Private law

Muhammad Hafid , Lutfi Effendi, S.H.,M.Hum , Agus Yulianto, S.H., M.H Fakultas Hukum Universitas brawijaya Email: mhafid93@gmail.com ABSTRAK Muhammad Hafid, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Juli 2016, IMPLEMENTASI PASAL 4 HURUF D PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK (Studi di Pemerintah Kota Surabaya), Lutfi Effendi, S.H.,M.Hum., Agus Yulianto, S.H., M.H. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak dalam perkembangannya dapat dikatakan masih belum efektif. Kewajiban pemerintah dalam peraturan daerah tersebut tertuang di pasal 4 huruf d yakni mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak. Pengawasan juga dapat meliputi pelaksanaan karena pelaksana dari peraturan daerah tersebut adalah pihak pemerintah. Penyelenggaraan perlindungan anak dikategorikan dalam empat bidang yaitu bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang kesejahteraan sosial, dan bidang sar...

This article explores a solution to the choice-of-law issues concerning both voluntary and involuntary assignments arising in a domestic forum. The focus is on English private international law rules relating to cross-border assignments. A distinction is made between primary and extended parties as the foundation for choice-of-law analysis. Drawing on insights from the distinction of the use value and exchange value of debts found in economics, this article proposes a new analytical framework for choice-of-law based on a modified choice-of-law theory of interest-analysis.

Government Regulation Number 24 of 1997 on Land Registration Article 1 (1) describes what is meant by the land registry is a series of activities undertaken by the government on an ongoing basis, continuous and regular covering the collection, management, accounting, and presentation as well as the maintenance of physical data and juridical data in the form of maps and lists, the plots and units of flats, including the provision of letters and proof of its right to the land areas of existing rights and property rights on apartment units that encumber. Based on the description in background the above, then that becomes a problem in this thesis is how the agreement between the Right of Ownership on Unit Flats with certificate of Right to buildings are rising on the Right Stewardship and How Legal Status Holder Properties is and role of Officer Deed Land (PPAT) in the manufacturing process deed Development and Stewardship agreements. Type of thesis research is a normative legal researc...

On 27 July 1999 a UK Act was passed to “make provision for giving effect to the Convention on Protection of Children and Co-operation in respect of Intercountry Adoption concluded at the Hague on 29 May 1993” and “to make further provision in relation to adoptions with an international element”.1At the time of writing, however, the UK had not ratified the Convention. By section. 18(3) the Act will be brought into force on a date appointed by statutory instrument.

Conclusion.

This Court should grant White’s Motions for Reconsideration pursuant to CR 59 by (1) amending its Order to identify those matters which were brought to its attention by the parties for purposes of facilitating a fair appeal of these Orders to the appropriate appellate courts. See RAP 9.12; (2) vacating that part of its Order denying White’s cross motion for summary judgment because of lack of timely service; (3) vacating that part of its Order granting U.S. Bank’s motion for summary judgment that no question of fact exists with regard to whether U.S. Bank possesses the original Note signed by White as its maker; and (4) reconsidering and
determining on the record whether Judge Forbes should be disqualified and/or recused from acting as a judge in this matter.

Negara kesejahteraan (welfare State) ialah suatu tujuan berdirinya sebuah negara sebagaimana telah diamanatkan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 karena Negara lebih mengutamakan hak dari seluruh warganya, salah satu upaya pemerintah dalam melindungi dan memberikan hak kepada warganya ialah dengan di berikannya Dana Desa dari dasar Undang-undang Otonomi Desa memberikan hak untuk Kepala Desa dan perangkatnya untuk mengelola Keuangannya sendiri, adapun dalam penggunaan Dana Desa tersebut tidaklah lepas dari pengawasan, pengawasan Dana Desa tidak hanya dilakukan oleh pemerintahan namun juga harus di lakukan oleh masyarakat sehingga penggunaan Dana Desa berjalan sesuai dengan konsep Negara kesejahteraan sehingga seluruh masyarakat merasakan manfaat dari Dana Desa tersebut

