarif di Kecamatan Porong harus dipadamkan karena terendam luapan lumpur panas. Untuk itu kami mengajukan damage claim kepada Lapindo Brantas," kata General Manager PLN Distribusi Jawa Timur Haryadi Sadono, usai penandatanganan memorandum of understanding soal damage claim dengan Lapindo, Rabu (23/8).

Sumber : Media Indonesia Online, 23 Agustus 2006 

SIDOARJO--MIOL: Lapindo Brantas Inc. siap membayar klaim PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur, yang peralatan dan jaringannya rusak, akibat luapan lumpur panas di Porong, Sidoarjo.

General Manajer (GM) Lapindo Brantas Inc. East Java Rawindra usai penandatanganan MoU dengan PT PLN Distribusi Jatim di Sidoarjo, Rabu, mengatakan pihaknya tak keberatan dengan klaim dari PT PLN Distribusi Jatim itu, dan siap membayarkannya.

Sumber : Media Indonesia Online, 23 Agustus 2006 

SURABAYA--MIOL: Lapindo Brantas Inc yang bertanggung jawab sepenuhnya terhadap bencana semburan lumpur panas di Porong, Sidoarjo, hingga kini telah menghabiskan dana 70 juta dolar atau hampir mencapai Rp700 miliar.

"Ya... sampai sekarang sekitar itulah --70 juta dolar AS-- telah kita keluarkan untuk masalah lumpur," ucap Yuniwati Teryana, Vice Presiden HR & Adm Lapindo Brantas Inc di Surabaya, Rabu.

Sumber : Harian Kompas, 11 September 2006 

Sidoarjo, Kompas - Dua gelembung udara yang muncul sejak Kamis (7/9) di Desa Jatirejo, Kecamatan Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, masih konstan menciptakan buih mirip air mendidih, Minggu. Tinggi gelombang yang dihasilkan gelembung di kandang sapi Pondok Pesantren Abil Hasan Asy-Syadzily stabil di kisaran 10 sentimeter.

Selain itu, tinggi gelembung air di bangunan sarang walet juga stabil di kisaran 10 cm dengan fluktuasi tidak tetap 15 cm hingga 20 cm setiap lima detik.

Surabaya-RoL-- Geolog yang mantan Ketua Umum IAGI (Ikatan Ahli Geologi Indonesia), Dr Ir Andang Bachtiar MSc berpendapat bahwa luapan lumpur panas Lapindo di Porong, Sidoarjo sejak 29 Mei 2006 itu, tidak bisa dihentikan.

Sumber : Harian Kompas, 8 September 2006

Sidoarjo, Kompas - Gelembung udara mirip air mendidih keluar dari tanah di RT 11 RW 03, Desa Jatirejo, Kecamatan Porong, Sidoarjo, Kamis (7/9). Gelembung udara tanpa bau itu muncul di kandang sapi milik Pondok Pesantren Abil Hasan Asy-Syadzily, yang terendam air dan lumpur setinggi sekitar 2 meter.

Berdasarkan pemantauan kemarin, titik-titik gelembung berjarak sekitar 800 meter dari kepundan semburan lumpur panas di Desa Siring. Tinggi gelembung itu sempat mencapai sekitar 30 sentimeter dari permukaan air.

Sumber : Harian Kompas, 6 September 2006

Sidoarjo, Kompas - Seluruh kawasan Desa Jatirejo, Kecamatan Porong, Selasa (5/9) kemarin, terendam lumpur PT Lapindo Brantas Inc. Padahal, perusahaan pertambangan itu baru selesai membangun tanggul baru untuk melindungi Jalan Raya Porong dari ancaman serupa.

Sumber: Harian Kompas (Selasa, 29 Agustus 2006)

Pihak ESDM Belum Bisa Memastikan, Tunggu Akhir Oktober

Sidoarjo, Kompas - Volume semburan lumpur dan gas di Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, cenderung meningkat. Fenomena ini, menurut sejumlah geolog, semakin menunjukkan bahwa peristiwa itu terkait dengan mud vulcano. Jika pendapat ini benar, maka tidak ada satu teknologi pun yang bisa menghentikan semburan lumpur tersebut.

Sejak menyembur pertama kali pada 29 Mei 2006, semburan lumpur panas berikut gas di Desa Siring, Kecamatan Porong, tidak juga mengecil. Bahkan, pada 26 Agustus lalu tinggi semburan mencapai 40-50 meter disertai bunyi keras seperti ledakan.

"Langkah itu kami tempuh demi keselamatan pengguna jalan," kata Direktur Operasi PT Jasa Marga, Sarwono Oetomo, di Jakarta, kemarin. Hal itu sesuai instruksi Menteri Pekerjaan Umum (PU) seusai kunjungan Presiden SBY, dan Menteri PU sendiri ke lokasi.Di samping meninggikan tanggul, kebijakan lainnya yang diambil adalah menggratiskan ruas tol Porong-Gempol karena tidak mungkin ditutup mengingat ruas tersebut sangat strategis menghubungkan Surabaya-Sidoarjo.

Gubernur Jatim Imam Utomo minta agar Lapindo Brantas Inc dan BP Migas nantinya harus bertanggung jawab atas musibah semburan lumpuran panas di Desa Renokenongo Kecamatan Porong,. Karena sejak terjadi mulai Senin (29/5) hingga  kemarin, belum juga bisa menghentikannya.

Sumber: Harian Kompas (Sabtu, 26 Agustus 2006)

SURABAYA, KOMPAS - Berdasarkan hitungan Bank Indonesia Surabaya, semburan lumpur panas di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, telah mengakibatkan 1.873 orang kehilangan pekerjaan. Hal ini juga potensial menimbulkan kredit macet sebesar Rp 75,3 miliar.

Perbankan di Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Pasuruan juga terpukul akibat kasus lumpur itu. Transportasi yang terhambat membuat Bank Indonesia (BI) harus segera menyelenggarakan lembaga perwakilan kliring.

Sumber: Harian Kompas (Jumat, 25 Agustus 2006)

Jakarta, Kompas - Sebanyak 50 tokoh yang berhimpun dalam Peduli Nasional untuk Sidoarjo menyerukan keprihatinan terhadap bencana semburan lumpur di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Seruan dimaksudkan untuk mengetuk hati nurani pihak yang menyebabkan bencana tersebut untuk tampil ke depan, bergegas, dan memulai penyelamatan yang cepat, terencana, dan pasti.