Las crisis en el plano internacional han conllevado que las empresas sean más conscientes de su influencia en las cuestiones globales, así como de las medidas a aplicar; de esta forma, han generado un asidero para la adopción pública y privada de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) propuestos en la Agenda 2030. El presente trabajo analiza el desarrollo de las empresas o sociedades de beneficio e interés colectivo (BIC) en Perú, bajo una óptica de legislación y administración comparada con países de Iberoamérica y América del Norte: España, Colombia, Ecuador, Argentina, Chile, México, Uruguay, El Salvador, Estados Unidos de América y Canadá. Para ello, se recurre a una revisión bibliográfica en repositorios gubernamentales y académicos. De esta manera, se identifican los avances jurídicos, refrendados en leyes, al igual que un impulso de la iniciativa privada, para la construcción de este modelo enfocado en el desarrollo sostenible incorporado en la constitución de la empres...

O artigo propõe-se a explorar o dano existencial a partir da experiência jurídica italiana – revistando o debate havido, recentemente, entre importantes professores e relevantes decisões judiciais –, apontando que a referida categoria permitiu abarcar situações danosas outrora negligenciadas, situações comumente atadas à deterioração da qualidade de vida da pessoa.

Pengaturan keanekaragaman hayati bawah laut yang berkaitan dengan lingkungan berkelanjutan memiliki peranan penting dalam bentuk perlindungan dan konservasi terhadap lingkungan hidup khususnya wilayah laut termasuk sumber daya hayati laut di dalamnya. Pentingnya melindungi keberadaan lingkungan laut memiliki pemanfaatan terhadap kehidupan manusia baik generasi sekarang dan generasi yang akan datang, diatur melalui berbagai ketentuan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan meneliti bahan kepustakaan yang ada seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku yang berkaitan dengan hukum, serta kamus atau ensiklopedia. Pengaturan keanekaragaman hayati yang berkaitan dengan lingkungan berkelanjutan diatur dalam berbagai ketentuan internasional, nasional, maupun lokal yang dalam rangka ketersediaannya merupakan tanggung jawab dan kewajiban bagi negara dan masyarakat. Sanksi yang dikenakan bagi pihak pelanggar dapat berupa sanksi administratif, sanksi pidana dan sanksi ...

The paper is a review of a monograph published by Wolters Kluwer Publishing House by Małgorzata Żbikowska on the burden of proof in the Polish criminal trial. The review positively evaluates the choice of the topic as well as the work’s structure. The integrative character is the work’s strongest attribute. On the one hand, considerations have been set within the framework of methodologically organised assumptions, on the other hand, there has been a comprehensive use of the General Theory of Law findings. The most knowledgeable are the parts of the book that contain discussion on approaches of the burden of proof in Polish criminal law. However, some critical remarks were formulated against the background of the conclusions put forward by the author regarding the use of the concept of constitutive rules. Moreover, the main thesis of the work was criticised, according to which the burden of proof is a constitutive rule, being a rule under which it is determined who bears the consequ...

JusticeTrans JusticeTrans is federally registered not-for-profit corporation with the mission to improve access to justice for Two Spirit, trans, non-binary and gender non-conforming (2STNBGN) communities. We aim to create a world free of transphobia, systemic violence, and injustice, where 2STNBGN people can thrive. justicetrans.org JusticeTrans would like to acknowledge the support of Women and Gender Equality Canada, whose generous funding has made this project possible. We would also like to acknowledge the support we have received through Carleton University, as well as the

Resumo: O presente estudo tem por objetivo analisar a prescrição na relação jurídica de seguro. Nele são analisados os fundamentos da prescrição e os prazos prescricionais na relação jurídica de seguro, o termo inicial do prazo da pretensão contra o segurador em caso de sinistro, assim como as regras gerais sobre prescrição e sua aplicação à relação jurídica de seguro.

ABSTRAK Kota padang merupakan salah satu kota yang terkenal akan kulinernya. Semakin berkembangnya bisnis kuliner di Kota Padang telah mendorong tumbuhnya industry rumah makan di Kota Padang. Namun, ternyata semakin tumbuh dan menjamurnya bisnis rumah makan di Kota Padang juga telah menimbulkan masalah lingkungan hidup tersendiri bagi pembangunan Koata Padang, yakni pencemaran Lingkungan Hidup yang disebabkan oleh limbah rumah makan di Kota Padang. Contoh kasus limbah rumah makan yang berdampak bagi kesehatan dan fungsi lingkungan hidup adalah pembuangan air limbah Rumah Makan Udang Kelong di Tepi Laut Koata Padang. Sekita 10 Kepala Keluarga (KK) dan lima rumah dikawasan Purus, kecamatan Pdang Barat bertempat tinggal dibawah genangan air limbah Rumah Makan Udang Kelong yang tidak jauh dari lokasi tinggalnya masyarakat.. Dalam penulisan skripsi ini, rumusan masalah yang penulis uraikan sebagai berikut : (1) Bagaimana pelaksanaan hokum pengolahan limbah rumah makan di kota Padang?, (2...

Tujuan penulisan Penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui dan menganalis  kedudukan  hukum pidana adat Melayu Jambi dengan ketentuan hukumnya masih diakui keberadaannya dalam sistem hukum nasional. 2) Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana implikasi dan relevansi hukum pidana adat Melayu Jambi dengan  sistem peradilan  pidana Indonesia. Dengan   rumusan permasalahan: 1) Kedudukan Hukum  pidana Adat  Melayu Jambi dalam sistem peradilan pidana Indonesia. 2) Implikasi  penyelesaian melalui hukum  pidana adat  Melayu Jambi dan relevansinya dengan sistem peradilan pidana Indonesia. Dengan metode penelitian yuridis normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum dan sejarah hukum, menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan sejarah, pendekatan konseptual. Untuk lebih memahami hal tersebut, maka harus digunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tertier dengan menginventarisasi, mensistemasi dan menginterpretasikan perundang-unda...

The problem of bad debts in the practice of banking credit channeling often occurs. This can be caused by many things, both internal and external factors. The Board of Directors of the Company, in this case Rural Bank, as the Company's authorized organ and fully responsible for the management of the Company for the interest of the Company, in accordance with the purposes and objectives of the Company, has responsibility for the incurrence of bad debts and settlement. This study formulates the problems that arise in the practice of banking credit distribution, especially in the BPR in relation to the responsibilities of the Directors of Rural Banks against the settlement of bad debts: what factors cause the bad credit in the BPR in the working area of Bank Indonesia Jember and how the form of responsibility Board of Directors of BPR in case of bad credit. The method in this research is empirical juridical approach with this method is intended to know and understand the factors th...

The Muslim population who has great potential in tithing is Indonesia. As the largest Muslim country in Asia, one of the financial instruments that should be appreciated is productive zakat. This program can not only help underprivileged people but also can make people who have been lacking in the economy and have always been recipients of zakat can change their positions into muzakki. This study describes the extent of research on productive zakat and its empowerment in Indonesia by obtaining the results of 375 published articles that have been eliminated according to search data from  2017 to 2021. Besides that, it also shows that productive zakat is very great in playing its role as one of the Islamic financial instruments in Indonesia in empowering and alleviating poverty through philanthropic institutions that shelter it.

Salah satu produk bank yang berupa kredit tanpa agunan adalah kartu kredit. Kartu kredit merupakan alat pembayaran pengganti uang tunai yang dapat digunakan oleh konsumen untuk ditukarkan dengan barang dan jasa yang diinginkannya di tempat-tempat yang dapat menerima pembayaran dengan menggunakan kartu kredit (merchant). Pemakaian kartu kredit dengan tidak bijak dapat menimbulkan kredit macet. Apabila terjadi kemacetan kartu kredit, maka bank biasanya menggunakan jasa penagihan hutang yang dikenal dengan debt collector. Seringkali debt collector dalam melakukan jasa penagihan hutang bekerja secara tidak profesional bahkan kadang cenderung melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga akan menimbulkan kerugian bagi nasabah maupun bank penerbit kartu kredit, karena tidak sesuai dengan yang diharapkannya. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yang bersifat yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis karena penelitian ini menganalisis kesesuaian praktek ...

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi prinsip kehati-hatian dalam perjanjian berbasis online. Metode penelitian hukum normatif-empiris ini pada dasarnya ialah penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan dari berbagai unsur-unsur empiris dengan Pendekatan Perundang-Undangan, Pendekatan Konseptual dan Pendekatan Sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian Penerapan prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit berbasis online yang diterapkan oleh bank danamon telah memenuhi prudential principle dengan unsur 5C Of Credits serta ketentuan yang diterapkan dan dijalankan oleh bank danamon telah sesuai dengan peraturan Bank Indonesia, ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dan perundang-undangan lain yang berlaku dan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan ini adalah faktor hukum dan faktor non-hukum.

Dalam mencapai kebutuhan-kehidupannya manusia memerlukan kerjasama. Hukum perdata ( burgerlijkrecht ) ialah ragkaian peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang lain, dengan menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan, buku tiga yang berjudul perihal perikatan ( van berbintennissen ), apabila debitur tidak memenuhi atau tidak menepati perikatan disebut cedera janji (wanprestasi). Sebelum dinyatakan cedera janji harus dilakukan somasi ( ingerbrekestelling ) yaitu suatu peringatan kepada debitur agar memenuhi kewajibannya. Perjanjian merupakan peristiwa hukum dan peristiwa hukum akan menjadi akibat hukum dalam keadaan tertentu. Kredit rumah merupakan hal yang sangat lumrah akan tetapi menjadi akibat hukum apabila dalam pelaksanaannya terjadinya cedera hukum akibat dari perjanjian yang tidak dipenuhi atau melanggar dari perjanjian yang telah disepakati sehingga penulis mengangkat judul ini sebagai suatu penelitian dari segi kredit pemilik r...

Objetivo: A partir da chave de compreensão proporcionada pelo conceito de tradução cultural, a proposta da presente investigação centrou-se em dimensionar a influência e circulação das ideias advindas da Escola Histórica Alemã e da Jurisprudência dos Conceitos no desenvolver intelectual do jurista Augusto Teixeira de Freitas, cujo trabalho deu forma ao direito pátrio em processo de modernização no século XIX.Metodologia: A pesquisa utilizou-se de método empírico e dedutivo, partindo da análise de fontes primárias consistentes em publicações do autor à época, aliada à revisão bibliográfica da historiografia jurídica sobre o século XIX no que pertinente.Resultados: As tendências teóricas germânicas foram absorvidas no Brasil a partir da circulação dos modelos jurídicos advindos da Europa. A análise da produção jurídica de Teixeira de Freitas leva à conclusão de que o autor se colocou, nesse contexto, entre a fidelidade à tradição jurídica da praxística portuguesa e as contribuições in...

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, (1) proses penyelesaian perkara wanprestasi melalui gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Pangkajene, (2) Tingkat keberhasilan penyelesain perkara Wanprestasi dalam Perma Nomor 4 Tahun 2019 di Pengadilan Negeri Pangkajene, (3) Tinjauan hukum islam terhadap penyelesaian perkara melalui Gugatan Sederhana. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu melalui observasi dan wawancara hakim. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) proses penyelesaian perkara wanprestasi melalui gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Pangkajene diselesaikan sesuai dengan tahap penyelesaian perkara wanprestasi, akan tetapi kebanyakan perkara selesai ditahap mediasi dan penandatanganan akta perdamaian, (2) Penyelesain perkara Wanprestasi dalam Perma Nomor 4 Tahun 2019 di Pengadilan Negeri Pangkajene dapat dinyatakan efektif, hal tersebut dibuktikan dari 33 Perkara wanprestasi, hanya 2 perkara yang diselesaikan ...

Orientador : Prof. Dr. Eroulths Cortiano JuniorTese (doutorado) - Universidade Federal do Paraná, Setor de Ciências Jurídicas, Programa de Pós-Graduação em Direito. Defesa: Curitiba, 12/08/2014Inclui referênciasResumo: Esta tese objetiva uma releitura da obrigatoriedade do registro nas aquisições da propriedade imóvel, a partir do reconhecimento do contrato como dotado de função social, que realiza, igualmente, a função social como liberdade de acesso aos bens. A propriedade imobiliária no Direito Civil brasileiro está qualificada como direito real, conforme o art. 1225, I, do Código Civil, e sua transferência negocial se orienta pelo sistema da separação parcial dos planos dos direitos obrigacionais e reais, o qual prevê a necessidade do contrato de transmissão (compra e venda, doação ou permuta) com posterior registro no Cartório Imobiliário, nos termos do art. 1245 e seguintes. A Constituição Federal de 1988 garante o direito de propriedade, que deve atender à sua função social, ...

In the past years, Dutch administrative law has been revised to become more efficient and more expeditious. This trend continues with several new acts and proposals. Both the uniformity and transparency of the legal system as a whole and of administrative law in particular remain of attention. After an initial reform of the administrative justice system, the Minister of the interior has now announced a proposal that will abolish two of the supreme administrative courts. Finally, the boundaries between private law and public law are shifting. Cases are redistributed over the various courts, both in the recent Act on compensation for acts of administrative bodies and in the proposal for administrative court reform. The new distribution of competence is not based on a dogmatic distinction between private and public law, but on pragmatic considerations about the expertise of the various courts.

Protein and hydrocarbon metabolism disorder, along with the effect of carcinogenic substances is the most important factor of cancer formation. Acid-base homeostasis is of crucial importance for human health. Based on the majority of researches one may say that disorders of acid-base homeostasis can be related to acid-base transport systems in the kidneys, though it still remains a subject of discussion and proper analysis.

Purpose By implementing Directive (EU) 2015/849 of the European Parliament and of the Council of May 20, 2015, the Polish legislator decided to pass the Act of 1 March 2018 on counteracting money laundering and financing of terrorism (AML). In connection with it, many interpretative doubts have arisen. The purpose of this paper is to explain one of them, namely, to indicate whether the provision by a company of a registered office for economic activity to another company from the same capital group means that the company granting its headquarters has achieved the status of an obligated institution pursuant to Article 2 section 1 point 16 letter c) of AML. Design/methodology/approach This study is based on a grammatical, systemic and functional interpretation. It is enriched with national and supranational regulations, doctrinal considerations and current jurisprudence. Findings On the basis of the conducted analysis, the author concludes that providing a headquarters to another comp...

Ecocide, which was originally a crime in the context of war, now has a broader meaning, namely a crime against the environment with a massive impact. Ecoside as one of the crimes against the environment that has a large impact, must be held accountable for anyone who commits it, including corporations. This study aims to: describe the impact of ecocides on the environment; examines the problems of corporate responsibility for ecocide crimes in Indonesia. The type of research that will be used is library research, the approach in this study is a normative approach. The results of this study show that holding corporate responsibility for ecocides in Indonesia encounters several obstacles, namely; firstly, there is no specific regulation regarding ecocide, the sanctions given to corporations are still relatively light, and the fixation of law enforcement officials on the principle that only humans or individuals can be punished.Keywords: Ecocide; Corporation; Responsibility; Environmen...